Alteripost.co, Bandarlampung-
Sikap sebagian anggota DPRD Kota Bandarlampung yang enggan menghadiri rapat paripurna LKPJ dan diduga memilih membuat rapat tandingan, dinilai pengamat politik dan pemerintahan Darmawan Purba ingkar terhadap kinerja sumpah jabatan.

“Itu merupakan bentuk pelanggaran kinerja sumpah jabatan dan sebagainya. Harusnya sebagai Legislator mengerti bahwa Ketua DPRD menjabat itu sesuai dengan undang-undang yang merupakan kewenangan partai pemenang Pemilu dalam hal ini PDIP,” ucap pengamat Politik dan Pemerintahan Darmawan Purba, Selasa (22/06/2021).

Menurutnya, jabatan Ketua DPRD tidak bisa diganti begitu saja. Karena kedudukannya adalah sebagai partai pemenang Pemilu.

“Sepanjang keanggotaan Pak Wiyadi sebagai anggota DPRD Kota Bandarlampung tidak ada yang bermasalah atau dilanggar. Selain itu, jika ada evaluasi dari partai pemenang Pemilu maka kedudukannya sebagai Ketua DPRD setempat tidak bisa diganti begitu saja,” timpalnya.

Darmawan kembali menilai, jika dimungkinkan adanya pergantian Ketua, seharusnya 29 anggota DPRD harus bisa menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat saat ini.

“Kalaupun akan ada penggantian tentu ada proses evaluasi yang objektif. Selama ketua DPRD masih dijabat Wiyadi, apa pun alasannya seluruh anggota DPRD Kota Bandarlampung harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Dosen Ilmu Pemerintah FISIP universitas Lampung itu menegaskan, selama Ketua DPRD yang sah saat ini menjabat adalah Wiyadi, maka seluruh anggota wajib menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

“Jika ada anggota DPRD yang tidak mau menjalankan fungsinya karena Ketua menjabat masih dipimpin Wiyadi, saya itu bagian dari pelanggaran kode etik dan kinerja yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.

Terkait adanya konflik, sambung dia, seharusnya anggota DPRD lainnya dapat melakukan upaya dengan konsolidasi dan mengedepankan kepentingan rakyat.

“Sudah sepatutnya para anggota dewan melakukan upaya-upaya konsolidasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat kota Bandarlampung, biasalah para politisi mungkin ada hal-hal yang harus di kompromikan sepanjang untuk membangun kebersamaan dan harmoni di DPRD,” ujarnya.

Ia berharap, Ketua Fraksi yang duduk di DPRD setempat mampu melakukan upaya konsolidasi, agar dapat kembali bekerja bersama untuk membangun kota Bandarlampung lebih baik lagi.

“Sebaiknya ketua Partai di tingkat kota Bandarlampung perlu melakukan konsolidasi agar anggota-anggotanya yang duduk di DPRD bisa bekerja secara maksimal, dan menghentikan kegaduhan yang tak berujung,” tandasnya. (Gus)
.