Lampung
Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik
Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi meluncurkan tiga buku seri Mengenal Indikator yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong pada acara yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Bel, Bandarlampung, Senin (29/09/2025).
Dalam acara ini, Sekdaprov Marindo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menekankan pentingnya literasi data sebagai landasan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti.
“Buku-buku ini bukan hanya karya ilmiah, melainkan juga karya literasi yang mampu menjembatani data statistik dengan masyarakat luas. Data yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga diperkaya dengan narasi dan analisis yang memberi makna lebih dalam,” ujar Sekdaprov Marindo.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang tidak sekadar angka mentah. Data harus memberikan pemahaman yang kontekstual agar kebijakan publik dapat disusun dengan lebih tepat sasaran.
Buku pertama, Cerita di Balik Indikator, memperkenalkan proses dan metodologi di balik penyusunan berbagai indikator pembangunan. Buku ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami makna di balik angka-angka statistik.
“Setiap indikator pembangunan punya cerita panjang. Dengan memahami prosesnya, kita yakin kebijakan yang diambil berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marindo.
Buku kedua berjudul Statistik Berkisah. Buku ini menyajikan data dengan gaya penceritaan yang lebih ringan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Menurut Marindo, gaya ini dapat mematahkan stigma bahwa statistik hanya untuk kalangan ahli.
“Angka-angka yang kaku diolah menjadi kisah menarik. Masyarakat akan melihat statistik sebagai cerita tentang perjalanan Lampung: pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, hingga inflasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Buku ketiga, Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung, memiliki makna strategis. Buku ini mengangkat data kemiskinan lengkap dengan kisah nyata warga yang hidup dalam keterbatasan, sehingga menampilkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi.
“Data kemiskinan bukan sekadar persentase. Di balik angka itu ada kehidupan nyata yang perlu dipahami agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, keberadaan tiga buku ini menunjukkan bahwa data bukan hanya milik pemerintah atau akademisi, tetapi juga hak masyarakat. Literasi data yang baik diyakini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
“Dengan literasi data, masyarakat bisa lebih kritis dan sadar bahwa setiap angka statistik adalah cerminan kondisi nyata. Inilah yang kita butuhkan: kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.
Acara ini juga menjadi momentum sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dinilai penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi Lampung. Data dari sensus ini akan digunakan untuk memetakan dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sensus ini akan menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” kata Marindo, mengajak seluruh pihak untuk mendukung SE2026.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pihak.
“Lampung sudah berada di jalur pembangunan yang tepat. Untuk akselerasi pembangunan, data harus menjadi kompas. Statistik harus bermakna agar dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ahmadriswan, peluncuran tiga buku ini merupakan upaya BPS memperkuat literasi data publik. “Setelah literasi diperkuat, pemanfaatan data diharapkan semakin luas sehingga program kebijakan pemerintah provinsi bisa lebih konvergen,” katanya.
Ia menjelaskan, buku Cerita di Balik Dua Belas Indikator memaparkan 12 indikator strategis yang sering menjadi rujukan dalam laporan pembangunan daerah. Buku Statistik Berkisah menyajikan analisis integratif berbagai indikator seperti inflasi, ketenagakerjaan, dan ketimpangan. Sementara Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung memadukan data makro dan kisah warga miskin di berbagai daerah di Lampung.
“Ketiga buku ini kami persembahkan sebagai wujud komitmen BPS agar data tidak hanya berupa angka, tetapi juga bercerita dan memberi arah bagi pembangunan,” tambahnya.
Dalam sesi sosialisasi SE2026, Statistisi Ahli Madya BPS Lampung, Nila Fridhowati, memaparkan strategi kolaborasi lintas instansi, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran sensus. “Dukungan semua pihak sangat penting karena data SE2026 akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai tiga buku seri Mengenal Indikator Strategis yang dimoderatori Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Ganjar Jationo.
Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Admi Syarif (Guru Besar Universitas Lampung), Ardiansyah (Direktur Utama Radar Lampung Group), Luthvy Indaka (Area Manager BSI Lampung), dan Nofirdon Muchtar (Kepala UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Lampung). Para pembicara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data menjadi alat penggerak pembangunan.
Peluncuran tiga buku statistik ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Lampung. Pemerintah optimistis bahwa dengan data yang akurat dan mudah dipahami, kebijakan daerah akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
Bandar Lampung Usia 344 Tahun, Kolaborasi Pemkot dan Pemprov Ditekankan untuk Pembangunan Berkelanjutan
