DPRD
Fraksi Gerindra DPRD Lampung Kepada Gubernur: Evaluasi Kepala OPD Yang Tidak Mencapai Target
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung meminta kepada Gubernur, untuk mengevaluasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran di Lingkup Pemprov Lampung yang Mbalelo, alias kinerjanya tidak mencapai target.
Seperti diketahui, Pemprov Lampung pada Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan tidak mencapai target 100 persen, sebagaimana tercatat pada Raperda Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
Jubir Fraksi Partai Gerindra Mukhlis Basri menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra memandang penting adanya efektifitas pencapaian target-target pembangunan dan pembiayaannya yang sudah dicanangkan bersama, antara DPRD Provinsi Lampung dengan saudara Gubernur melalui kebijakan APBD.
Dikatakannya, efektifitas menjadi penting mengingat belanja Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendorong aktivitas perekonomian masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Lampung.
PDRB tersebut, merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro, di mana di dalamnya terdapat peran Pemerintah Daerah. Efektifitas pencapaian target menjadi kata kunci yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Hal ini mengingat dari sisi pendapatan dan belanja, Pemprov Lampung pada Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan tidak mencapai target 100 persen. Sebagaimana tercatat pada Raperda yang diajukan ini,” kata Mukhlis dalam sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pandangan umum fraksi atas Raperda Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Lampung, Kamis (24/6).
Pada sisi pendapatan, masih kata dia, realisasi anggaran adalah sebesar 96,90 persen, menurun dari pencapaian realisasi target APBD tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 98,58 persen, sedangkan pada sisi belanja realisasi anggaran adalah
sebesar 94,39persen, meningkat dari pencapaian realisasi belanja TA 2019 sebelumnya yang mencapai sebesar 94,25 persen.
Dengan kondisi yang demikian, Fraksi Partai Gerindra memandang pentingnya kinerja OPD-OPD merancang program-program pembangunan yang efektif dan efisien.
“OPD merupakan ujung tombak bagi penyerapan rencana anggaran yang telah disusun oleh DPRD Provinsi Lampung dengan saudara Gubernur, sehingga penting bagi saudara Gubernur untuk mendorong kinerja yang lebih baik pada OPD-OPD yang tidak mencapai target pencapaian program,” ungkapnya.
Dikatakannya lagi, tidak tercapainya program-program OPD pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target anggaran dan belanja secara keseluruhan, sehingga dorongan peran pemerintah daerah untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung melalui pertumbuhan ekonomi menjadi melambat.
Fraksi Gerindra melihat masih sangat pentingnya optimalisasi potensi-potensi pendapatan, khususnya yang secara langsung dibawah otoritas saudara Gubernur. Salah satunya terkait dengan pajak dan retribusi daerah.
“Dengan harapan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengimplementasikan isu kerakyatan, utamanya soal Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan ekonomi Masyarakat dan dunia usaha yang masih terdampak Wabah Covid-19,” paparnya.
Di lain sisi, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja Gubernur yang telah mengambil Langkah-langkah taktis di lapangan, dan intens koordinasi dengan pusat terkait penanganan Covid-19.
Sehingga dapat menekan
pertumbuhan wabah Covid-19, dan Provinsi Lampung tidak pernah mendapatkan predikat zona merah, berbeda dengan Provinsi-provinsi lain.
“Semoga kedepan, gubernur Lampung dapat meningkatkan kinerja ini dan dapat menekan angka kematian akibat wabah Covid-19 dan varian lainnya,” harapnya.
Lebih lanjut, Pencapaian kinerja pemerintah sesuai dengan target yang ada pada APBD secara efektif dan efisien menjadi kata kunci yang harus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.
Oleh karenanya, penting bagi saudara Gubernur untuk memonitoring dan mengevaluasi OPD-OPD yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
Kesatuan rencana, koordinasi, pengorganisasian dan pengawasan sesuai dengan regulasi menjadi penting untuk pencapaian target-target pembangunan dan pembiayaan.
“Dengan kesatuan gerak tersebut, Fraksi Partai Gerindra berharap pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih meningkat dengan realisasi program pembangunan dan rencana
pembiayaan yang sesuai dengan target, sehingga pemerintah Provinsi
Lampung dapat menjadikan APBD Provinsi Lampung sebagai instrument
peningkatan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya,” pungkasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengapresiasi kinerja Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf beserta jajaran yang berhasil mengungkap 379 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam Operasi Antik Krakatau 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Deni pada Senin (28/9/2026). Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polda Lampung dalam memberantas peredaran narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.
“Keberhasilan Polda Lampung mengungkap ratusan kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar patut diapresiasi. Saya memberikan penghargaan kepada Kapolda Lampung beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras memutus mata rantai peredaran narkoba di Provinsi Lampung,” ujar Deni.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu-sabu sebanyak 85.916,71 gram atau sekitar 85,9 kilogram, ganja, ekstasi, obat-obatan terlarang, tembakau sintetis, serta barang bukti lainnya.
Total nilai ekonomis barang bukti yang diamankan disebut mencapai sekitar Rp158,8 miliar.
Menurut Deni, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari dampaknya terhadap upaya melindungi masyarakat Lampung dari bahaya narkotika.
“Pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Perlu dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Deni menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan keluarga. Upaya pencegahan, kata dia, harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar melalui layanan kepolisian 110.
“Informasi dari masyarakat sangat penting agar aparat dapat bergerak cepat melakukan pencegahan dan penindakan,” ujarnya.
Deni berharap keberhasilan Operasi Antik Krakatau 2026 menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan Lampung yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba, terutama melalui edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya narkotika.(*)
Pusat Pengobatan Alternatif H. Abdul Azis Hadir di Jambi, Atasi Berbagai Keluhan Vitalitas
Pemprov Lampung Ajak Masyarakat Selalu Merawat Persatuan
Wagub Jihan Siap Dukung Program Sastra di Lamban Sastra Isbedy
