DPRD
Puji Sartono Nakhodai PPNI Lampung
Alteripost.co, Metro-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Puji Sartono, terpilih menjadi Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung masa bakti 2022-2027 pada Musyawarah Wilayah (Muswil) di Ball Room Hotel Aidia Grande, Kota Metro, Minggu (30/1/2022). Dia menggantikan Dedi Afrizal, yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung.
Puji yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memimpin PPNI lima tahun ke depan setelah meraih dukungan 27 suara. Jumlah itu, lebih dari 50% suara dari total 51 suara dari 15 DPD PPNI se-Lampung.
“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari DPD PPNI Kabupaten/Kota. Tak lupa saya haturkan terima kasih kepada Dedi Aprizal yang membentuk pondasi PPNI Lampung jadi organisasi baik dan moderen,” kata Puji Sartono dalam siaran pers, Minggu (30/1/2022).
Puji yang menjadi anggota Komisi V DPRD Lampung itu, dinilai layak memimpin PPNI karena memiliki rekam jejak yang panjang di dunia keperawatan baik di dalam maupun luar negeri. Dia tercatat sebagai dosen Akademi Keperawatan Bunda Delima, Bandar Lampung. Pernah menjadi Staff Nurse Ibnu Sina Hospital, Kuwait, Uni Emirat Arab, selama 11 tahun pada 2001–2011.
Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Tegineneng ini juga lulusan Akademi Keperawatan Panca Bhakti, Bandar Lampung.
“Mari bersama membangun organisasi ini lebih baik dan melaksanakan visi dan misi PPNI sebagai organisasi profesi yang disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan diperhitungkan organisasi lainnya,” kata Puji Sartono.
Pada kesempatan itu, dia menyebutkan kini terdapat 10.574 perawat di Lampung. Dia berharap dapat berkolaborasi dengan 15 DPD PPNI se-Lampung dalam mewujudkan visi dan misi PPNI.
Salah satu tantangannya, kata dia, yakni meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“PPNI juga bertanggungjawab meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) pada IPM, agar semakin baik dari waktu ke waktu. Mari bergandeng tangan, bersinergi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan IPM Lampung, terutama UHH,” ujar Puji Sartono. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Bupati Egi Dorong SPPG Bandar Agung Tak Hanya Penuhi Gizi, tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Warga
Sekdaprov Marindo Kembali Raih Penghargaan, Kali Ini di Ajang Askompsi ADLG Awards 2026
Gubernur Mirza: Ekonomi Lampung Harus Tumbuh dari Desa
