DPRD
Lampung Inflasi 0,15 Persen, Mirza Sebut Akibat Daya Beli Masyarakat Kurang Karena Pandemi
Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) ikut angkat bicara soal inflasi sebesar 0,15 persen di Bumi Ruwa Jurai.
Sekertaris Komisi V DPRD provinsi Lampung tersebut menjelaskan bahwa penyebab terjadi inflasi ini karena adanya Pandemi covid-19, serta berbagai macam kebijakan pemerintah pusat, sehingga menyebabkan komsumtifitas atau daya beli masyarakat menjadi turun.
“Secara umum ini terlihat tingkat daya beli masyarakat terhadap barang-barang produk rendah sekali, itu yang menyebabkan inflasi. Karena tingkat pendapatan rakyat juga ikut menurun,”ucap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung ini, Selasa (03/08/2021.
Saat ini, kata dia, dampak inflasi belum terlalu dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Kemungkinan, lanjut dia, dampak ini bakal terasa saat memasuki tahun ajaran baru sekolah.
“Kemungkinan nanti, apalagi anak -anak mau masuk sekolah, sehingga biaya hidup akan lebih tinggi, itu yang bakal dirasakan,”ucap dia.
“Tapi saya rasa bulan September atau saat memasuki musim panen, serta kebijakan PPKM mulai dilonggarkan dan anak-anak sudah sekolah, Insya Allah perekonomian akan kembali normal dan lebih stabil,” ungkap dia.
Ketua DPD HKTI Lampung tersebut berharap, pemerintah juga bisa membantu mengurangi biaya sekolah dan menjaga harga hasil panen petani.
“Artinya panen harus tetap dijaga nilainya jangan sampai harga turun. Ini menjadi tidak bagus buat ekonomi kita,” timpalnya. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

