Lampung
Gubernur Mirza Soroti Peran Pesantren Selamatkan Ribuan Anak Putus Sekolah di Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti peran vital pondok pesantren dalam menyelamatkan puluhan ribu anak putus sekolah dan menjaga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.
“Saya tidak bayangkan seandainya tidak ada pesantren di Provinsi Lampung, mungkin IPM kita tambah jeblok, kemiskinan kita bertambah,” ujar Gubernur Mirza.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua MPR RI, ulama, umara, serta tokoh masyarakat se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung Bandar Lampung, pada Jumat (6/3/2026).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, terdapat ketimpangan signifikan terkait ketersediaan bangku sekolah menengah. Dari sekitar 130.000 lulusan SMP setiap tahunnya, hanya tersedia sekira 90.000 bangku SMA, menyisakan puluhan ribu siswa yang terancam putus pendidikan.
Sebanyak 20.000 lulusan SMP yang tidak tertampung tersebut akhirnya diserap oleh ribuan pondok pesantren di berbagai kabupaten dan kota di Lampung. Keberadaan sekitar 1.400 pesantren terbukti menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda berakhlak sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
Sebagai wujud kepedulian dan dukungan konkret pemerintah, Pemprov Lampung mengalokasikan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur kepada 20 pondok pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan pada acara tersebut.
Sejalan dengan isu pendidikan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyoroti daya saing lulusan SMA di Lampung di tingkat nasional. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya persentase putra daerah, yakni hanya berkisar 20 hingga 25 persen yang memenuhi standar kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila).
Menurut Muzani, pemerintah pusat kini menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu, dan Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi. “Pendidikan adalah cara terbaik memperbaiki kualitas bangsa untuk masa depan pada masa-masa yang akan datang,” tegas Muzani.
Selain infrastruktur pendidikan, penguatan ekonomi agraris juga menjadi fondasi utama kebijakan pemerintah daerah saat ini. Ketua MPR memuji langkah strategis Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan, di mana harga singkong berhasil menyentuh Rp1.350 per kilogram dan jagung stabil di angka Rp6.500 per kilogram.
“Kekayaan orang Lampung itu bukan dari tambang yang banyak karena di sini tidak ada tambang, kekayaan orang Lampung itu dari beras, dari jagung, dan dari singkong,” ucap Muzani.
Saat ini, Pemprov Lampung juga tengah mematangkan skema hilirisasi hasil bumi untuk mengundang investor membangun kawasan industri cokelat, kopi, dan olahan pangan lainnya.
Di tengah dinamika perekonomian tersebut, Muzani mengingatkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama agar roda pembangunan berjalan lancar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat toleransi dan kerukunan, terlebih di tengah memanasnya suhu geopolitik dan konflik di Timur Tengah saat ini.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan tausiah dan doa bersama oleh Dr. KH. Buchori Muslim. Kolaborasi yang solid antara ulama dan umara ini diyakini mampu menciptakan iklim daerah yang kondusif, mempercepat roda ekonomi dari desa hingga kota, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
Bandar Lampung Usia 344 Tahun, Kolaborasi Pemkot dan Pemprov Ditekankan untuk Pembangunan Berkelanjutan
