Lampung
Terkait Harga Singkong, Arinal: Prinsipnya Adalah Petani Harus Sejahtera
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan Coffee Morning bersama Pengusaha Industri Tapioka bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (23/06/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal melakukan Evaluasi Kesepakatan dengan Pengusaha Tapioka dalam meningkatkan pendapatan petani Ubi Kayu di Provinsi Lampung.
Hadir dalam kegiatan Coffee Morning Pelaku Usaha atau Pengusaha Pengolahan Ubi Kayu, Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkedudukan di Lampung, Wahyu Bekti, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kadis Perkebunan, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Kominfotik, Karo Perekonomian, Kabid pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Pada kesempatan tersebut Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, melaporkan bahwa sesuai hasil kesepakatan pertemuan Gubernur Lampung dan Pengusaha Tapioka pada tanggal 23 Maret 2021 lalu, pada tanggal 17 – 18 Juni 2021 telah dilakukan monitoring kepada 4 Perusahaan Tapioka oleh Tim Monitoring yang terdiri dari: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan TPH, Biro Perekonomian, Kanwil II KPPU, dan Dekan Fakultas Pertanian Unila.
Dari hasil monitoring tersebut, diketahui bahwa Perusahaan sudah memenuhi kesepakatan dalam mengukur kadar pati dengan menggunakan alat ukur kadar pati sesuai SNI baik digital maupun manual.
Perusahaan telah membeli ubi kayu diatas Rp. 900,-, harga bervariasi antara Rp. 1.040,- s/d Rp. 1.453,-., Namun untuk penentuan rafaksi maksimal 15 persen tidak dapat dilaksanakan oleh semua perusahaan, masih ada perusahaan yang memberikan rafaksi lebih dari 15 hingga 27 persen, dikarenakan masih banyak petani yang menyertakan bonggol dan tanah dalam jumlah besar.
Sementara itu, Gubernur dalam arahannya menyampaikan bahwa saat ini singkong sudah menjadi komoditi utama, untuk itu diperlukan langkah-langkah yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, juga menguntungkan Pengusaha. Hal tersebut tentunya dengan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah bekerjasama dengan semua stakeholder.
“Prinsip saya adalah petani sejahtera, Pengusaha untung, kita permudah dengan kebijakan. Jangan sampai kita tekan petani untuk meningkatkan produksi tapi masih ada perusahaan yang import, itu tidak benar, kita kawal terus,” tegas Gubernur Arinal
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung akan mulai memperbaiki jalan provinsi disemua Kabupaten, dengan target di tahun 2024 semua jalan sudah dalam kondisi baik.
“Mulai tahun 2022 kita perbaiki jalan provinsi disemua Kabupaten, terutama yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan industri komoditi. Semua Kabupaten kita lakukan, supaya 2024 jalan semua sudah baik,” tuturnya
Pada kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi juga mengucapkan terimakasih kepada para Pelaku Usaha atau Pengusaha Pengolahan Ubi Kayu Lampung, yang telah berani menetapkan harga singkong diatas Rp.900.
“Ke depan akan terus saya undang pengusaha untuk bicara, tidak hanya singkong tapi semua komoditi. Kemarin ada investor china yang datang dan siap membantu, katanya bisa produksi sutra namun pengembangbiakan ulat sutranya bukan dari daun murbei, melainkan dari daun singkong. Ini peluang untuk melakukan keragaman, disatu sisi akan menguntungkan pengusaha disisi lain akan ada tenaga kerja yang terserap lebih banyak,” tutup Gubernur
Senada dengan Gubernur Lampung, Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung, Hanan A Rozak juga mengapresiasi Pelaku Usaha atau Pengusaha Pengolahan Ubi Kayu Lampung yang telah berani berkomitmen membeli Singkong Petani diharga minimal Rp.900/kg, bahkan sampai Rp.1200/Kg.
Namun demikian menurut Hanan, masih ada Petani yang berharap harga potongan timbangan (rafraksi) bisa lebih kecil dari 15 persen bahkan sampai 5 persen saja. Untuk itu Hanan bersama KTNA telah memberikan pengarahan agar petani melakukan panen diatas 9 bulan, agar tercapai kadar pati yang sesuai standar.
“Saya sampaikan pada para petani agar panen 9 bulan ke atas agar kadar patinya sesuai yang diharapkan. kalau kadar patinya masih dibawah 20 persen jangan panen dulu, kalau kadar patinya sesuai standar tentu harganya akan lebih tinggi” pungkasnya. (rls)
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung serta Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan amanah mulia dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM agar semakin cerdas dan cermat dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan bukan hanya memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi hingga tingkat keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung GENCARKAN dan peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Menurutnya, Bunda Literasi diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga komunitas.
“Budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung, bersama 15 Bunda Literasi Keuangan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, termasuk Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Elfianah (Mesuji), Partinia (Lampung Barat), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Kota Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Selain prosesi pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan, menggelar talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, membuka layanan konsultasi konsumen, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta menghadirkan Pojok Literasi Keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa keuangan.
Melalui pengukuhan ini, para Bunda Literasi Keuangan diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.(*)
Pengukuhan Bunda Literasi Keuangan Jadi Langkah OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan di Lampung
PORNAS XVIII KORPRI 2027 Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata dan UMKM Lampung
Wakil Bupati Hankam Hasan Hadiri Giat Skrining RHD Yayasan Jantung Indonesia di Penawar Tama
