DPRD
Elly Wahyuni: Insiden Dugaan Penganiayaan di BKD Lampung Mesti Dievaluasi, Jangan Terulang Kembali
Alteripost.co, Bandarlampung –
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum atasan terhadap enam ASN di lingkungan Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (08/08/2023) kemarin.
“Saya turut prihatin, dan mengecam kerasa atas dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh atasan dan pegawai lainnya, terhadap ASN magang di BKD,” kata Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, Rabu (09/08/2023).
Lanjut Ketua PIRA Lampung itu, sebagai atasan, sudah selayaknya menjadi contoh teladan bagi ASN baru di lingkungan kerja. Terlebih, BKD merupakan instansi yang mengatur dan membawahi semua ASN di Provinsi Lampung.
“Ini tindakan yang tidak terpuji, dan sangat mencoreng nama baik BKD. Tolong hilangkan, istilah senior – junior dalam bekerja. Ini budaya yang enggak bener,” ujarnya.
Kalaupun ada sebuah kesalahan baik itu secara kinerja dan personal, Bendahara DPD Gerindra Lampung itu menghimbau untuk dapat diselesaikan dengan cara positif dan sesuai regulasi.
“Selayaknya, atasan menegur bawahan. Tapi, gunakanlah dengan cara yang baik. Sementara, informasinya yang dianiaya adalah ASN magang. Inikan gak bener, maen pukul dan keroyok. Tegurlah dengan cara yang diatur regulasi,” ungkapnya.
Atas kejadian itu, Politisi Senior Gerindra Lampung tersebut meminta kepada semua pihak untuk menjadikan semua ini pembelajaran dan bahan evaluasi agar hal ini tidak terulang di kemudian hari.
“Informasi yang didapat, kasus ini sudah masuk dalam ranah hukum, dan sedang dalam proses kepolisian. Jadikan ini pembelajaran untuk kita semua, agar tidak terulang lagi,” pungkas Elly. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

