Lampung
Gubernur Mirza Serahkan LKPD Unaudited TA 2024 kepada BPK-RI Perwakilan Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Lampung
untuk mendukung kelancaran proses audit sesuai ketentuan perundang-undangan, di Auditorium Kanwil BPK-RI Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (27/3/2025).
Selain Pemerintah Provinsi, ada 13 Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang juga menyerahkan LKPD, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan dan Tanggamus.
Gubernur Mirza mengatakan bahwa sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 khususnya pasal 191 ayat 2, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.
“Untuk itu, pada hari ini, kami Pemerintah Provinsi Lampung beserta seluruh Pemerintah Kabupaten Kota, bersama-sama menyerahkan Laporan Keuangan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara terinci oleh tim BPK RI Perwakilan Lampung” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah meraih opini terbaik dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak sepuluh kali berturut-turut.
Gubernur Mirza berpendapat hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akuntabel sehingga seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Namun, ia menyadari dalam menjalankan pengelolaan keuangan selama satu tahun, terdapat ketidak sempurnaan dan masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki serta ditingkatkan.
Gubernur Mirza meminta masukan dan saran yang positif dari BPK RI Perwakilan Lampung untuk mencapai dan mewujudkan pemerintahan yang baik, terutama dibidang pengelolaan keuangan.
Melalui forum hari ini, Gubernur
Mirza berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 11 kalinya secara berturut-turut.
Dia juga berharap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat meraih opini terbaik tersebut pada tahun ini dan di masa yang akan datang.
“Sehingga seluruh jajaran pemerintahan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan dapat termotivasi dan bersemangat untuk menjalankan praktik pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tambahnya
Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan LKPD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurut Nugroho Heru Wibowo, dengan diterimanya LKPD ini menunjukan bahwa Gubernur Lampung beserta Bupati dan Walikota memiliki komitmen yang kuat sehingga dapat menjalankan kewajiban untuk menyampaikan LKPD tepat waktu.
“Untuk itu kami mengapresiasi Gubernur Lampung, Bupati dan Walikota atas komitmennya,” ujarnya.
Heru menyampaikan bahwa setelah LKPD Unaudited ini diterima, BPK akan melanjutkan tahapan pemeriksaan terinci selama 30 hari.
Selanjutnya, BPK akan menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini dan LHP akan disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah atau pada tanggal 27 Mei 2025.
Ia berharap kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan dengan kondusif dan lancar hingga pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Besar harapan kami agar seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik, kami mohon dibantu agar kami dapat menjaga integritas, indepedensi dan profesionalisme kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik,” pungkasnya.(*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Zita Anjani Hadiri Awarding IDS Sumatra 2026, Atlet Wanita Jadi Sorotan
IDS Sumatra 2026 Sukses Besar, Lampung Selatan Panen Efek Ekonomi dan Prestise
