DPRD
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay Menerima Silahturahmi Jajaran Bawaslu
Alteripost.co Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menerima silaturahmi jajaran Bawaslu Provinsi Lampung di kantor DPRD Lampung. Senin (07/08/2023).
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan selamat atas dilantiknya jajaran kepengurusan Bawaslu Provinsi Lampung yang baru, semoga dapat menjaga amanah dan independensi dalam rangka menuju pesta demokrasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Saya secara kelembagaan DPRD Provinsi Lampung maupun pribadi mengucapkan terimakasih, saya menitipkan harus menjaga independensi dan integritas sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu, prinsipnya itu pesta demokrasi, jadi harus memiliki kesan yang baik, mulai dari proses awal hingga nanti terpilihnya hasil dari pilihan rakyat itu sendiri”. Ujar MIngrum
Mingrum juga menyampaikan, terkait usulan yang disampaikan Bawaslu mengenai dukungan pembangunan gedung, dirinya akan meneruskan kepada komisi terkait agar ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme dan prosedur yang ada.
“Kita tidak ragu dan tidak masalah uang negara ini habis untuk pembangunan yang orentasinya jelas dan asas manfaatnya dapat dirasakan, Bawaslu sebagai lembaga negara pengawas pemilu harus memiliki hunian yang nyaman dan layak,ini akan berpengaruh terhadap semangat yang akan dibangun dalam penyelenggaran kontestasi pilkada itu sendiri”. Imbuhnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menyebutkan terimakasih atas dukungan dan arahan yang diberikan Ketua DPRD Provinsi Lampung.
“Kita hari ini alhamdulillah dhadiri oleh seluruh jajaran anggota Bawaslu, atas dukungan dan arahannya kami sampaikan terimakasih, kita terus berkomitmen menjadi pengawas pemilu yang independen dan menjaga integritas sesuai dengan fungsi bawaslu itu sendiri”. Tutupnya
Dalam kegiatan tersebut dihadiri sejumlah anggota bawaslu dan jajaran beserta protokol dan kehumasan sekretariat DPRD Lampung.(*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

