Connect with us

Hukum dan Kriminal

Diduga Anggotanya Lakukan Kesalahan Prosedur, Jajaran Polda Lampung Bereaksi

Published

on

Foto: Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Jajaran Polisi Daerah (Polda) Lampung menegaskan, tidak akan main-main dan akan menindak tegas anggotanya, jika terbukti adanya kesalahan prosedur dalam penanganan perkara.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, di ruang kerjanya pada hari Jumat (14/1/2022).

“jika ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota kami, silakan masyarakat lapor, segera akan kami tindaklanjuti”, ujarnya.

Reaksi tersebut diambil karena sebelumnya ada seorang Sopir yang diketahui bernama Arsiman ditahan di Mapolsek Tanjung Karang Barat (TKB), menurut saudara Arsiman dia ditahan selama 8 hari, dari tanggal 4-12 Januari 2022, tanpa adanya status yang jelas dari pihak Kepolisian.

Akibat dari kejadian tersebut, saudara Arsiman mencari keadilan dengan mengadukan hal yang dialaminya, pada YLBHI LBH Bandarlampung.

Pandra membenarkan kejadian tersebut, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait kejadian yang dialami saudara Arsiman, saat ini Kapolsek TKB, Kanit Reskrim dan anggotanya sedang dalam pemeriksaan Bid Propam Polda Lampung.

“Benar tidaknya permasalahan, diduga oknum tersebut telah melakukan pelanggaran prosedur, kami masih menunggu dari hasil penyelidikan Bid Propam Polda Lampung”, tegasnya.

“Kami mohon dari pihak keluarga saudara Arsiman dan pengacaranya untuk bersabar, secepatnya akan kami laksanakan press conference, terkait hasil dari penyelidikan Bid Propam Polda Lampung,” tambahnya.

Pandra mengucapkan terima kasih pada masyarakat, yang telah melaporkan kejadian tersebut. Prinsipnya ini sebagaimana komitmen dari bapak Kapolda Lampung, beliau tidak akan mentolerir perbuatan anggotanya, jika terbukti bersalah. Serahkan semua permasalahan ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rls/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Bejat! Anak dari Oknum Anggota DPRD Tubaba Diduga Perkosa Seorang Mahasiswi

Published

on

Foto: Ilustrasi

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seakan tiada hentinya terjadi di seluruh belahan republik ini. Kali ini kejadian nahas dialami AP.

Mahasiswi dari sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bandarlampung ini, melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh BMP alis K ke Polresta Bandarlampung.

Ditengarai jika BMP alias K merupakan anak dari oknum anggota DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba) berinisial S.

Bagaimana kronologis kasus asusila yang melibatkan anak anggota DPRD Tubaba itu? Menurut pada surat tanda penerimaan laporan (STPL) Nomor: LP/B/808/VI/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG, tertanggal 3 Juni 2023, yang ditandatangani Bripka Loly Eka Putra, AP yang tinggal di Teluk Pandan, Pesawaran, menguraikan peristiwa memilukan yang dialaminya terjadi pada hari Sabtu, 3 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB di kediaman BMP, Perumahan Bumi Puspa Kencana, jalan Abdul Muis 6, blok C-14, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung.

Kebejatan yang dilakukan BMP alias K yang diketahui telah memiliki istri berinisial NR tersebut benar-benar membuat hati dan psikis korban terganggu. Kemudian, beberapa jam setelah kejadian pemerkosaan tersebut, korban langsung melaporkan kejadian nahas yang dialaminya ke Polresta Bandarlampung.

Aparat berwenang yang menerima laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHP, penyidik pun merespon cepat dengan melayangkan surat ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum et repertum (VER) terhadap korban AP.

Pelaksanaan VER pada korban perkosaan berusia 19 tahun di RS Bhayangkara ini berdasarkan surat bernomor: R/173/VI/2023/LPG/RESTA BALAM yang ditandatangani Kanit SPKT I, Ipda Toni Arnaldo. Dan VER dilaksanakan oleh dr Nia Irawaty pada pukul 22.30 WIB, Sabtu, 3 Juni 2023.

Sikap profesional terus oleh ditunjukkan oleh aparat Polresta Bandarlampung. Berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/724/VI/2023/Reskrim, tanggal 6 Juni 2023, dan surat perintah penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/724/VI/2023/Reskrim, tanggal 6 Juni 2023, telah dilakukan interogasi terhadap korban AP. Selain itu, penyidik juga menginterogasi beberapa saksi; Y, AS, N, dan IPY. Serta melakukan koordinasi dengan pihak RS Bhayangkara terkait hasil visum et repertum atas nama AP.

Berdasarkan surat Nomor: B/845.a/VIII/2023/Reskrim tertanggal 15 Agustus 2023, yang ditandatangani Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra, SH, SIK, MH, yang ditujukan kepada pelapor AP, disampaikan bila penyidik akan mengirim undangan klarifikasi terhadap terlapor, yaitu BMP alias K.

Dan mengacu pada surat yang juga ditandatangani Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra, SH, SIK, MH, dengan Nomor: B/483/IX/2023/Reskrim, perihal: Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, tertanggal 15 September 2023, pada point kedua disampaikan bahwa laporan AP terhadap dugaan pemerkosaan, setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, selanjutnya akan dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Bagaimana perkembangan kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Tubaba ini? Menurut penelusuran sampai Kamis (2/11/2023) kemarin, penyidik Polresta Bandarlampung telah dua kali melayangkan surat panggilan kepada terlapor BMP alias K.

Namun, pria beristri yang disebut-sebut tengah mencalonkan diri sebagai caleg di Kabupaten Tulang Bawang itu, dan belum memenuhi panggilan dari pihak berwenang.

Sesuai ketentuan, demikian menurut sebuah sumber, akan dikirimkan panggilan klarifikasi untuk ketiga kalinya. Bila tetap mangkir, sesuai ketentuan perundang-undangan, aparat berhak langsung melakukan penangkapan dan penahanan.

“Kalau terlapor menghilang, polisi pasti akan memasukkannya dalam daftar pencarian orang. Sebab kasus yang dilaporkan ini merupakan tindak pidana murni, yang perdamaian pun tidak akan dengan sendirinya menghilangkan hukuman badan,” kata seorang praktisi hukum, Jum’at (3/11/2023) pagi. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading