Lampung
Sekdaprov Lampung: Kirab Pemilu 2024 Merupakan Media Sosialisasi, Koordinasi dan Konsolidasi Pemersatu Bangsa
Alteripost.co Mesuji – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, menyampaikan bahwa Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung terdapat sejumlah pemilih milenial yakni usia 17-40 tahun sebesar 49,9%.
“Pemilih milenial merupakan pemilih potensial yang diharapkan memiliki peran serta aktif dalam pesta demokrasi,” kata Sekdaprov mewakili Gubernur Lampung pada acara serahterima Bendera Kirab Pemilu 2024 dari KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU Provinsi Lampung, di GSG Taman Kehati Kabupaten Mesuji, Senin (17/07/2023).
Selanjutnya di Provinsi Lampung Kirab Pemilu 2024 membawa 18 bendera partai politik nasional peserta pemilu, serta maskot pemilu Sura dan Sulu, secara estafet akan melalui tujuh Kabupaten dan Kota di Zona I Lampung yang meliputi Kabupaten Mesuji, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung.
Fahrizal Darminto menambahkan, bahwa Kegiatan Kirab Pemilu ini merupakan ajang sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi untuk pemersatu bangsa.
“Kita akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Momentum Pemilu 2024 ini menjadi momen yang istimewa bagi seluruh lapisan masyarakat karena Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat menjadi penentu siapa yang akan memimpin mereka, maka masyarakat pun memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat dan menilai siapapun yang mencalonkan diri dalam Pemilu.
Sudut pandang yang pertama ialah bagaimana masyarakat memahami Pemilu dengan baik dan benar, sehingga suara mereka dapat membawa perubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Sementara sudut pandang lainnya ialah Pemilu sebagai ajang perebutan jabatan di antara para elite partai politik, sehingga melahirkan hubungan disonan atau penyangkalan di tingkatan pemilih.
Fahrizal juga menegaskan bahwa dua sudut pandang ini akan menjadi boomerang bagi masyarakat sebagai pemilih, karena bisa saja terjadi konflik di antara dua kognisi dalam diri mereka, yakni antara pengetahuan mengenai pentingnya menggunakan hak pilih sebagai wujud partisipasi politik dalam Pemilu, atau ketidakyakinan terhadap kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri.
“Maka diperlukannya media bagi masyarakat guna memahami Pemilu 2024, salah satunya seperti yang kita laksanakan hari ini, yaitu Kirab Pemilu Tahun 2024,” tegasnya.
Sekdaprov juga mengatakan, terdapat fakta menarik terkait Provinsi Lampung, yaitu julukannya sebagai _ Little Indonesia_ atau miniatur Indonesia. Hal ini dikarenakan Provinsi Lampung adalah wadah dari keanekaragaman. Masyarakat Lampung hidup di tengah keanekaragaman suku, budaya, agama dan ras.
Beranjak dari keanekaragaman tersebut, Pemilu 2024 sangat memungkinkan menjadi pemecah keharmonisan dan persatuan yang sudah terbangun di masyarakat karena perbedaan pilihan. Pemilu seharusnya menjadi sarana integrasi bangsa, bukan memisahkan di tengah perbedaan pilihan politiknya.
Maka, sangat tepat diadakannya Kirab Pemilu Tahun 2024 ini, karena dapat menjadi ajang sosialisasi dan edukasi, sehingga partisipasi dan kesadaran masyarakat meningkat dalam menggunakan hak suara pada Pemilu serentak 2024.
Dengan tema “Setahun Menuju Hari Pemungutan Suara”, Kirab Pemilu 2024 akan melalui 306 Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan hari ini tiba saatnya penyerahan estafet kirab Pemilu dari KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU Provinsi Lampung dan akan terus berjalan ke 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung.
Terdapat 2 jalur pelaksanaan kirab Pemilu di Provinsi Lampung, yaitu jalur I dengan titik peluncuran Provinsi Aceh ke Jakarta dan jalur II dengan titik peluncuran Provinsi Kepulauan Riau ke Jakarta. Pada jalur I estafet kirab diadakan selama 35 hari, sedangkan pada jalur II estafet kirab diadakan selama 49 hari.
Melalui momentum ini Sekdaprov mengajak dan merangkul Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung serta stakeholder terkait untuk terus bersinergi dan bahu-membahu, guna mendukung suksesnya Pemilu melalui pelaksanaan kirab Pemilu 2024.
Dalam kesempatan itu Fahrizal Damrinto atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh masyarakat Provinsi Lampung menyampaikan ucapan selamat datang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh tamu undangan di Sai Bumi Ruwa Jurai.
Dalam kesempatan yang sama Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengungkapkan Kirab Pemilu adalah salah satu cara KPU untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilu kepada masyarakat.
“Diantaranya, sosialisasi kepada pemilih pemula, tokoh adat, tokoh agama, selain itu juga mengenalkan partai politik peserta Pemilu, hingga memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai pemilih,” ujarnya.
Dirinya berharap melalui Kirab Pemilu dapat memberi informasi kepada masyarakat, bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024.
Pemilih diharapkan dapat menyukseskan perhelatan Pemilu dengan menyalurkan hak pilih serta ikut mengawasi pesta demokrasi.
Selain itu Kirab pemilu berlangsung selama tujuh hari di Mesuji setelah dari Mesuji akan menuju ke Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tujuh hari, lalu ke Tulang Bawang, Lamteng, Lamtim, Metro, dan Bandar Lampung, dan pada September 2023 akan diantar ke provinsi Banten yang merupakan jalur dua kirab pemilu.
