Lampung
Gubernur Arinal Ingin Terciptanya Birokrasi di Desa yang Bersih dan Sehat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dihadiri seluruh kepala desa/kepala Tiyuh Tulangbawang Barat (Tubaba) di Balroom Hotel Golden Tulip, Bandarlampung, Rabu (15/6/2022) lalu.
Rupanya kehadiran Gubernur Arinal dalam acara Bimtek tersebut, sebagai bentuk kepedulian dirinya terhadap Kepala Desa/Tiyuh di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menekankan kepada para Kepala Desa di Kabupaten Tubaba untuk menghindari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada prinsipnya saya menghimbau untuk menghindari hal tersebut, bagaimana cara menghindarinya adalah dengan tidak mencoba dan tidak dimulai. Mari membangun dengan benar,” ajak Gubernur Arinal.
Ia kemudian mendorong seluruh kepala Desa/Tiyuh yang ada di Kabupaten Tubaba agar meningkatkan inovasi dan kreativitasnya untuk pengelolaan sumber daya di wilayahnya.
Dalam Bimtek bertema Kesadaran Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022, Gubernur Arinal kembali menambahkan bahwa para Kepala Desa memiliki peran yang luar biasa untuk menggerakan seluruh sumber daya di desanya karena peranan Desa/Tiyuh sangat penting dalam pembangunan di Provinsi Lampung.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan, dengan baiknya desa maka akan baik juga Kecamatannya, selanjutnya Kabupatennya dan akhirnya untuk Provinsi Lampung,” ujarnya.
Gubernur Arinal mengatakan dengan terbitnya undang-undang Desa, Desa/Tiyuh tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhannya.
“Desa menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu juga, Gubernur Arinal mensosialisasikan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yaitu Kartu Petani Berjaya (KPB) yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan petani.
Ia menjelaskan, melalui KPB nantinya para petani akan mendapatkan beberapa layanan, seperti kemudahan mendapatkan sarana produksi pertanian misal pupuk, bibit, alat mesin pertanian dan lain-lain.
Kedua, kemudahan akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya, seperti memberikan bantuan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha dan teknologi, serta pemasaran pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Zaidirina melalui Sekretaris Dinas PMDT Wayan Gunawan menyebutkan, mayoritas Kepala Tiyuh/Desa mengapresiasi Kebijakan-kebijakan dari Pemprov Lampung, khususnya dalam segi pembangunan dan program KPB.
“Mayoritas Kepala Tiyuh/Desa mengapresiasi Kebijakan Pemprov Lampung. Seperti konsennya Pak Gubernur dalam membangun Desa,” kata Wayan, Jumat (17/06/2022).
Wayan menambahkan, kehadiran Gubernur Arinal dalam acara Bimtek yang berlangsung beberapa waktu lalu, sebagai bentuk perhatian dari Bapak Gubernur terhadap Kepala-kepala Desa/Tiyuh di Provinsi Lampung.
“Kehadiran Gubernur Arinal dalam kegiatan Bimtek tersebut, sebagai bentuk perhatiannya untuk kemajuan Desa/Tiyuh di Provinsi Lampung. Selain itu, Pak Gub juga memberikan penguatan, serta arahan terhadap sinkronisasi program-program Pemprov dengan masing-masing Desa. Tujuannya ini baik, demi kemajuan seluruh Tiyuh, khususnya di Kabupaten Tubaba,” pungkasnya.
Lanjutnya, kehadiran Pemprov Lampung dalam acara Bimtek tersebut sebagai tindak lanjut atas penghargaan yang diberikan KPK terhadap penunjukan Desa Hanura sebagai Desa percontohan anti korupsi oleh KPK.
“Komitmen Pemprov Lampung dalam melakukan pencegahan korupsi dari tingkat Desa sangat serius. Dalam kegiatan tersebut Bapak Gubernur juga memberikan edukasi dan ajakan kepada Kepala Tiyuh yang hadir, untuk bersama-sama mencegah perilaku dan perbuatan korupsi,”.
“Prinsipnya adalah Bapak Gubernur menginginkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur KKN. Dimulai dari tingkat Desa, kita ciptakan birokrasi yang bersih dan sehat,” ucapnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Wali Kota Eva Dwiana Lepas Ribuan Peserta Bandar Lampung Color Run 2026
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
