Ekonomi dan Bisnis
Menuju Pertengahan Tahun, Inflasi Gabungan Provinsi Lampung Melanjutkan Tren Deselerasi
Alteripost Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Juli 2024 tercatat mengalami deflasi 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada Juli dalam tiga tahun terakhir sebesar 0,31% (mtm), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,18% (mtm).
Secara tahunan, IHK di Provinsi
Lampung pada Juli 2024 mengalami inflasi 2,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) dan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,84% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,10%; -0,08%; -0,02%; dan -0,02%. Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan tengah berlangsungnya musim panen pemasok di Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga tomat disebabkan oleh terjaganya produksi didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi di Lampung Selatan dan,tanggamus.
Adapun penurunan harga bawang putih sejalan dengan masih terjaganya pasokan pasca realisasi importasi bawang putih pada triwulan II 2024.
Di sisi lain, pada Juli 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, terutama
beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,05%; 0,05%; 0,03%; dan 0,02%. Kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan pasca puncak panen pada periode April-Mei 2024. Kenaikan cabai rawit
disebabkan oleh penurunan pasokan di tingkat distributor. Kenaikan harga emas di Provinsi Lampung sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia. Lebih lanjut kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan kenaikan harga kopi robusta sejalan dengan tingginya permintaan ekspor di tengah tetap tingginya harga kopi robusta dunia. Adapun kenaikan harga sigaret kretek tangan (SKT) sejalan
dengan kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) potensi kenaikan permintaan dampak kenaikan UMP tahun 2024; (ii) Berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia.
Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan elaksasi HET MinyaKita. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga.
Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayam ras. - Ketersediaan Pasokan
a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung. - Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Batam, serta
operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
b. Implementasi Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi
komoditas yang dijual dalam operasi pasar. - Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying.(*)
Ampunnews Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Lampung menggelar kegiatan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Tahun 2026 di Hotel Emersia, Senin (11/05/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang penguatan jejaring usaha, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi strategis antar pelaku usaha muda di Provinsi Lampung.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung periode 2025–2028, Gilang Ramadhan beserta jajaran pengurus HIPMI Lampung. Turut hadir mewakili Gubernur Lampung dari unsur Bappeda Provinsi Lampung, Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari OJK hadir Dwi Krisna Yudi Pramono yang turut memberikan sambutan sekaligus pemaparan terkait pentingnya literasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Kegiatan FORBISDA ini dipimpin oleh Ketua Pelaksana Arienaldo Rahman yang menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para pengusaha muda untuk memperkuat konektivitas bisnis, memperluas wawasan usaha, serta membangun kolaborasi lintas sektor di Lampung.
“FORBISDA bukan hanya forum diskusi bisnis, tetapi juga wadah mempertemukan ide, inovasi, dan peluang kolaborasi antar pengusaha muda daerah. Kami ingin HIPMI Lampung menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing,” ujar Arienaldo dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menegaskan pentingnya sinergi antara pengusaha, pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga jasa keuangan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, tantangan dunia usaha saat ini menuntut para pelaku usaha muda untuk lebih inovatif, cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta memahami regulasi dan perlindungan konsumen di era digitalisasi ekonomi.
“Kami ingin pengusaha muda Lampung tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memiliki pemahaman kuat terhadap tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” kata Gilang.
Dalam kesempatan tersebut, OJK menjadi salah satu fokus utama pembahasan seminar. Dwi Krisna Yudi Pramono menekankan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan terpercaya.
Ia menjelaskan bahwa OJK terus mendorong edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.
“OJK hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang aman, sehat, dan inklusif. Pengusaha muda harus memahami pentingnya perlindungan konsumen dan pengelolaan keuangan yang bijak agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan,” ujar Dwi Krisna Yudi Pramono.
Selain memberikan edukasi terkait perlindungan konsumen dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK juga membuka ruang diskusi interaktif bersama peserta seminar terkait akses pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan keuangan, hingga tantangan pengusaha muda dalam memperoleh permodalan usaha.
Kehadiran Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu turut memperkuat pesan pentingnya stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah sebagai faktor pendukung pertumbuhan investasi dan dunia usaha di Lampung.
Forum bisnis ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, mulai dari pengusaha muda, pelaku UMKM, komunitas bisnis, hingga unsur organisasi kepemudaan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi seminar, diskusi, dan networking bisnis yang berlangsung sepanjang kegiatan.
Melalui FORBISDA 2026, HIPMI Lampung berharap tercipta kolaborasi nyata antara pengusaha muda, pemerintah, dan lembaga strategis seperti OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. (Gus)
Gubernur, Kapolda dan Wali Kota Pastikan Pendidikan Korban TPPO Tetap Berjalan
HIPMI Lampung Dorong Sinergi Pengusaha, Pemerintah dan OJK Lewat FORBISDA 2026
Berhasil Ungkap Kasus TPPO, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung Apresiasi Jajaran Polda Lampung