Sedangkan jalur satu kirab pemilu akan diterima pada September 2023 dari Provinsi Bengkulu di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan Agenda tersebut diharapkan masyarakat semakin teredukasi dan semakin mengerti terkait dengan agenda Pemilu 2024 dan pesertanya. (Rls).
Lampung
Tiga Konstituen Dewan Pers Bentuk Sekretariat Bersama di Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Menyikapi dinamika yang berkembang belakangan ini, tiga asosiasi media siber di Lampung bersepakat membentuk sekretariat bersama. Ketiga asosiasi tersebut tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.
Fenomena “no viral no justice” yang kerap berlangsung di media sosial menjadi salah satu pendorong terjadinya kesepakatan tersebut. Di mana masing-masing pengurus asosiasi melihat peran pers harus lebih dikedepankan. Agar publik tetap terjaga memperoleh informasi valid.
Sementara di sisi lain munculnya persoalan dan tantangan dalam pembangunan, serta penegakan hukum yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan publik menjadi pertimbangan berikutnya untuk disikapi oleh sekretariat bersama.
Adapun ketiga asosiasi yang akan berhimpun dalam ikatan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung adalah JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).
Untuk memperlancar koordinasi pada sekretariat bersama disepakati disusun kepengurusan yang mengakomodir perwakilan dari masing-masing asosiasi. Struktur tersebut yakni koordinator, wakil koordinator dan sekretaris. Lalu dibentuk 3 divisi kerja meliputi Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.
“Pembentukan sekretariat bersama ini jelas menjadi kabar gembira. Setidaknya ini menandakan jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk bersedia melebur demi mengawal kepentingan masyarakat Lampung,” kata Donny Irawan (Ketua SMSI Lampung) yang ditunjuk menjadi Koordinator Sekretariat Bersama, Selasa (21/04/2026).
Dia berharap, melalui dukungan besar dari seluruh anggota masing-masing asosiasi yang jumlahnya ratusan dan tersebar pada 15 kabupaten/kota ini, dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi efektif baik bagi internal sekretariat, terlebih untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Saya melihat sekretariat bersama ini tak ubahnya seperti ‘Rumah Besar’ bagi kami. Ini juga menjadi sejarah di Lampung, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kolaborasi antarasosiasi media seperti ini. Atau malah dalam skala nasional pun belum pernah ada. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami yang berada di dalam sekretariat bersama,” urainya di Sekretariat Bersama di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandarlampung.
Lebih lanjut Donny mengatakan, sekretariat bersama akan mencermati berbagai dinamika yang berkembang di Lampung yang menyangkut hajat hidup khalayak luas. “Kami tentu akan fair. Ketika ada hal baik untuk masyarakat, kami sampaikan apresiasi. Sebaliknya, kalau ada yang perlu dikontrol, kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.”
Termasuk, sambung Donny, terhadap kebijakan atau program di tingkat pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. “Jika memang niatan baik itu juga dijalankan secara baik dan benar, maka perlu diapresiasi,” ujarnya.
Donny menggaris bawahi sekretariat bersama akan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo agar terlaksana optimal. Seperti pelaksanaan dua program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Tentunya pula kita akan mengawal pelaksanaan pembangunan di Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, agar sukses mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” terangnya.
Ahmad Novriwan (Ketua JMSI Lampung) menambahkan, pelaksanaan kontrol sosial yang akan dijalankan Sekretariat Bersama dipastikan mengedepankan kode etik jurnalistik. Termasuk melakukan verifikasi berlapis atas suatu topik tertentu yang sedang didalami.
“Kontrol sosial di sini jangan disalah artikan sebagai niatan mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial yang akan diimplementasikan tiada lain untuk memastikan sesuatu yang sudah menjadi kebijakan publik agar dapat dijalankan sesuai ketentuan,” terang Novriwan, selaku Wakil Koordinator pada Sekretariat Bersama.
“Jadi kami hanya ingin mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau ada yang melenceng wajar kalau diingatkan supaya bisa kembali pada relnya, biar tetap on the track,” imbuhnya.
Novriwan mengatakan sekretariat bersama ini akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Dalam prosesinya nanti akan ditandai dengan penanda tanganan pakta integritas dari masing-masing ketua asosiasi. “Hasil rapat kemarin diputuskan Insya Allah minggu depan sekretariat bersama dideklarasikan,” katanya.
Sementara Hendri Std (Ketua AMSI Lampung) menjelaskan selain mengaktifkan tiga divisi pada sekretariat bersama, kolaborasi ini juga akan membersamai masyarakat agar turut berpartisipasi aktif berkontribusi dalam pembangunan.
“Untuk itu sekretariat bersama akan mengaktifkan saluran informasi yang akan menampung informasi atau pengaduan dari masyarakat Lampung. Kita buka saluran melalui WhatsApp serta media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Instrumen ini disediakan untuk mengakomodir aspirasi publik,” terang Hendri selaku Sekretaris pada Sekretariat Bersama.
Menurutnya bagi anggota masyarakat yang ingin menyampaikan informasi namun merasa terancam keselamatannya, maka Sekretariat Bersama menjamin akan menjaga dan melindungi identitas pelapor. “Keselamatan pelapor wajib kami lindungi,” katanya.
Hendri juga menyebutkan, setelah Sekretariat Bersama dideklarasikan fokus perdana akan mencermati pelaksanaan MBG dan menyusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua program itu dianggap penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. “Kita akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan juknis,” pungkas Hendri. (*)

