Lampung
Semangat Kolaborasi Warnai Penutupan Lampung Begawi 2025
Alteripost Bandar Lampung – Suasana meriah menandai penutupan perhelatan Lampung Begawi 2025 yang berlangsung selama tiga hari, 3–5 Oktober 2025, di Lampung City Mall. Ajang tahunan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung ini resmi ditutup dengan semangat optimisme untuk terus mendorong kemajuan UMKM dan ekonomi kreatif daerah.
Selama penyelenggaraan, Lampung Begawi menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan edukasi, budaya, dan hiburan. Rangkaian acaranya meliputi talkshow interaktif tentang literasi keuangan, kewirausahaan, dan digitalisasi; business matching ekspor dan pembiayaan; pagelaran busana wastra Lampung, hingga festival kuliner dan hiburan musik dari seniman lokal maupun nasional.
Sebanyak 70 UMKM unggulan binaan dan mitra Bank Indonesia turut memamerkan produk terbaik di bidang kuliner, fesyen, dan kriya. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Selama tiga hari pelaksanaan, Lampung Begawi 2025 mencatat lebih dari 18 ribu pengunjung, dengan nilai transaksi tenant kuliner mencapai Rp500,6 juta dan tenant wastra sebesar Rp460 juta.
Tak hanya itu, kegiatan business matching menghasilkan komitmen ekspor antara pelaku UMKM Lampung dan buyer internasional senilai Rp5,5 miliar, serta komitmen pembiayaan sebesar Rp10,46 miliar sebagai bukti nyata dukungan perbankan terhadap penguatan kapasitas dan daya saing UMKM daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi lintas pihak dalam membuka peluang baru bagi UMKM Lampung untuk naik kelas.
“Lampung Begawi bukan sekadar festival, melainkan wadah edukasi, promosi, dan perluasan jejaring bagi pelaku usaha UMKM Lampung. Melalui digitalisasi dan pendampingan yang berkesinambungan, kami ingin memastikan produk Lampung tidak hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.
Selain menjadi ajang promosi produk unggulan, Lampung Begawi juga menjadi ruang ekspresi dan kreativitas generasi muda. Kegiatan seperti pelatihan content creator, pertunjukan boneka Radin Inten II, dan pagelaran busana wastra Lampung menunjukkan bahwa kreativitas anak muda dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif.
Dalam sambutan penutupnya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa berakhirnya Lampung Begawi 2025 bukan akhir dari semangat kolaborasi.
“Momen ini jangan berhenti di sini. Semangat kolaborasi yang terbangun selama Lampung Begawi harus terus kita jaga dan lanjutkan untuk memperkuat UMKM Lampung agar makin tangguh, berdaya saing, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif,” ujarnya.
Dengan mengusung tema “Sinergi, Digitalisasi, dan Inklusivitas untuk Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Lampung Begawi 2025 membuktikan bahwa kolaborasi lintas pihak dapat menghadirkan hasil nyata dalam mendorong UMKM naik kelas demi ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
