Connect with us

Lampung

Semangat Kolaborasi Warnai Penutupan Lampung Begawi 2025

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Suasana meriah menandai penutupan perhelatan Lampung Begawi 2025 yang berlangsung selama tiga hari, 3–5 Oktober 2025, di Lampung City Mall. Ajang tahunan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung ini resmi ditutup dengan semangat optimisme untuk terus mendorong kemajuan UMKM dan ekonomi kreatif daerah.

Selama penyelenggaraan, Lampung Begawi menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan edukasi, budaya, dan hiburan. Rangkaian acaranya meliputi talkshow interaktif tentang literasi keuangan, kewirausahaan, dan digitalisasi; business matching ekspor dan pembiayaan; pagelaran busana wastra Lampung, hingga festival kuliner dan hiburan musik dari seniman lokal maupun nasional.

Sebanyak 70 UMKM unggulan binaan dan mitra Bank Indonesia turut memamerkan produk terbaik di bidang kuliner, fesyen, dan kriya. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Selama tiga hari pelaksanaan, Lampung Begawi 2025 mencatat lebih dari 18 ribu pengunjung, dengan nilai transaksi tenant kuliner mencapai Rp500,6 juta dan tenant wastra sebesar Rp460 juta.

Tak hanya itu, kegiatan business matching menghasilkan komitmen ekspor antara pelaku UMKM Lampung dan buyer internasional senilai Rp5,5 miliar, serta komitmen pembiayaan sebesar Rp10,46 miliar sebagai bukti nyata dukungan perbankan terhadap penguatan kapasitas dan daya saing UMKM daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi lintas pihak dalam membuka peluang baru bagi UMKM Lampung untuk naik kelas.

“Lampung Begawi bukan sekadar festival, melainkan wadah edukasi, promosi, dan perluasan jejaring bagi pelaku usaha UMKM Lampung. Melalui digitalisasi dan pendampingan yang berkesinambungan, kami ingin memastikan produk Lampung tidak hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.

Selain menjadi ajang promosi produk unggulan, Lampung Begawi juga menjadi ruang ekspresi dan kreativitas generasi muda. Kegiatan seperti pelatihan content creator, pertunjukan boneka Radin Inten II, dan pagelaran busana wastra Lampung menunjukkan bahwa kreativitas anak muda dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif.

Dalam sambutan penutupnya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa berakhirnya Lampung Begawi 2025 bukan akhir dari semangat kolaborasi.

“Momen ini jangan berhenti di sini. Semangat kolaborasi yang terbangun selama Lampung Begawi harus terus kita jaga dan lanjutkan untuk memperkuat UMKM Lampung agar makin tangguh, berdaya saing, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif,” ujarnya.

Dengan mengusung tema “Sinergi, Digitalisasi, dan Inklusivitas untuk Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Lampung Begawi 2025 membuktikan bahwa kolaborasi lintas pihak dapat menghadirkan hasil nyata dalam mendorong UMKM naik kelas demi ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah

Published

on

Foto: Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan

Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.

Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.

Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.

Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.

Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.

“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.

“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.

Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.

Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.

“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.

Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading