Lampung
Yuuhuuu, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, Pemprov Lampung Kembali Sabet Penghargaan
Alteripost.co, Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Kemendagri sebagai salah satu Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021, penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).
Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian kepada Gubernur Arinal Djunaidi atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2021.
Di mana pada tahun 2021, realisasi APBD Provinsi Lampung berhasil mencapai 99,00 persen hingga akhir 2021. Selain itu, Pemprov Lampung juga berhasil merealisasikan belanja daerah sampai 94,01 persen.
Penghargaan ini diberikan berkat kerja keras semua pihak bersama OPD terkait dalam merealisasikan belanja APBD dan melaksanakan pengarahan-pengarahan yang selama ini diberikan oleh Gubernur Lampung.
Gubernur berharap, dengan diraihnya penghargaan ini, dapat terus memacu dan memotivasi kinerja baik OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mendagri M. Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada para kepala daerah yang telah berhasil melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga perekonomian semakin membaik, dimasa penanganan pandemi covid-19.
“Saya berterima kasih banyak kepada Bapak-Ibu sekalian atas kerja kerasnya dalam penanganan pandemi krisis kesehatan terbesar di abad ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang maha kuasa karena negara kita termasuk negara yang saat ini bisa mengendalikan pada Covid-19, enggak gampang karena beberapa negara lain masih tinggi,” ucap Mendagri
kemudian, dengan terkendalinya pandemi, menurut mendagri ini adalah kesempatan bagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurutnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing maupun secara nasional, diantaranya adalah dengan percepatan realisasi belanja anggaran yang ada.
“mohon agar APBD yang sudah ada jangan seperti tradisi sebelumnya yaitu dihabiskan di akhir tahun, APBD dalam rangka pemulihan ekonomi berperan penting sebagai stimulator agar swasta bergerak, dengan adanya belanja daerah dari negara, yang punya uang banyak kan negara, supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau ada uang beredar di masyarakat maka akan memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membentuk persentase pertumbuhan ekonomi,” tutur Tito.
Sementara itu, menurut Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan bahwa tema Rakornas yaitu percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Adapun tujuan Rakornas yang pertama adalah sebagai penguatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kemudian yang kedua mengidentifikasi seluruh hambatan tantangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencari solusi, dan yang ketiga penyebaran luasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah, serta yang keempat yakni pemberian penghargaan kepada kinerja pemerintah daerah khususnya realisasi Pendapatan, realisasi belanja dan peningkatan PAD serta realisasi program Taspen.
Kegiatan selain dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota penerima penghargaan, juga diikuti oleh seluruh kepala BPKAD dan Kepala Bapenda seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, selain pemberian penghargaan, pada kegiatan tersebut juga dilakukan diskusi panel dan launching layanan keuda digital.
Perlu diketahui, Kota penerima penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021 adalah Blitar, Magelang, Madiun, Batu dan Tanjung pinang
Realisasi Belanja Kabupaten Tertinggi adalah Tasikmalaya, Sukabumi, Kotamobagu, Banjar dan Blitar.
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi adalah Blitar, Tomohon, Denpasar, Tangerang dan Bukit Tinggi.
Kabupaten Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi adalah Bojonegoro, Bengkalis, Kotawaringin Barat, Tulungagung dan Tapanuli Selatan.
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Gayo Lues, Kolaka Utara, Aceh Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan Lampung Selatan.
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi adalah Bangli, Boven Digoel, Manggarai Barat, Pulau Morotai dan Intan Jaya.
Provinsi Penerima Penghargaan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2021 adalah Papua Barat, Jawa Barat, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Riau. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Wali Kota Eva Dwiana Lepas Ribuan Peserta Bandar Lampung Color Run 2026
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
