Hukum dan Kriminal
BPN Bandarlampung Sampaikan Permintaan Maaf, Dedi: Proses Hukum Tetap Berjalan Untuk Uji Sakti Undang-undang Pers
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dua wartawan yang diduga mendapatkan intimidasi dari petugas Satuan Pengamanan (Satpam) kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung akhirnya melapor ke Polresta Bandarlampung.
Saat dikonfirmasi, Dedi Kapriyanto mengatakan bahwa dasar laporan tersebut karena peristiwa diduga perampasan alat liputan berupa handicam dan juga pelarangan mengambil gambar oleh beberapa oknum satpam kantor BPN.
“Laporan itu karena tidak adanya itikad baik dari para oknum satpam untuk menghubungi kami (saya dan Salda,red) dan menjelaskan secara langsung,” kata Dedi didampingi Salda usai membuat laporan di SPKT Polresta Bandarlampung, Selasa (25/1/2022).
Dedi mengatakan bahwa inisiatif pelaporan ini sebagai bentuk uji sakti UU Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 (1) tentang Pers. Menurutnya, perlakuan oknum Satpam yang menghalangi tugas jurnalis adalah perbuatan melawan hukum.
“Berdasarkan undang-undang itu, jurnalis dijamin dalam menjalankan tugasnya yakni mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum,” ujarnya.
Sementara itu Salda Andala yang juga menjadi korban intimidasi meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memanggil pihak terlapor untuk memberikan keterangan.
“Kami serahkan semuanya kepada kepolisian. Harapannya kasus ini segera ditangangi dengan baik,” kata dia.
Saat ini laporan keduanya teregister dengan nomor : LP-B-200-1-2022-SPKT-Polresta Bandar Lampung-Polda Lampung.
Sementara itu, dalam pers rilisnya, Kepala BPN Kota Bandarlampung Djujuk Trihandayani menyatakan permohonan maaf atas insiden kesalahpahaman antara tiga petugas keamanan Kantor BPN Bandarlampung dengan dua wartawan yang terjadi Senin 24 Januari 2022 siang.
“Kami atas nama Kantor BPN Kota Bandarlampung dan petugas keamanan yang terlibat, memohon maaf atas insiden yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 12.00 siang di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terhadap wartawan Lampungpost dan Lampung TV,” kata Jujuk yang baru Desember 2021 silam bertugas di BPN Kota Bandarlampung itu. (Rls/Gus)
Hukum dan Kriminal
Dua Kasus Besar Diungkap Polda Lampung, 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal Disita
Alteripost Bandar Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp2,06 miliar.
Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, perdagangan, dan karantina terkait pengangkutan 22 ton beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Kedua pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolda Lampung dalam konferensi pers di depan Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).
Dalam keterangannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. menegaskan, bahwa Polda Lampung berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, tegas, transparan, dan berkeadilan demi menjaga stabilitas keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat.
“Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap tindak pidana ditangani secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Wakapolda menjelaskan, dari 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 20 tersangka.
Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa 27.740 liter solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil dengan tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga menggunakan sejumlah modus operandi, di antaranya memanfaatkan kendaraan dengan tangki modifikasi, menggunakan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Amankan 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal
Selain kasus BBM subsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, perdagangan, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terkait pengangkutan beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, personel Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi mengenai dugaan pengangkutan beras impor yang tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan pemerintah pusat serta tidak dilengkapi sertifikat dari negara asal.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TNI di Rest Area KM 20, Terbanggi Besar, Lampung Selatan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22.000 kilogram atau 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.
Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek maupun label, yang hanya mencantumkan kode IR42.
Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan keabsahan barang yang diangkut tersebut.
Berdasarkan keterangan awal pengemudi, beras itu berasal dari kegiatan bongkar muat kapal di sebuah pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Selanjutnya, beras tersebut rencananya akan dibawa menuju Jalan Lingkar Tanjung Pura, Desa Wargasari, Kecamatan Karawang Timur.
Penyidikan Masih Berlanjut
Wakapolda menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan pengangkutan beras tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti lainnya.
Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum, penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses penuntutan lebih lanjut.
Polda Lampung menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum diimbau segera melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7611-992.
Melalui komitmen Polisi Bersama Masyarakat, Polda Lampung menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. (Indra)

