Lampung
Parjalanan Kontingen Korpri Lampung ke Pornas XVII Tanpa Membebani APBD
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Lampung, menegaskan bahwa keberangkatan kontingen Korpri Lampung Ke Pornas XVII Palembang sepenuhnya dibiayai dari kas organisasi Korpri. Dalam kegiatan tersebut,tanpa menggunakan dana ataupun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Lampung.
“Kami pastikan tidak ada dana APBD yang digunakan dalam rangka keberangkatan maupun persiapan akhir kontingen ini. Semua terlaksana berkat iuran Korpri yang sudah diinisiasi oleh pengurus sebelumnya, serta dukungan dan kerja sama dari para kepala OPD yang berjuang membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Sekdaprov saat melepas Kontingen Korpri Lampung yang akan mengikuti Pornas XVII Sumatera Selatan, di Balai Keratun Lt. III, Kamis (2/10/2025).
Ia juga menitipkan pesan Gubernur kepada seluruh kontingen agar menjaga amanah dan bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas.
“Keberangkatan ini adalah hasil dari iuran keluarga besar Korpri, yaitu 24 ribu ASN, PNS, dan PPPK di Provinsi Lampung. Karena itu, tolong dijaga amanah ini, gunakan dengan bijak, dan jadikan semangat kebersamaan sebagai landasan dalam berkompetisi,” ucapnya.
Marindo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala OPD yang telah berkontribusi memastikan semangat kompetisi kontingen Korpri tetap terjaga. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga wahana mempererat persaudaraan dan solidaritas antar anggota Korpri.
“Semangat kebersamaan ini harus terus kita jaga. Korpri bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga sebuah korps yang menyatukan seluruh ASN. Dengan olahraga, kita berharap solidaritas, kepedulian, dan persaudaraan semakin kuat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga menyampaikan kabar baik bahwa Provinsi Lampung dipercaya menjadi calon tuan rumah Pornas Korpri Tahun 2027 oleh Korpri Pusat.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur sudah menyetujui Lampung untuk menjadi tuan rumah Pornas 2027. Kepercayaan ini merupakan kebanggaan sekaligus tantangan. Oleh karena itu, saya titip kepada para pejabat tinggi pratama, ofisial, dan pendamping untuk mempelajari pelaksanaan Pornas di Palembang, sehingga Lampung bisa lebih siap saat menjadi tuan rumah nanti,” pungkasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
