Lampung
Pemprov Lampung Jalin Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Alteripost Bandar Lampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kamis (21/11/2024).
Dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung telah menunjukkan tren positif, terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan.
“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita perlu terus berupaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM di Lampung melalui berbagai program dan kebijakan yang inklusif,” ungkapnya.
Pj. Gubernur menyebutkan Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menjaga stabilitas harga dengan berbagai upaya, seperti operasi pasar, kerjasama dengan Bulog, dan pemantauan harga di pasar. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi,” ujar Pj. Gubernur.
Dalam rangka mencapai tujuan bersama, pemerintah provinsi dan pusat akan bersinergi dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pusat, diharapkan pertumbuhan ekonomi Lampung akan semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin.
“Kami optimis bahwa dengan kerja sama yang baik, Lampung akan menjadi salah satu provinsi yang maju dan berkembang di Indonesia,” tutup Pj. Gubernur
Pada kunjungan ini Komisi VII DPR RI berfokus pada UMKM, karena UMKM menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian daerah, juga potensi sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Lampung.
Rombongan Komisi VII DPR RI dipimpin oleh Chusnunia Chalim bersama sejumlah anggota Komisi, Novita Hardini, Bane Raja Manalu, Nila Yani Hardiyanti, Eric Hermawan, Bambang Haryo Soekartono, dan Hendry Munief. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi Tuberkulosis. Hal tersebut disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan penting bagi daerah dalam melakukan aksi nyata, khususnya dalam penemuan dan penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TBC bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi karena dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.
Gubernur juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program ini dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.
Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.
Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.
Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.
Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.
“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung.
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.
Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.
“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan daerah dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menekan angka TBC.
“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, serta 50 puskesmas pembantu dan 126 pos layanan kesehatan.(*)
TS Saiburai Bertekad Promosi ke Liga 3
Wali Kota Eva Dwiana Hadir di Tengah Duka Korban Banjir Garuntang
Rumahnya Terendam Banjir, Warga Jagabaya Minta Solusi Konkret dari Pemerintah
