Lampung
Asik, Gubernur Arinal Dapat Penghargaan dari Kementan
Alteripost.co, Jakarta-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani 2021 dari Kementerian Pertanian (Kementan), yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Senin (13/09/ 2021).
Penghargaan ini diberikan oleh Kementan kepada 5 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota yang telah melakukan peningkatan produksi pangan, utamanya beras, jauh lebih tinggi dari ekspektasi yang telah ditetapkan.
Selain itu penghargaan juga diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja ekspor pertanian, melampaui target yang telah ditetapkan.
Penghargaan bidang pertanian tahun 2021 dengan Kategori Provinsi dan Kabupaten dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Tahun 2019-2020, pada Peringkat Pertama diberikan kepada Provinsi Lampung.
Peringkat dua sampai peringkat kelima secara berurutan diberikan kepada Provinsi Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan dan Jambi.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang terpilih menerima penghargaan Abdi Bakti Tani 2021, seraya berharap bahwa penghargaan tersebut dapat menginspirasi Kepala Daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama.
“Selamat kepada para Gubernur dan Bupati yang daerahnya terpilih untuk mendapatkan penghargaan Bidang Pertanian tahun 2021, Anda telah bekerja keras dan menginspirasi kepala daerah yang lain untuk juga bekerja keras berpacu meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ucapnya
Wapres menuturkan bahwa tujuan pembangunan pertanian di tanah air yang telah ditetapkan pemerintah meliputi tiga hal, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor.
Terkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, pemerintah masih bisa menjamin ketersediaan 11 komoditas utama bagi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia, hingga minggu ketiga Agustus 2021 stok beras mencapai 7,60 juta ton dan total ekspor pertanian dari Januari hingga Juli 2021 mencapai 2,24 miliar Dollar AS, atau meningkat 8,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 29,59 persen.
Adapun Menteri Pertanian Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H dalam laporannya mengatakan bahwa Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas kinerja Pemerintah Daerah yang telah berkontribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia dan meningkatkan ekspor produk pertanian, juga sebagai rangkaian peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2021 yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2021.
“Bapak Wakil Presiden, yang didepan bapak ini adalah para Gubernur dan Bupati para penyelamat bangsa, yakni orang-orang yang bisa kita banggakan, inilah andalan Indonesia yang menjadi Pionir, penerobos untuk kepentingan bangsa, kebutuhan bangsa, dan harapan bangsa kedepan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung dalam keterangannya usai menerima penghargaan menyatakan ucapan terimakasih kepada Wakil Presiden dan Kementan.
“Terima kasih atas penghargaan ini, semoga menjadi motivasi bagi Provinsi Lampung untuk dapat berprestasi lebih baik lagi,” ucap Gubernur.
Pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Sektor pertanian Provinsi Lampung mampu tumbuh secara positif.
Salah satunya dari besaran produksi padi, Provinsi Lampung Tahun 2020 mencapai sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 22,47 persen dari produksi padi tahun 2019.
Gubernur Lampung terus berkomitmen untuk membangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung yang diwujudkan dengan menentukan kebijakan strategis, yaitu berupa program Kartu Petani Berjaya (KPB). Program ini diharapkan memberikan berbagai kemudahan kepada petani dalam proses produksi dan Pemasaran hasil pertanian.
Pada berbagai kesempatan Gubernur Arinal Djunaidi juga mengungkapkan peran Provinsi Lampung dalam menopang sekitar 40 persen kebutuhan berbagai produk pangan DKI Jakarta.
Tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung. Sebagaimana data resmi yang dilansir BPS pada 5 Agustus 2021, untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung juga menunjukan trend yang positif. Besaran pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2021 secara q-to-q, Lampung tumbuh 3,04 persen dan Triwulan II-2021 tumbuh 6,69 persen, angka ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi Se-sumatera. (Rls)
Lampung
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Alteripost Bandar Lampung – Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) resmi dikukuhkan di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Pengukuhan tersebut dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema “Jalan Tol untuk Siapa dan untuk Apa?” yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol (BUJT), akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media, hingga masyarakat.
Ketua Pelaksana FGD Nasional, Prof Ayi Hidayat, mengatakan pengukuhan forum tersebut bukan sekadar prosesi organisatoris, tetapi menjadi momentum untuk membangun ruang kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem jalan tol.
“Pengukuhan ini bukan sekadar prosesi organisatoris, tapi penegasan komitmen untuk membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media dan masyarakat dalam satu agenda,” kata Ayi.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak cukup hanya dilihat dari panjang jalan yang telah dibangun maupun konektivitas antarwilayah.
Lebih jauh, keberadaan jalan tol harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari kepastian waktu perjalanan, efisiensi distribusi, keselamatan, akses wilayah, produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.
“Jalan tol tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari konektivitas tersebut,” ujarnya.
