DPRD
Tolak Kenaikan BBM, Hanifal: Masyarakat Bakal Jadi Sulit Karena Harga BBM Melejit
Alteripost.co, Bandarlampung-
Mayoritas elemen masyarakat dari berbagai penjuru negeri menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Meskipun banjir penolakan, Pemerintah Pusat tetap menaikkan harga BBM per Tiga September 2022 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal mengatakan, keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sangat melukai hati rakyat, apalagi di tengah pemulihan ekonomi yang masih tertatih akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak luas jatuhnya derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
Kenaikan BBM itu sebut Sekertaris Komisi III DPRD Lampung itu, secara otomatis sangat berdampak luas pada perekenomian rakyat.
“Dengan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, seperti harga pertalite yang yang sekarang menjadi 10.000 perliter, bakal berdampak terutama dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok sehari-hari secara tak terkendali. Serta tarif transportasi angkutan umum dan lainnya juga bakal ikut naik,” tegas Bung Hanifal sapaan akrabnya, Senin (5/9/2022).
Hanifal kembali berujar, keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM berpotensi menambah kesusahan di tengah masyarakat, serta berpotensi indeks angka kemiskinan di Indonesia bakal meningkat.
“Sudah pasti karena harga BBM yang melejit maka masyarakat bakal jadi sulit. Jadi saya sarankan Pemerintah Pusat harus melihat dari sisi dampak kebijakan yang dibuat,” sambungnya.
Politisi Demokrat Lampung itu menambahkan, keputusan pemerintah yang menaikan harga BBM ini terkesan tak menunjukkan rasa peduli dan sensitivitas Pemerintah pada publik, karena tidak melihat dan mendengar gelombang aspirasi dari sebagian besar elemen masyarakat yang sangat gencar menolak kenaikan BBM.
Menurutnya, kebijakan kenaikan BBM ini tidak tepat dikarenakan masyarakat dalam tahap pemulihan ekonomi, akibat Pandemi Covid-19 yang sudah 2 tahun belakangan ini terjadi.
Karenanya, Fraksi Demokrat DPRD Lampung menolak dengan tegas kenaikan BBM saat ini.
“Tentunya ini bakal menjadi harapan kita semua, supaya Pemerintah Pusat dapat kembali mengevaluasi kebijakan atas kenaikan BBM tersebut,” timpal Hanifal. (Gus)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

