DPRD
Ketua DPRD Provinsi Lampung Menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideoogi Pancasila
Alteripost.co Lampung Tengah – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menggelar sosialisasi pembinaan ideoogi pancasila di SMA 1 Way Seputih, Lampung Tengah. Jum’at (11/08/2023)
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan pelajar SMA 1 Way seputih bersama jajaran dewan guru.
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH.,MH menjelaskan, bahwa pentingnya sosialisasi pembinaan ideologi pancasila di era digitalisasi ini diharapkan dapat kembali mempertebal rasa persamaan dan persaudaraan sesama anak bangsa.
“Kita akhir-akhir ini kembali dihangatkan oleh informasi yang menyebabkan sejumlah sudut pandang mengalami perbedaan dalam menafsirkannya, boleh dan wajar saja terjadi karena ini negara demokrasi tetapi yang perlu di ingat,kita ini satu bangsa satu bahasa tidak boleh terpecah boleh apalagi hingga melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional”. Ujar Mingrum
Inisiator PIP di lembaga DPRD Provinsi Lampung ini juga menambahkan bahwa saat ini atmosfir menjelang tahun poliitk sangat dinamis dan tak menentu,untuk itu kita harus kembali mengingat dan memiliki persamaan dasar bernegara yang sama dalam menyikapi setiap perbedaan.
“Perbedaan itu bukan satu hal yang membuat kita harus saling berhadap hadapan, justru ini menjadi bagian dari rahmat tuhan yang diberikan kepada bangsa indonesia untuk saling melengkapi satu dan lainya”. Lanjutnya.
Terakhir,ia meminta bagi pelajar agar selalu menjadi influencer di setiap akun media sosialnya masing-masing mengenai pemahaman pancasila dan bagaimana cara penerapannya ditengah masyarakat luas.
“Bangsa ini ditentukan dari bagaimana anak muda atau generasi penerusnya memposisikan bangsa ini untuk puluhan tahun mendatang agar dapat memahami betul sejarah bangsa dan makna dari pancasila itu sendiri ” Tutupnya. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

