DPRD
Jangan Kasih Ruang Bagi Paham Radikal, Srikandi PDI-Perjuangan Edukasi Masyarakat Tubaba
Alteripost.co, Tubaba-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Budhi Chondrowati melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK) di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Sabtu (11/12/2021).
Agenda tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama setempat. Hadir juga narasumber yakni Camat tumijajar Erwan Sahroni SE dan Kapolsek Tumijajar Iptu Saenudin, kegiatan ini berjalan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
Dalam sambutannya, Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut mengatakan bahwa pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu landasan, serta sebagai edukasi bagi masyarakat indonesia dalam menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita sebagai masyarakat yang baik wajib hukumnya menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut menyampaikan, sosialisasi juga ini bertujuan menguatkan tanggung jawab akan pentingnya mempertahankan keutuhan NKRI dan juga menyempitkan ruang agar paham-paham radikal tidak berkembang.
“Sosialisasi ini sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI. Serta membentengi masyarakat dari paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara,” timpalnya.
Terakhir, Ketua DPC PDI-Perjuangan Mesuji tersebut mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk mengamalkan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mari kita amalkan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ini sebagai bentuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Pancasila sebagai dasar negara,” pesannya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2025 menggelar rapat internal perdana, Rabu (29/04/2026). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja serta strategi pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan tepat waktu.
Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengatakan pembahasan LKPj memiliki batas waktu selama 30 hari sejak dokumen disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, pembahasan diperkirakan harus selesai paling lambat 27 Mei 2026.
Namun, menurutnya jadwal tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Iduladha, sehingga pansus berencana mempercepat sekaligus menyesuaikan agenda pembahasan agar hasilnya tetap optimal.
“Hari ini rapat internal terkait penjadwalan, karena secara aturan LKPj ini dibahas selama 30 hari sejak penyampaian. Kalau dihitung dari tanggal 27, maka maksimal selesai 27 Mei. Tetapi karena berdekatan dengan Lebaran Haji, maka harus dimajukan sedikit,” ujar Lesty.
Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menegaskan, pansus ingin pembahasan LKPj tahun ini dilakukan secara serius, mendalam dan objektif, dan bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, laporan yang diterima DPRD setebal sekitar 660 halaman masih didominasi uraian administratif dan kode rekening, tanpa penjelasan yang memadai terkait capaian program.
“Jangan sampai pembahasan ini hanya seremoni. Kita ingin ada tindak lanjut nyata. Dari laporan setebal 660 halaman itu, banyak yang sifatnya administratif. Ini harus kita dalami secara serius,” tegasnya.
Bahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut juga menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum sinkron antara LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Lampung. Karena itu, pansus akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan langsung terkait realisasi kinerja dan pelaksanaan program selama tahun 2025.
“Kita ingin melihat apakah capaian kinerja 2025 benar-benar sesuai dengan tiga visi utama kepala daerah. Kalau tidak sinkron, tentu ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Selain membahas LKPj tahun berjalan, menurutnya. Pansus juga akan menelaah matriks tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPj tahun 2023 dan 2024. Dari delapan temuan atau catatan evaluasi sebelumnya, menurut Lesty baru satu hingga dua program yang benar-benar dijalankan.
“Nanti kita lihat matriks 2023, 2024, lalu 2025. Dari delapan temuan sebelumnya, baru satu dua yang terlaksana. Ini jadi bahan evaluasi besar bagi gubernur untuk melihat kinerja OPD,” kata Lesty.
Untuk itu, Lesty menambahkan. Pansus telah meminta tambahan waktu kerja dari semula dijadwalkan selesai pada 18 Mei menjadi hingga 25 Mei 2026, agar pembahasan lebih komprehensif.
Menurut Lesty, TAPD akan menjadi pihak pertama yang dipanggil dalam agenda pembahasan karena memiliki peran sentral dalam koordinasi pelaksanaan anggaran daerah.
“Saya minta fokus awal dengan TAPD dan harus selesai dulu bersama TAPD, karena mereka panglima perang dalam pemerintahan daerah. Mereka harus paham persoalan di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)
Lesty Pastikan Pansus LkPj DPRD Lampung Bakal Bekerja Secara Objektif
PWI Lampung Matangkan Persiapan Jelang Porwanas 2027
BI Lampung Ungkap Ekonomi Tetap Tumbuh, Hilirisasi Jadi Kunci 2026
