DPRD
Mukhkis Basri Serap Aspirasi Masyarakat Kelumbayan Barat
Alteripost.co, Tanggamus-
Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Lampung Drs.H.Mukhlis Basri M.Si dari Dapil IV yang meliputi Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus dan Lampung Barat, melakukan Reses Masa Sidang III tahun 2021 di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, Minggu (5/9/2021).
Kegiatan Reses tersebut dipusatkan di Balai Pekon Batu Patah kecamatan Kelumbayan Barat yang dihadiri beberapa Kepala Pekon, dan masyarakat Kelumbayan Barat yang terdiri dari Pekon Batu Patah, Sidoharjo, Lengkukai, Purwosari, Merbau dan Margamulya.
Dalam sambutannya, Drs.H Mukhlis Basri M.Si menuturkan kegiatan itu bertujuan untuk menyerap aspirasi dari setiap masyarakat diberbagai daerah pemilihannya agar nantinya dapat diteruskan di tingkat Provinsi.
“Hari ini reses pertama, masa sidang ke- III yang dipusatkan di Kecamatan Kelumbayan Barat. Adapun ruang lingkup kerja Komisi IV meliputi Infrastruktur dan lingkungan hidup,” ujarnya.
Kemudian, ia juga mengatakan bahwa akan terus berusaha dalam menangkap aspirasi dari setiap masyarakat.
“Saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat dalam kegiatan reses ini nantinya akan kita sampaikan dan kita perjuangkan. Karena tidak ada anggota dewan yang yang tidak ingin memperjuangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas,” terangnya.
Di sisi lain, Waginem salah satu warga dari Pekon Batu Patah lmenyambut positif dengan adanya kegiatan Reses tersebut, karena akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat terutama dalam hal peningkatan pembangunan infrastruktur jalan.
Waginem juga menyampaikan, tentang kondisi jalan lingkungan penghubung antar pekon batu patah dan Merbau tepat nya didukuh serkung biji asri, di mana kondisi jalan dalam kondisi terisolir, Waginem berharap jalan ini bisa dibangun agar akses mobilitas masyrakat akan mudah dan mobilitas perekonomian masyrakat akan meningkat.
“Kami sangat berterima kasih pada Bapak Mukhlis Basri, khususnya karena sudah menyelenggarakan reses di Kecamatan kami. Semoga nanti aspirasi kami yang berupa pembnagunan infrastruktur jalan lingkungan dapat segera terealisasi,” ungkapnya.
Perlu diketahui, di tengah Pandemi Covid-19 ini, Drs.H. Mukhlis Basri M.Si juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh kalangan masyarakat di Kelumbayan Barat khususnya dan Provinsi Lampung umumnya untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. (rls)
DPRD
DPRD Lampung Optimis RKPD 2027 Bakal Berkualitas dan Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat
Alteripost.co Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang dilaksanakan di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., hadir bersama jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua I Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, S.Ag., M.Pd.,Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M., serta ketua dan anggota komisi serta didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.
Kehadiran DPRD dalam forum tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (E-Pokir) DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sebanyak 483 usulan aspirasi masyarakat telah dihimpun dan menjadi bagian strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027.
Aspirasi yang disampaikan didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pengelolaan sumber daya air yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas sektor pertanian.
Permasalahan banjir pada musim hujan serta keterbatasan air pada musim kemarau masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, sehingga diperlukan langkah penanganan yang komprehensif melalui pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembenahan infrastruktur irigasi.
“Permasalahan utama yang dihadapi adalah pada sistem saluran air, sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Lampung juga memberikan perhatian terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur strategis, termasuk Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga, sebagai bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

DPRD Provinsi Lampung turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi Bappeda sebagai forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, pembangunan kewilayahan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dalam sambutannya menekankan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., unsur Forkopimda Provinsi Lampung, bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui forum Musrenbang ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah, guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)

