Lampung
Realisasi Belanja Daerah Dinilai Bagus, Kemendagri Mengapresiasi Kinerja Pemprov Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kabar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mendapat Apresiasi dari Pemerintah Pusat, dalam hal realisasi Belanja Daerah dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo.
Pasalnya, pihaknya telah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noevianto.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Lampung, Ir. Fahrizal Darminto lebih jauh mengungkapkan bahwa dalam berbagai kesempatan Gubernur Arinal Djunaidi mendorong seluruh Kabupaten/Kota, untuk melakukan percepatan realisasi anggaran belanja daerah.
Fahrizal juga menjelaskan, langkah yang telah ditempuh oleh Gubernur Lampung terkait dengan insentif tenaga kesehatan yaitu dengan diterbitkannya Surat nomor : 900/2628/VI.02/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Percepatan Realisasi Belanja Pengendalian dan Penanganan Dampak Covid-19 dan Inakes TA. 2021.
“Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang diiringi dengan percepatan penyerapan anggaran, sehingga Kabupaten dan Kota mampu melaksanakan pembangunan dengan capaian kerja yang telah ditetapkan,” ujar Fahrizal.
Sebelumnya, dilansir dari konferensi pers Dirjen Keuangan Daerah pada tautan https://youtu.be/uaQ53zgOkDc, Ardian mengatakan belanja daerah secara agregat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia per 15 Juli 2021 mencapai 33,08 persen atau Rp 410,06 triliun. Realisasi belanja daerah tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah pada periode 31 Juli 2020 yang mencapai 37,62 persen atau Rp 439,08 triliun.
“Belanja agregat per 15 Juli 2021 ada di angka 33,08 persen. Itu uang yang sudah keluar dari APBD, baik APBD di provinsi maupun di kabupaten/kota,” kata Mochamad Ardian Noervianto dalam keterangan pers secara virtual, Senin (19/7/2021).

Sebagaimana diungkapkan oleh Ardian, Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dalam persentase relaisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA. 2021.
Dalam kesempatan itu, Ardian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih persentase realisasi belanja daerah tertinggi di Indonesia, yakni 47,52 persen. Sehingga dapat memperkecil gap atau jarak dengan realisasi pendapatannya yang sebesar 49,97 persen.
“Jadi gap antara pendapatan dengan belanjanya tipis. Ini suatu prestasi bagi Provinsi Lampung yang sudah mengejar realisasi belanjanya hampir mendekati pendapatan. Sedangkan realisasi belanja terendah ada di Sulawesi Tenggara sebesar 24,56 persen,” ujar Mochamad Ardian Noervianto.
Sebelumnya, Provinsi Lampung juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Rakor Evaluasi PPKM beberapa waktu lalu, bahwa sesuai data Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Provinsi per tanggal 14 Juli 2021, Provinsi Lampung menduduki urutan ke enam dengan capaian 42,70 persen dalam realisasi insentif untuk tenaga kesehatan.
Lebih lanjut, Dirjen Keuda mengharapkan seluruh pemerintah daerah dapat meniru Provinsi Lampung yang mampu memperkecil jarak antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Diharapkannya, antara pendapatan dengan belanja dapat berimbang.
Meskipun ia memahami betul, pemerintah daerah pasti mempersiapkan sebagian pendapatannya untuk mengatasi belanja ke depan. (Gus/rls)
Lampung
Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Ganti Rugi Lahan Pelebaran Jalan di Pesawaran
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya proyek pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lempasing–Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kamis (19/11/2026).
Kegiatan pembayaran ganti kerugian tersebut berlangsung di The Pavilion Lampung dan dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Ir. M. Taufiqullah, S.T., M.T., serta Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Razak, S.Sos., bersama masyarakat penerima ganti kerugian.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya, dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bersedia memberikan lahannya untuk pelebaran jalan. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama demi keselamatan kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Razak menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung proses pengadaan tanah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bupati Pesawaran, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan terhadap pembangunan tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, terdapat 174 bidang tanah yang masuk dalam proses pembayaran ganti kerugian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 bidang telah menerima pembayaran.
Razak meminta masyarakat yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Pemerintah, kata dia, akan berupaya mempercepat penyelesaian pembayaran bagi warga yang berhak menerima ganti kerugian pada tahun ini.
“Kami meminta kepada keluarga yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Baik yang sudah menerima maupun yang belum, mari kita saling memberikan pemahaman kepada saudara dan keluarga. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan proses ini secepatnya pada tahun ini,” katanya.
Ia juga menyampaikan pesan Bupati Pesawaran agar masyarakat turut menjaga dan mendukung pembangunan daerah. Pelebaran jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran.
Selain itu, masyarakat yang proses pembayaran ganti kerugiannya belum selesai diimbau segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar.
Salah seorang warga penerima ganti kerugian mengungkapkan bahwa lahan miliknya di wilayah Lempasing berupa kebun yang terdampak proyek pelebaran jalan menuju kawasan wisata Kabupaten Pesawaran.
Ia menyebutkan, lahan miliknya dengan ukuran sekitar 70 meter mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp50 juta.
Besaran ganti kerugian yang diterima masing-masing warga berbeda-beda, menyesuaikan luas dan nilai tanah yang terdampak pengadaan. Sejumlah warga menerima sekitar Rp50 juta, sementara warga lainnya memperoleh hingga Rp150 juta.
Pembayaran ganti kerugian ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pesawaran.
Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, proyek pelebaran jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus kendaraan, menunjang sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. (Indra)

