Lampung
Jelang Mudik Lebaran, PLN Lampung Dirikan 12 Titik Posko Mudik
Alteripost.co, Bandarlampung-
Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Lampung berupaya memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat di masa mudik lebaran Idul Fitri 1443H. Sebanyak 12 titik Posko Mudik PLN disiapkan di sepanjang jalur yang dilintasi pemudik di Provinsi Lampung.
Posko Mudik PLN itu menurut Senior Manager Distribusi PLN UID Lampung, Efi Ziarman, merupakan salah satu bentuk kepedulian PLN kepada masyarakat, khususnya yang sedang melakukan perjalanan mudik pada jalur mudik Provinsi Lampung. Dia mengatakan, para pemudik dapat beristirahat sejenak di Posko-Posko Mudik PLN, sehingga dapat kembali bugar saat melanjutkan perjalannannya.
“Posko-posko tersebut disiapkan agar para pemudik dapat melakukan perjalanannya dengan nyaman dan selamat sampai tujuan. Selain itu, kami juga ingin hadir di tengah masyarakat khususnya pada momen Idul fitri 1443 H,” kata Efi Ziarman.
Efi Ziarman menambahkan bahwa yang menarik pada posko mudik ini adalah para pemudik yang ingin beristirahat juga dapat melakukan charge secara gratis. Selain itu PLN juga menyediakan meja dan kursi, serta minuman ringan yang juga gratis.
Mengenai 12 titik Posko Mudik PLN, saat pemudik yang akan melintasi Tol Trans Sumatera, PLN telah menyediakan 3 Posko Mudik diantaranya Posko Mudik PLN Rest Area KM 49A dengan dilengkapi sarana SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), Posko Mudik PLN Rest Area KM 172B dan Rest Area KM 234A.
Pada jalur lintas timur, terdapat 2 posko mudik diantaranya, Posko Mudik PLN ULP Sribhawono dan PLN ULP Kota Metro.
Sedangkan bagi para pemudik yang melintasi rute lintas barat terdapat 2 posko diantaranya Posko Mudik PLN ULP Talang Padang, PLN ULP Kota Agung
Selain itu untuk di jalur mudik lintas tengah terdapat Posko Mudik ULP Bumi Abung, PLN ULP Bukit Kemuning dan PLN ULP Bandar Jaya
Sebagai antisipasi pengamanan kelistrikan pada objek-objek vital, PLN juga menyiapkan Posko Mudik di Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Udara Raden Intan II.
Lebih lanjut Efi Ziarman mengimbau beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum mudik ke kampung halaman, seperti mematikan serta mencabut semua peralatan listrik sebelum meninggalkan rumah, memasang sensor cahaya agar lampu menyala dengan efisien, dan mengisi token listrik bagi pelanggan prabayar.
“Harapan kami dengan adanya posko mudik ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik tahun ini. Dan kami segenap manajemen PLN UID Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H,” pungkasnya. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
