Lampung
Gerakan Indonesia Menanam, Lampung Pacu Produksi Padi dan Serapan Gabah
Alteripost Metro – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dorong seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk menyongsong kemandirian pangan dan menyukseskan produk padi 3,5 juta ton.
“Kita menanam serentak ini agar ada semangat di seluruh provinsi Lampung bagaimana kita agar menyongsong ketahanan pangan, kemandirian pangan dan tahun ini kita sukseskan kegiatan produksi kita dari 2,7 juta ton tahun kemarin, menjadi 3,5 juta ton tahun ini,” ucap Gubernur Lampung.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lampung dalam arahannya kepada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana 10 diantaranya hadir secara daring dalam kegiatan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Rabu (23/4/2025).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari lahan sawah Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dan dilaksanakan secara serentak bersama 14 Provinsi di Indonesia.
Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung, Forkopimda dan Kepala Daerah terus berupaya bahu membahu agar harga gabah dapat diserap di angka Rp.6.500,00 per kilogram secara merata di seluruh wilayah Lampung.
“Alhamdulillah kita sudah memberlakukan harga gabah di Rp.6.500,00 kami beserta Forkopimda, bupati bekerja keras, bahu membahu untuk mempertahankan bagaimana harga gabah ini bisa diterima, bisa diserap 6.500 baik dari Bulog maupun sektor usaha-usahanya,” lanjutnya.
“Ini tidak akan dicapai, kecuali kita turun langsung, kita bekerja keras, bahu membahu dalam menyukseskan program Bapak Presiden. Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi, bekerja sama untuk menyukseskan program Pemerintah Pusat,” ajaknya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada serta menciptakan ekosistem sehingga produk padi 3,5 juta ton dapat terwujud.
“Kita mengalami kendala karena sarana dan prasarana yang ada di Provinsi Lampung selama ini tidak tersedia untuk produksi yang sangat besar, tetapi ini sedang kami tangani terus menerus dan kami akan bentuk ekosistemnya agar meningkat sehingga sarana dan prasarana pasca panen baik pada perawatan itu bisa cukup sesuai dengan proyeksi kebutuhan produksi kita,” pungkasnya.
Menyambut baik kegiatan ini, Widianto (42) Ketua Kelompok Tani Ras 1 Tejosari mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini juga dapat segera dilakukan oleh petani lain didaerahnya.
“Seneng, terkejut juga karena ini acara dadakan. Mudah-mudahan petani lain cepet mengikuti tanam ini soalnya tanam ini kan kendalanya itu air, kemarin itu mati di bulan 7 jadi petani-petani lain harus segera melakukan percepatan tanam,” harapnya.(*)
Lampung
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.
Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.
Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.
Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.
“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.
Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.
Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.
“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.
Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)
Kadisdikbud Lampung Pantik Semangat Inovasi Untuk Ribuan Mahasiswa Baru FKIP Unila
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Kemendagri Apresiasi Lampung Selatan atas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
