Connect with us

DPRD

Tolak Kenaikan BBM, Hanifal: Masyarakat Bakal Jadi Sulit Karena Harga BBM Melejit

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal S.P

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Mayoritas elemen masyarakat dari berbagai penjuru negeri menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Meskipun banjir penolakan, Pemerintah Pusat tetap menaikkan harga BBM per Tiga September 2022 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal mengatakan, keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sangat melukai hati rakyat, apalagi di tengah pemulihan ekonomi yang masih tertatih akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak luas jatuhnya derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Kenaikan BBM itu sebut Sekertaris Komisi III DPRD Lampung itu, secara otomatis sangat berdampak luas pada perekenomian rakyat.

“Dengan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, seperti harga pertalite yang yang sekarang menjadi 10.000 perliter, bakal berdampak terutama dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok sehari-hari secara tak terkendali. Serta tarif transportasi angkutan umum dan lainnya juga bakal ikut naik,” tegas Bung Hanifal sapaan akrabnya, Senin (5/9/2022).

Hanifal kembali berujar, keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM berpotensi menambah kesusahan di tengah masyarakat, serta berpotensi indeks angka kemiskinan di Indonesia bakal meningkat.

“Sudah pasti karena harga BBM yang melejit maka masyarakat bakal jadi sulit. Jadi saya sarankan Pemerintah Pusat harus melihat dari sisi dampak kebijakan yang dibuat,” sambungnya.

Politisi Demokrat Lampung itu menambahkan, keputusan pemerintah yang menaikan harga BBM ini terkesan tak menunjukkan rasa peduli dan sensitivitas Pemerintah pada publik, karena tidak melihat dan mendengar gelombang aspirasi dari sebagian besar elemen masyarakat yang sangat gencar menolak kenaikan BBM.

Menurutnya, kebijakan kenaikan BBM ini tidak tepat dikarenakan masyarakat dalam tahap pemulihan ekonomi, akibat Pandemi Covid-19 yang sudah 2 tahun belakangan ini terjadi.

Karenanya, Fraksi Demokrat DPRD Lampung menolak dengan tegas kenaikan BBM saat ini.

“Tentunya ini bakal menjadi harapan kita semua, supaya Pemerintah Pusat dapat kembali mengevaluasi kebijakan atas kenaikan BBM tersebut,” timpal Hanifal. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

DPRD Lampung Minta Penggunaan Jebakan Tikus Berlistrik Dihentikan Setelah Makan Korban Jiwa

Published

on

Alteeipost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua warga Dusun Rejomulyo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, yang diduga tersengat aliran listrik dari jebakan tikus di area persawahan.

Korban diketahui bernama Enok (63) dan anaknya, Darmi (35). Keduanya ditemukan meninggal dunia pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 06.30 WIB. Berdasarkan informasi yang beredar, keduanya diduga tersengat aliran listrik yang dipasang sebagai jebakan tikus di sawah milik Edi Apriawan alias Juna (41).

Mikdar Ilyas menyebut peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh petani agar tidak lagi menggunakan aliran listrik sebagai perangkap tikus karena berisiko tinggi membahayakan keselamatan manusia.

“Atas nama Komisi II DPRD Provinsi Lampung, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Mikdar, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, meskipun pemilik sawah mengetahui adanya aliran listrik yang dipasang, masyarakat atau orang lain yang melintas belum tentu mengetahui keberadaan jebakan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa.

“Karena itu kami mengimbau seluruh petani agar tidak lagi menggunakan aliran listrik sebagai perangkap tikus. Cara seperti ini sangat berbahaya dan berisiko memakan korban,” tegasnya.

Mikdar menjelaskan, pemerintah melalui Dinas Pertanian telah menyediakan alternatif pengendalian hama tikus berupa bantuan obat pembasmi tikus. Bantuan tersebut dapat diakses melalui Dinas Pertanian kabupaten dengan berkoordinasi bersama Dinas Pertanian Provinsi Lampung.

Ia mendorong para petani, terutama yang membutuhkan dan kurang mampu, agar memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga tidak lagi menggunakan metode yang membahayakan keselamatan.

“Silakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Ada bantuan obat pembasmi tikus yang memang disiapkan pemerintah untuk membantu petani, terutama yang kurang mampu,” katanya.

Di sisi lain, Mikdar mengakui serangan hama tikus saat ini menjadi persoalan yang dikeluhkan petani di berbagai daerah di Lampung. Menurutnya, masalah tersebut akan menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Lampung.

“Kami banyak menerima keluhan dari petani padi, jagung hingga singkong. Serangan tikus sudah sangat luar biasa dan ini akan kami bahas bersama dinas terkait, termasuk dalam pembahasan anggaran,” ujarnya.

Ia juga memastikan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Fraksi Gerindra di DPR RI agar diteruskan kepada Kementerian Pertanian. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat program pengendalian hama tikus sehingga mampu mencegah gagal panen sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

“Masalah hama tikus ini tidak bisa dianggap sepele. Dampaknya besar terhadap hasil panen petani dan target ketahanan pangan. Karena itu perlu penanganan yang serius dari semua pihak,” pungkasnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading