Connect with us

DPRD

Ajak Konstituen Untuk Divaksin, Ririn Juga Ingatkan Tak Abaikan Prokes

Published

on

Foto: Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari saat melangsungkan kegiatan Sosialisasi Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (istimewa)

 

Alteripost.co, Pringsewu-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari melangsungkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, di Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Minggu (17/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri, tokoh masyarakat, adat dan agama. Serta narasumber Suherman, S.E.M.M. Ketua DPRD dan IPTU Riyadi KBO BINMAS mewakili Polres Pringsewu.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Lampung tersebut mengatakan bahwa status seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung sudah masuk di zona kuning. Sehingga pihaknya optimis Lampung segera masuk zona hijau.

“Kita optimis Provinsi Lampung segera masuk ke zona hijau, asalkan seluruh elemen masyarakat tidak abai dan tetap disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes),” ujar Ririn.

Ririn menyebut, dengan disiplin dalam menerapkan Prokes secara ketat, maka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung akan menghasilkan hasil yang maksimal.

“Tetap jaga jarak, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kita harus membantu Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung. Harapannya jika 3T dan 5M telah maksimal dilakukan, maka sekali lagi kita yakin Provinsi Lampung bakal masuk ke zona hijau,” pungkasnya.

Selain itu, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Lampung tersebut mengajak masyarakat untuk vaksin. Sehingga mempercepat dalam pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok.

“Percepatan vaksinasi sangat penting untuk membentuk kekebalan kelompok, ini juga sebagai opsi penting dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” ucapnya.(Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading