Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Harapkan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Daerah
Alteripost.co Pesisir Barat – Gubernur Arinal Djunaidi membuka Bulan Bakti Karang Taruna Tingkat Provinsi Lampung yang dipusatkan di Krui, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Selasa (03/10/2023).
Kegiatan ini merupakan puncak rangkaian HUT ke-63 Karang taruna di Provinsi Lampung dengan tema “Pemuda Aktif, Lampung Bangkit dan Pesisir Barat Maju”.
“Karang Taruna harus punya jiwa dan semangat yang selalu optimis, tidak boleh lembek, dan karang taruna harus lembut hatinya, keras kerjanya,” ucap Gubernur Lampung saat mengawali sambutannya dihadapan peserta Karang Taruna dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Lapangan Kantor Bupati Pesisir Barat.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas penyelenggaraan Bulan Bakti Karang Taruna sekaligus HUT ke-63 Karang Taruna Provinsi Lampung.
“Atas nama pemerintah provinsi Lampung saya mengapresiasi kegiatan ini karena dapat mempererat tali persaudaraan, dan tak hanya itu saya juga mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun karang taruna yang ke-63,” ucap Gubernur.
Gubernur berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi semua anggota karang taruna untuk memiliki jiwa sosial, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar serta bekerja tanpa mengenal lelah dan mengabdi untuk Provinsi lampung tercinta.
Sebagai organisasi sosial kepemudaan, karang taruna menjadi wadah pembinaan dan pengembangan serta pendayagunaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada.
Karang Taruna adalah salah satu motor penggerak Pemuda dalam pembangunan kesejahteraan di tingkat desa bahkan tiuh atau Pekon yang ada di seluruh wilayah Indonesia khususnya Provinsi Lampung.
Tidak hanya itu, Karang Taruna juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat, karenanya untuk dapat meningkatkan potensi dan peran aktif Karang Taruna diperlukan upaya pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, sinergi dan kolaborasi antar Karang Taruna khususnya dalam lingkup wilayah provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi juga mengungkapkan rasa bahagianya karena berkesempatan menikmati suguhan alam Pesisir Barat.
Dengan semangat “Helauni Kikbakhong,” Pesisir Barat terus membuktikan berbagai prestasi mulai dari perolehan tiga kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, hingga Penghargaan dari Kemendikbudristek sebagai “Pemda Inspiratif dalam Transformasi Anggaran dan Regulasi” pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023.
Tentunya capaian ini dapat diraih karena dukungan dari sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik.
“Saya yakin, karang taruna menjadi salah satu penyokong dari berbagai capaian dari Pesisir Barat. Hal ini dikarenakan karang taruna menjadi tempat generasi muda untuk mengembangkan diri,” ucapnya.
Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan Lampung, harus mampu menunjukkan dedikasi dalam keikutsertaannya dalam membangun Provinsi Lampung yang dinamis, serta terus berkembang mengikuti perubahan zaman.
Sebagai agent of change atau agen perubahan untuk pemuda Lampung, Karang Taruna hendaknya dapat memberdayakan para pemuda untuk terus berkarya dan mengasah kreatifitas dengan memaksimalkan potensi yang ada.
Gubernur berharap bentuk nyata dari keikutsertaan Karang Taruna dalam mewujudkan Lampung Berjaya pada Bulan Bakti Karang Taruna ke-63 ini bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Akan tetapi menjadi pengingat bahwa Karang Taruna harus lebih solid, karena bagaimanapun Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan mitra di dalam pembangunan dengan kondisi Bumi Lampung yang semakin berkembang dan maju,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Lampung atas dukungan terhadap pelaksanaan bulan bakti karang taruna.
“Saya dan rekan-rekan ini mungkin tidak mampu melaksanakan kegiatan semacam ini tanpa dukungan Pak Gubernur,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Romadhona menyampaikan apresisi dan ucapan terima kasih yang setingi-tingginya kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi atas dukungannya terhadap karang taruna di seluruh wilayah provinsi Lampung.
“Yang tersayang yang kita sama-sama banggakan Pembina karang taruna provinsi Lampung yaitu orang tua kita Bapak Gubernur Lampung Insinyur Haji Arinal Junaidi, terima kasih untuk beliau yang selalu luar biasa mensupport karang taruna, selama kepemimpinan beliau sebagai gubernur tidak pernah absen acara karang taruna,” ucapnya.
Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan piagam penghargaan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Karang Taruna kepada para anggota karang taruna Kabupaten dan Provinsi oleh Gubernur Lampung didampingi Bupati Pesibar dan Ketua Karang Taruna Provinsi beserta jajaran Forkopimda.
Selanjutnya Gubernur Arinal Djunaidi menyerahkan secara langsung bantuan sosial berupa sembako, alat peraga kepariwisataan dan bantuan bagi penyandang disabilitas kepada para anggota dan keluarga Karang Taruna yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan oeninjauan Stand UMKM Karang Taruna dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (“)
Lampung
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Alteripost Bandar Lampung – Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) resmi dikukuhkan di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Pengukuhan tersebut dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema “Jalan Tol untuk Siapa dan untuk Apa?” yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol (BUJT), akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media, hingga masyarakat.
Ketua Pelaksana FGD Nasional, Prof Ayi Hidayat, mengatakan pengukuhan forum tersebut bukan sekadar prosesi organisatoris, tetapi menjadi momentum untuk membangun ruang kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem jalan tol.
