Lampung
Gubernur Lampung dan Mendikdasmen Resmikan Eibos dan Masjid Ummi di Lampung Selatan
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti membuka sekolah Islam modern Emer Islamic Boarding School (Eibos) dan meresmikan Masjid Ummi, di Jl. Branti Raya, Candi Mas, Kecamatan. Natar, Lampung Selatan, Sabtu (26/4/2025).
Peresmian sekolah ini merupakan salah satu upaya menjalankan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyediakan layanan pendidikan bertaraf internasional dengan biaya yang terjangkau, bahkan memberikan beasiswa penuh kepada sebagian siswanya.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza optimistis bahwa kehadiran Eibos akan menjadi cahaya bagi generasi masa depan Lampung. Ia menuturkan bahwa institusi pendidikan Eibos ini lebih dari sekadar bangunan fisik, melainkan representasi harapan besar yang didasari oleh nilai-nilai iman, akhlak, dan ilmu pengetahuan.
“Ini adalah harapan Ibu Merry (pendiri Eibos) kepada masa depan Provinsi Lampung, dan ini menjadi harapan kita semua bagaimana kita akan bersama-sama mendidik, membina generasi masa depan,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menyoroti pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung.
“Kalau kita punya kualitas SDM yang bagus, maka daerah itu akan terungkit, lompat untuk maju cepat berkembang. Tapi sebaliknya, kalau daerahnya SDM tidak bagus, maka daerahnya akan berat untuk maju,” tegasnya.
Apresiasi tinggi disampaikan Gubernur Mirza atas inisiatif pendirian Eibos. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud nyata upaya penyelamatan generasi muda Lampung melalui pendidikan berkualitas yang mengedepankan nilai agama dan karakter. Ia meyakini bahwa Eibos akan melahirkan generasi penerus yang unggul dan berkontribusi positif bagi kemajuan Lampung.
Senada dengan pandangan Gubernur Mirza, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan pujian kepada para pendiri Eibos atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menyebut pembangunan sekolah bertaraf internasional dan masjid megah ini sebagai investasi untuk kehidupan dunia dan akhirat.
“Saya memahami apa yang menjadi alasan kenapa Ibu Merry membangun sekolah ini dan juga masjid ini, yang itu semua saya katakan sebagai investasi beliau berdua untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat,” kata Mendikdasmen.
Mendikdasmen menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat SDM melalui pendidikan yang berkualitas. Ia mengapresiasi langkah Eibos yang menyediakan layanan pendidikan bertaraf internasional dengan biaya yang terjangkau, bahkan memberikan beasiswa penuh kepada sebagian siswanya.
“Inilah satu bentuk partisipasi yang luar biasa sehingga kami di Kementerian diberikan amanah oleh Bapak Presiden untuk membangun pendidikan ini, kami memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua,” pungkas Mendikdasmen.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Emer Citra Persada (Erada) Erdy Muluk, mengungkapkan bahwa pendirian Eibos didasari oleh niat tulus untuk mendukung pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa kehadiran lembaga pendidikan yang unggul dan berkualitas adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
“Eibos ini didirikan dengan maksud dan tujuan yang baik. Kita ingin membantu pemerintah yaitu memajukan kecerdasan anak bangsa sebagaimana yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Erdy Muluk dengan penuh semangat.
Ia menambahkan bahwa Erada memiliki visi untuk membangun sekolah yang unggul, selaras dengan program pemerintah dalam mendirikan sekolah unggulan.
Erdy Muluk juga menjelaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana Eibos dilakukan secara bertahap namun komprehensif, mencakup ruang kelas, fasilitas olahraga, hingga asrama.
“Membangun sekolah itu tidak seperti membangun hotel. Kalau hotel telat dua bulan masih bisa operasional, tapi kalau membangun sekolahan, kalau lewat dari masa penerimaan murid, itu masih menunggu satu tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erdy Muluk mengungkapkan bahwa pendirian Eibos tidak melalui studi kelayakan (FS) konvensional. Langkah ini diambil sebagai wujud ketulusan niat untuk membangun sekolah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan anak bangsa, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan finansial semata.
“Kita nekat saja karena niat baik kita, mudah-mudahan diijabah Allah SWT. Kita tidak menggunakan FS karena kita takut nanti hasil FS ini mengkontaminasi niat kita untuk membangun sekolah ini,” jelas Erdy Muluk.
Erdy Muluk memiliki harapan besar agar Eibos dapat menghasilkan lulusan yang mampu diterima di perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri, serta menjadi agen perubahan yang berkualitas bagi bangsa. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya Eibos, termasuk para pendidik dan donatur.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diharapkan menjadi momentum krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. Kehadiran Eibos diharapkan dapat menginspirasi pengembangan lembaga pendidikan berkualitas lainnya di Lampung, serta mencetak generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki daya saing global. (*)
Lampung
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Alteripost Bandar Lampung – Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) resmi dikukuhkan di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Pengukuhan tersebut dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema “Jalan Tol untuk Siapa dan untuk Apa?” yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol (BUJT), akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media, hingga masyarakat.
Ketua Pelaksana FGD Nasional, Prof Ayi Hidayat, mengatakan pengukuhan forum tersebut bukan sekadar prosesi organisatoris, tetapi menjadi momentum untuk membangun ruang kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem jalan tol.
“Pengukuhan ini bukan sekadar prosesi organisatoris, tapi penegasan komitmen untuk membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media dan masyarakat dalam satu agenda,” kata Ayi.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak cukup hanya dilihat dari panjang jalan yang telah dibangun maupun konektivitas antarwilayah.