Ayi mengatakan FGD Nasional tersebut dirancang dengan pendekatan berbasis data dan fakta. Forum diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan, mempertemukan berbagai perspektif, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
“Persoalan jalan tol bersifat multidimensional, multisektor dan multipihak. Karena itu kita mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, MTI, forum ekosistem jaringan jalan tol, regulator, BUJT, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, pengamat ekonomi, media dan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sekitar 150 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Melalui forum itu, kata Ayi, pihaknya ingin mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan jalan tol.
“Memang perlu ada pergeseran cara pandang, dari kilometer menuju manfaat, dari konektivitas menuju nilai, dan dari asumsi menuju evidence yang dibangun melalui berbagai perspektif,” katanya.
Jalan Tol dan Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Umum MTI, Dr Ir Haris Muhammadun, mengatakan pembahasan mengenai fungsi jalan tol tidak terlepas dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
Menurutnya, jalan tol memiliki peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang telah berkembang di suatu daerah.
“Sebagaimana peran dan fungsi jalan tol, adalah sebagai akselerasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada,” kata Haris.
Ia menilai Lampung memiliki potensi yang besar sebagai destinasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Haris juga mengungkapkan MTI berencana menggelar Rakernas MTI 2027 di Bandar Lampung.
Menurutnya, pengukuhan pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol di Lampung dilakukan secara khusus karena berkaitan dengan agenda Rakernas MTI tersebut.
“Rakernas MTI tahun 2027 akan dilaksanakan di Lampung. Karena itu pengukuhan ketua forum dan jajarannya dilaksanakan di Bandar Lampung,” ujarnya.
Haris berharap forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perkembangan ekosistem jalan tol, khususnya di Lampung dan Sumatera.
Bukan Regulator, Bukan BUJT
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (c) M Alkautsar, menjelaskan forum tersebut lahir dari gagasan untuk melihat persoalan jalan tol secara lebih luas.
Menurutnya, perkembangan jalan tol di Indonesia telah melahirkan persoalan yang semakin kompleks.
“Jalan tol hari ini tidak sekadar persoalan beton, aspal, gerbang tol dan berapa kilometer jalan yang berhasil kita bangun,” kata Alkautsar.
Dalam ekosistem jalan tol terdapat pemerintah dan regulator, BUJT, investor, perusahaan konstruksi dan pemeliharaan, kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pelaku logistik, UMKM, media hingga masyarakat yang berada di sekitar koridor jalan tol.
“Itulah mengapa kita menyebutnya sebuah ekosistem. Karena satu persoalan di jalan tol hampir tidak pernah berdiri sendiri,” ujarnya.
Alkautsar menegaskan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol bukan regulator maupun BUJT.
Forum tersebut juga bukan organisasi yang dibentuk untuk mencari pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di jalan tol.
“Forum ini mengambil posisi sebagai jembatan atau kolaborator. Jembatan antara regulator dengan badan usaha, pemerintah dengan masyarakat, kepentingan investasi dengan kepentingan publik, serta pengalaman praktis di lapangan dengan pemikiran akademik,” katanya.
Menurutnya, forum tetap memiliki independensi intelektual. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan berbasis data dan objektivitas serta disertai rekomendasi yang dapat menjadi solusi.
Dari Pembangunan ke Manfaat
Alkautsar mengatakan perjalanan pembangunan jalan tol di Indonesia telah berlangsung sejak pembangunan Tol Jagorawi pada 1978 dengan panjang sekitar 59 kilometer.
Seiring waktu, jaringan jalan tol berkembang ke berbagai wilayah Indonesia dan tidak lagi sekadar menghubungkan satu kota dengan kota lainnya.
“Jalan tol telah menjadi bagian dalam perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menghubungkan pusat produksi dengan pusat distribusi,” katanya.
Karena itu, tantangan ke depan menurutnya bukan hanya membangun jaringan jalan tol lebih panjang, tetapi bagaimana memastikan pengelolaannya semakin baik.
“Paradigmanya harus mulai bergeser dari sekadar infrastructure oriented menuju people oriented dan sustainability oriented,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perubahan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang tengah dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Alkautsar, Permen PU Nomor 16 Tahun 2014 menggunakan delapan substansi dengan 49 indikator. Sementara dalam rancangan perubahan SPM, pendekatan diarahkan menjadi tiga parameter dengan 64 indikator.
Perubahan tersebut mencakup penguatan pengujian kondisi jalan, penambahan CCTV, aspek keselamatan, pelayanan SPKLU hingga penguatan sanksi administratif.
Namun, menurut dia, bertambahnya indikator tidak otomatis menjadi ukuran utama keberhasilan pelayanan jalan tol.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bertambahnya standar tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menilai penerapan standar pelayanan juga perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing ruas jalan tol.
“Jalan tol dalam kota berbeda dengan jalan tol antarkota. Karakteristik ruas di wilayah Sumatera dan Jawa juga berbeda,” ujarnya.
Melalui Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol, berbagai pihak diharapkan dapat terus mempertemukan perspektif, membaca persoalan berdasarkan data, serta merumuskan langkah bersama agar konektivitas jalan tol dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan daerah.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
