Lampung
Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik
Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi meluncurkan tiga buku seri Mengenal Indikator yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong pada acara yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Bel, Bandarlampung, Senin (29/09/2025).
Dalam acara ini, Sekdaprov Marindo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menekankan pentingnya literasi data sebagai landasan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti.
“Buku-buku ini bukan hanya karya ilmiah, melainkan juga karya literasi yang mampu menjembatani data statistik dengan masyarakat luas. Data yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga diperkaya dengan narasi dan analisis yang memberi makna lebih dalam,” ujar Sekdaprov Marindo.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang tidak sekadar angka mentah. Data harus memberikan pemahaman yang kontekstual agar kebijakan publik dapat disusun dengan lebih tepat sasaran.
Buku pertama, Cerita di Balik Indikator, memperkenalkan proses dan metodologi di balik penyusunan berbagai indikator pembangunan. Buku ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami makna di balik angka-angka statistik.
“Setiap indikator pembangunan punya cerita panjang. Dengan memahami prosesnya, kita yakin kebijakan yang diambil berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marindo.
Buku kedua berjudul Statistik Berkisah. Buku ini menyajikan data dengan gaya penceritaan yang lebih ringan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Menurut Marindo, gaya ini dapat mematahkan stigma bahwa statistik hanya untuk kalangan ahli.
“Angka-angka yang kaku diolah menjadi kisah menarik. Masyarakat akan melihat statistik sebagai cerita tentang perjalanan Lampung: pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, hingga inflasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Buku ketiga, Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung, memiliki makna strategis. Buku ini mengangkat data kemiskinan lengkap dengan kisah nyata warga yang hidup dalam keterbatasan, sehingga menampilkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi.
“Data kemiskinan bukan sekadar persentase. Di balik angka itu ada kehidupan nyata yang perlu dipahami agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, keberadaan tiga buku ini menunjukkan bahwa data bukan hanya milik pemerintah atau akademisi, tetapi juga hak masyarakat. Literasi data yang baik diyakini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
“Dengan literasi data, masyarakat bisa lebih kritis dan sadar bahwa setiap angka statistik adalah cerminan kondisi nyata. Inilah yang kita butuhkan: kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Acara ini juga menjadi momentum sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dinilai penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi Lampung. Data dari sensus ini akan digunakan untuk memetakan dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sensus ini akan menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” kata Marindo, mengajak seluruh pihak untuk mendukung SE2026.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pihak.
“Lampung sudah berada di jalur pembangunan yang tepat. Untuk akselerasi pembangunan, data harus menjadi kompas. Statistik harus bermakna agar dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ahmadriswan, peluncuran tiga buku ini merupakan upaya BPS memperkuat literasi data publik. “Setelah literasi diperkuat, pemanfaatan data diharapkan semakin luas sehingga program kebijakan pemerintah provinsi bisa lebih konvergen,” katanya.
Ia menjelaskan, buku Cerita di Balik Dua Belas Indikator memaparkan 12 indikator strategis yang sering menjadi rujukan dalam laporan pembangunan daerah. Buku Statistik Berkisah menyajikan analisis integratif berbagai indikator seperti inflasi, ketenagakerjaan, dan ketimpangan. Sementara Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung memadukan data makro dan kisah warga miskin di berbagai daerah di Lampung.
“Ketiga buku ini kami persembahkan sebagai wujud komitmen BPS agar data tidak hanya berupa angka, tetapi juga bercerita dan memberi arah bagi pembangunan,” tambahnya.
Dalam sesi sosialisasi SE2026, Statistisi Ahli Madya BPS Lampung, Nila Fridhowati, memaparkan strategi kolaborasi lintas instansi, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran sensus. “Dukungan semua pihak sangat penting karena data SE2026 akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai tiga buku seri Mengenal Indikator Strategis yang dimoderatori Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Ganjar Jationo.
Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Admi Syarif (Guru Besar Universitas Lampung), Ardiansyah (Direktur Utama Radar Lampung Group), Luthvy Indaka (Area Manager BSI Lampung), dan Nofirdon Muchtar (Kepala UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Lampung). Para pembicara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data menjadi alat penggerak pembangunan.
Peluncuran tiga buku statistik ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Lampung. Pemerintah optimistis bahwa dengan data yang akurat dan mudah dipahami, kebijakan daerah akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)
Lampung
Kakao Lampung Menuju Pasar Global, Pemerintah Perkuat Dukungan untuk Petani
Alteripost Pesawaran – Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” tersebut berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, potensi kakao di Lampung perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola perkebunan, serta penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Sebab, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika musim hujan tiba.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak terhadap harga jual hasil panen di tingkat petani. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam mendorong kemajuan perkakaoan di Lampung.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani.
Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembibitan kakao. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti dalam menghasilkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.
“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.
Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.
Penyelenggaraan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