Lebih jauh, keberadaan jalan tol harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari kepastian waktu perjalanan, efisiensi distribusi, keselamatan, akses wilayah, produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.
“Jalan tol tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari konektivitas tersebut,” ujarnya.
Ayi mengatakan FGD Nasional tersebut dirancang dengan pendekatan berbasis data dan fakta. Forum diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan, mempertemukan berbagai perspektif, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
“Persoalan jalan tol bersifat multidimensional, multisektor dan multipihak. Karena itu kita mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, MTI, forum ekosistem jaringan jalan tol, regulator, BUJT, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, pengamat ekonomi, media dan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sekitar 150 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Melalui forum itu, kata Ayi, pihaknya ingin mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan jalan tol.
“Memang perlu ada pergeseran cara pandang, dari kilometer menuju manfaat, dari konektivitas menuju nilai, dan dari asumsi menuju evidence yang dibangun melalui berbagai perspektif,” katanya.
Jalan Tol dan Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Umum MTI, Dr Ir Haris Muhammadun, mengatakan pembahasan mengenai fungsi jalan tol tidak terlepas dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
Menurutnya, jalan tol memiliki peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang telah berkembang di suatu daerah.
“Sebagaimana peran dan fungsi jalan tol, adalah sebagai akselerasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada,” kata Haris.
Ia menilai Lampung memiliki potensi yang besar sebagai destinasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Haris juga mengungkapkan MTI berencana menggelar Rakernas MTI 2027 di Bandar Lampung.
Menurutnya, pengukuhan pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol di Lampung dilakukan secara khusus karena berkaitan dengan agenda Rakernas MTI tersebut.
“Rakernas MTI tahun 2027 akan dilaksanakan di Lampung. Karena itu pengukuhan ketua forum dan jajarannya dilaksanakan di Bandar Lampung,” ujarnya.
Haris berharap forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perkembangan ekosistem jalan tol, khususnya di Lampung dan Sumatera.
Bukan Regulator, Bukan BUJT
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (c) M Alkautsar, menjelaskan forum tersebut lahir dari gagasan untuk melihat persoalan jalan tol secara lebih luas.
Menurutnya, perkembangan jalan tol di Indonesia telah melahirkan persoalan yang semakin kompleks.
“Jalan tol hari ini tidak sekadar persoalan beton, aspal, gerbang tol dan berapa kilometer jalan yang berhasil kita bangun,” kata Alkautsar.
Dalam ekosistem jalan tol terdapat pemerintah dan regulator, BUJT, investor, perusahaan konstruksi dan pemeliharaan, kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pelaku logistik, UMKM, media hingga masyarakat yang berada di sekitar koridor jalan tol.
“Itulah mengapa kita menyebutnya sebuah ekosistem. Karena satu persoalan di jalan tol hampir tidak pernah berdiri sendiri,” ujarnya.
Alkautsar menegaskan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol bukan regulator maupun BUJT.
Forum tersebut juga bukan organisasi yang dibentuk untuk mencari pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di jalan tol.
“Forum ini mengambil posisi sebagai jembatan atau kolaborator. Jembatan antara regulator dengan badan usaha, pemerintah dengan masyarakat, kepentingan investasi dengan kepentingan publik, serta pengalaman praktis di lapangan dengan pemikiran akademik,” katanya.
Menurutnya, forum tetap memiliki independensi intelektual. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan berbasis data dan objektivitas serta disertai rekomendasi yang dapat menjadi solusi.
Dari Pembangunan ke Manfaat
Alkautsar mengatakan perjalanan pembangunan jalan tol di Indonesia telah berlangsung sejak pembangunan Tol Jagorawi pada 1978 dengan panjang sekitar 59 kilometer.
Seiring waktu, jaringan jalan tol berkembang ke berbagai wilayah Indonesia dan tidak lagi sekadar menghubungkan satu kota dengan kota lainnya.
“Jalan tol telah menjadi bagian dalam perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menghubungkan pusat produksi dengan pusat distribusi,” katanya.
Karena itu, tantangan ke depan menurutnya bukan hanya membangun jaringan jalan tol lebih panjang, tetapi bagaimana memastikan pengelolaannya semakin baik.
“Paradigmanya harus mulai bergeser dari sekadar infrastructure oriented menuju people oriented dan sustainability oriented,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perubahan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang tengah dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Alkautsar, Permen PU Nomor 16 Tahun 2014 menggunakan delapan substansi dengan 49 indikator. Sementara dalam rancangan perubahan SPM, pendekatan diarahkan menjadi tiga parameter dengan 64 indikator.
Perubahan tersebut mencakup penguatan pengujian kondisi jalan, penambahan CCTV, aspek keselamatan, pelayanan SPKLU hingga penguatan sanksi administratif.
Namun, menurut dia, bertambahnya indikator tidak otomatis menjadi ukuran utama keberhasilan pelayanan jalan tol.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bertambahnya standar tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menilai penerapan standar pelayanan juga perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing ruas jalan tol.
“Jalan tol dalam kota berbeda dengan jalan tol antarkota. Karakteristik ruas di wilayah Sumatera dan Jawa juga berbeda,” ujarnya.
Melalui Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol, berbagai pihak diharapkan dapat terus mempertemukan perspektif, membaca persoalan berdasarkan data, serta merumuskan langkah bersama agar konektivitas jalan tol dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan daerah.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
