Lampung
OJK Bersama Pemprov Lampung Dorong Perbankan dan Pihak Sekolah Tingkatan Tabung Pelajar
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dalam rangka Hari Indonesia Menabung (HIM) Tahun 2021, OJK, Kementerian/Lembaga, dan Industri Perbankan menyelenggarakan kegiatan KEJAR Prestasi Anak Indonesia (KREASI) dengan tema “Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia”.
Untuk Provinsi Lampung, OJK menyelenggarakan kegiatan webinar secara daring dan luring terbatas dengan prokes Covid -19, yang dihadiri oleh Gubernur Lampung, Ir Hi Arinal Djunaidi, pemerintah kabupaten/kota, Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota, Kementerian agama provinsi Lampung, Bank Indonesia Provinsi Lampung, perbankan dan sekolah yang terdiri dari guru dan siswa/siswi.
Kegiatan webinar ini diikuti oleh sekitar 500 peserta secara daring dan 50 peserta secara luring terbatas. Selain kegiatan webinar ini, OJK juga mengajak perbankan untuk melakukan edukasi/sosialisasi ke kalangan pelajar, sehingga masyarakat khususnya pelajar lebih mengerti dan memahami manfaat menabung sejak dini.
Kegiatan Webinar yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat, industri keuangan perbankan, dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk menanamkan budaya menabung sejak dini; mengakselerasi penambahan rekening khususnya dari segmen pelajar dalam rangka pencapaian target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024 dan meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi dengan seluruh stakeholders terkait.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, perbankan dan sekolah serta pihak-pihak yang telah ambil bagian dalam mendukung dan mendorong peningkatan tabungan pelajar sehingga semua pelajar nantinya diharapkan memiliki rekening.
“Kami mengajak semua pihak, khususnya perbankan dan sekolah untuk berjalan bersama, menjalin kerja sama yang baik, untuk mengenalkan tabungan pelajar di sekolah-sekolah, memberi edukasi kepada pelajar untuk menabung dan menggalakkan program-program menabung di Sekolah” kata Bambang, Selasa (24/8/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung menyampaikan dukungan dan terus mendorong pelajar untuk giat dalam menabung demi masa depan yang lebih baik dan memberikan manfaat dan efek positif bagi pelajar, belajar menghemat dan dapat membedakan keinginan dak kebutuhan.
Dari sisi perbankan, Gubernur meminta untuk setiap bank memiliki program peningkatan rekening pelajar, juga terus membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program-program yang telah dicanangkan pemerintah seperti penyaluran KUR, Kartu Petani Berjaya dan lainnya.
“Pelajar harus bisa belajar berhemat, menyisihkan uang sakunya untuk menabung, supaya masa depan lebih aman dan lebih terjamin sehingga pada akhirnya dapat membantu pembiayaan pembangunan dan meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung” kata Arinal.
Dalam kegiatan ini, Gubernur Lampung memberikan penghargaan kepada Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Terbaik Kategori Program TPAKD Kabupaten/Kota terbaik yang mendukung program KEJAR Tahun 2021, yang diterima lasngung oleh Bupati Lampung Barat, Hi.Parosil Mabsus, SPd.
Sementara, penghargaan juga diterima oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, A.Zulqoini Syarif, SH mewakili Kabupaten Pesisir Barat sebagai Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Teraktif mendukung pelaksanaan Program KEJAR Tahun 2021.
Selanjutnya untuk perbankan, Kepala OJK Provinsi Lampung menyampaikan penghargaan kepada PT BPR Waway Lampung (Perseroda) dengan kategori Bank dengan jumlah rekening pelajar terbanyak (dengan kriteria pertumbuhan rekening pelajar dan jumlah rekening pelajar per kantor bank pemasaran).
Untuk kategori bank dengan program pendukung rekening pelajar terbaik (yang memenuhi kriteria bank yang memiliki program pendukung rekening pelajar, kerja sama dengan sekolah dan kerja sama dengan instansi terkait), penghargaan diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Lampung.
Untuk sekolah, OJK Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan kepada SMPN 10 Bandar Lampung untuk kategori sekolah dengan jumlah rekening pelajar terbanyak (kriteria pertumbuhan rekening pelajar dan jumlah rata-rata rekening pelajar).
Sedangkan untuk kategori sekolah dengan program pendukung rekening pelajar terbaik (kriteria program sekolah, kerja sama dengan bank, dan dukungan orang tua), diberikan kepada SMAN 1 Banjar Agung.
Untuk sekolah yang terpilih, masing-masing diberikan bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp2.500.000,-.
“Kami harap bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan tersebut dapat mendorong dan meningkatkan motivasi kita untuk terus memberi dukungan dan ambil bagian dalam upaya meningkatkan jumlah rekening pelajar di Provinsi Lampung” tegas Bambang.
Kedepannya Bambang berharap kegiatan seperti ini dapat diikuti lebih banyak lagi peserta yang terlibat dan dapat menjadi agenda rutin tahunan, sehingga dapat lebih meningkatkan gairah dan motivasi perbankan dan sekolah (guru dan pelajar) untuk terus mengenalkan dan meningkatkan tabungan pelajar di semua sekolah yang ada di Provinsi Lampung. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