“Pengukuhan ini bukan sekadar prosesi organisatoris, tapi penegasan komitmen untuk membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media dan masyarakat dalam satu agenda,” kata Ayi.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak cukup hanya dilihat dari panjang jalan yang telah dibangun maupun konektivitas antarwilayah.
Lebih jauh, keberadaan jalan tol harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari kepastian waktu perjalanan, efisiensi distribusi, keselamatan, akses wilayah, produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.
“Jalan tol tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari konektivitas tersebut,” ujarnya.
Ayi mengatakan FGD Nasional tersebut dirancang dengan pendekatan berbasis data dan fakta. Forum diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan, mempertemukan berbagai perspektif, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
“Persoalan jalan tol bersifat multidimensional, multisektor dan multipihak. Karena itu kita mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, MTI, forum ekosistem jaringan jalan tol, regulator, BUJT, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, pengamat ekonomi, media dan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sekitar 150 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Melalui forum itu, kata Ayi, pihaknya ingin mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan jalan tol.
“Memang perlu ada pergeseran cara pandang, dari kilometer menuju manfaat, dari konektivitas menuju nilai, dan dari asumsi menuju evidence yang dibangun melalui berbagai perspektif,” katanya.
Jalan Tol dan Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Umum MTI, Dr Ir Haris Muhammadun, mengatakan pembahasan mengenai fungsi jalan tol tidak terlepas dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
Menurutnya, jalan tol memiliki peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang telah berkembang di suatu daerah.
“Sebagaimana peran dan fungsi jalan tol, adalah sebagai akselerasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada,” kata Haris.
Ia menilai Lampung memiliki potensi yang besar sebagai destinasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Haris juga mengungkapkan MTI berencana menggelar Rakernas MTI 2027 di Bandar Lampung.
Menurutnya, pengukuhan pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol di Lampung dilakukan secara khusus karena berkaitan dengan agenda Rakernas MTI tersebut.
“Rakernas MTI tahun 2027 akan dilaksanakan di Lampung. Karena itu pengukuhan ketua forum dan jajarannya dilaksanakan di Bandar Lampung,” ujarnya.
Haris berharap forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perkembangan ekosistem jalan tol, khususnya di Lampung dan Sumatera.
Bukan Regulator, Bukan BUJT
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (c) M Alkautsar, menjelaskan forum tersebut lahir dari gagasan untuk melihat persoalan jalan tol secara lebih luas.
Menurutnya, perkembangan jalan tol di Indonesia telah melahirkan persoalan yang semakin kompleks.
“Jalan tol hari ini tidak sekadar persoalan beton, aspal, gerbang tol dan berapa kilometer jalan yang berhasil kita bangun,” kata Alkautsar.
Dalam ekosistem jalan tol terdapat pemerintah dan regulator, BUJT, investor, perusahaan konstruksi dan pemeliharaan, kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pelaku logistik, UMKM, media hingga masyarakat yang berada di sekitar koridor jalan tol.
“Itulah mengapa kita menyebutnya sebuah ekosistem. Karena satu persoalan di jalan tol hampir tidak pernah berdiri sendiri,” ujarnya.
Alkautsar menegaskan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol bukan regulator maupun BUJT.
Forum tersebut juga bukan organisasi yang dibentuk untuk mencari pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di jalan tol.
“Forum ini mengambil posisi sebagai jembatan atau kolaborator. Jembatan antara regulator dengan badan usaha, pemerintah dengan masyarakat, kepentingan investasi dengan kepentingan publik, serta pengalaman praktis di lapangan dengan pemikiran akademik,” katanya.
Menurutnya, forum tetap memiliki independensi intelektual. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan berbasis data dan objektivitas serta disertai rekomendasi yang dapat menjadi solusi.
Dari Pembangunan ke Manfaat
Alkautsar mengatakan perjalanan pembangunan jalan tol di Indonesia telah berlangsung sejak pembangunan Tol Jagorawi pada 1978 dengan panjang sekitar 59 kilometer.
Seiring waktu, jaringan jalan tol berkembang ke berbagai wilayah Indonesia dan tidak lagi sekadar menghubungkan satu kota dengan kota lainnya.
“Jalan tol telah menjadi bagian dalam perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menghubungkan pusat produksi dengan pusat distribusi,” katanya.
Karena itu, tantangan ke depan menurutnya bukan hanya membangun jaringan jalan tol lebih panjang, tetapi bagaimana memastikan pengelolaannya semakin baik.
“Paradigmanya harus mulai bergeser dari sekadar infrastructure oriented menuju people oriented dan sustainability oriented,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perubahan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang tengah dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Alkautsar, Permen PU Nomor 16 Tahun 2014 menggunakan delapan substansi dengan 49 indikator. Sementara dalam rancangan perubahan SPM, pendekatan diarahkan menjadi tiga parameter dengan 64 indikator.
Perubahan tersebut mencakup penguatan pengujian kondisi jalan, penambahan CCTV, aspek keselamatan, pelayanan SPKLU hingga penguatan sanksi administratif.
Namun, menurut dia, bertambahnya indikator tidak otomatis menjadi ukuran utama keberhasilan pelayanan jalan tol.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bertambahnya standar tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menilai penerapan standar pelayanan juga perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing ruas jalan tol.
“Jalan tol dalam kota berbeda dengan jalan tol antarkota. Karakteristik ruas di wilayah Sumatera dan Jawa juga berbeda,” ujarnya.
Melalui Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol, berbagai pihak diharapkan dapat terus mempertemukan perspektif, membaca persoalan berdasarkan data, serta merumuskan langkah bersama agar konektivitas jalan tol dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan daerah.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
