Ekonomi dan Bisnis
Goes To Mall, Begini Keseruan Bank Lampung di BIK 2022
Alteripost.co, Bandarlampung-
Goes To Mall menjadi salah satu program yang digelontorkan Bank Lampung di Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022. Sejak tanggal 3 Oktober 2022, program ini mulai berjalan.
“Alhamdulillah, respon masyarakat terhadap keberadaan anjungan Bank Lampung di Mall Bumi Kedaton yang merupakani salah satu program di Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 sangat positif,” ujar SPP Operasional Bank Lampung KCP Hanura M Agung Pratama yang ditemui di MBK, Sabtu (15/10/2022).
Lebih lanjut M Agung menjelaskan, keberadaan fasilitas baru Bank Lampung seperti L-Online dan Qris menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.
Hal itu sangat wajar mengingat L-Online memiliki banyak fitur dan fasilitas yaitu, seperti informasi Rekening, transfer antar sesama Bank Lampung dan Bank Lain, isi ulang pulsa dan paket data internet.
“Selain itu juga dapat melakukan pembayaran E-Samsat atau Pajak Kendaraan Bermotor, pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), pembayaran Pajak Daerah, serta masih banyak yang lainnya,” ungkapnya.
Sementara kartu debit Bank Lampung juga bisa digunakan di pusat – pusat perbelanjaan mall, bahkan tempat makan di mana pun. Dengan begitu nasabah tidak perlu lagi membawa uang tunai saat akan melakukan transaksi.
Berdasarkan pemantauan, anjungan Bank Lampung di Mall Bumi Kedaton banyak didatangi masyarakat. Mereka tidak hanya sekedar datang namun juga membuka tabungan Simpel, Simpeda dan melakukan aktivasi L-Online.
Kabar gembiranya selama di bulan inklusi keuangan, setiap masyarakat yang melakukan pembukaan rekening baru Bank Lampung apakah itu Simpeda, L-Save maupun Simpel dan aktivasi L-online akan mendapatkan hadiah menarik.
Seperti diketahui di BIK 2022, Bank Lampung menghadirkan beberapa program selain Goes to Mall ada juga Goes to Market, Gerebek Pasar, Goes to Campus dan Goes to School.
Di mana melalui program-program tersebut Bank Lampung tidak hanya ingin memperkenalkan produk jasa layanan perbankan yang ada di Bank Lampung kepada masyarakat, namun juga ingin lebih dekat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Yuk ramaikan BIK 2022 dengan mengunjungi anjungan Bank Lampung di Mall Bumi Kedaton yang hadir hingga akhir Oktober 2022 mendatang. (*)
Ekonomi dan Bisnis
OJK dan Pemprov Lampung Jajaki Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Percepat Pembangunan
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar pertemuan strategis di Kantor OJK Provinsi Lampung, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan pembiayaan proyek-proyek strategis daerah tidak terkendala keterbatasan anggaran di masa mendatang.
Pertemuan yang dipimpin Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi peluang serta persiapan yang diperlukan apabila Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Instrumen obligasi maupun sukuk daerah dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan regulasi, kapasitas fiskal daerah, tata kelola, pemilihan proyek yang layak dibiayai, hingga kemampuan pembayaran kembali agar kesehatan fiskal daerah dan kepercayaan investor tetap terjaga.
Kebutuhan akan instrumen obligasi atau sukuk daerah dinilai semakin relevan seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dan keterbatasan APBD di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Lampung untuk menjadi pionir nasional dalam pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah. Selain menawarkan fleksibilitas pembayaran pokok saat jatuh tempo, obligasi dan sukuk daerah juga memungkinkan penentuan imbal hasil serta tenor yang sesuai kebutuhan, dilengkapi fitur buyback tanpa penalti dan fleksibilitas pendanaan bertahap untuk berbagai proyek.
Implementasi skema ini diharapkan dapat mendiversifikasi sumber pembiayaan pemerintah daerah, memperkuat tata kelola keuangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi yang aman bagi masyarakat.
Ke depan, obligasi daerah maupun sukuk daerah berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain membahas instrumen pembiayaan daerah, forum tersebut juga mendiskusikan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung serta pengembangan Program DesaKu Maju Lampung “Agrifuture”. Ketiga agenda tersebut dinilai saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan Lampung yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Program DesaKu Maju menargetkan transformasi 2.446 desa di Provinsi Lampung menuju status maju dan mandiri. Program ini diawali melalui proyek percontohan di 30 desa yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Melalui pengembangan subsektor peternakan sapi potong, program ini menerapkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, dan pupuk hayati, hingga penggemukan ternak, pencatatan digital melalui e-Livestock, hilirisasi produk daging, pengolahan limbah berbasis zero waste, serta integrasi pasar.
Dengan skema kemitraan tertutup (close loop) bersama pihak swasta untuk meminimalkan risiko perbankan, fase awal atau quick wins selama 12 bulan pertama ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, membentuk 30 klaster komunal, serta mendirikan tiga koperasi peternak.
Menanggapi peluang tersebut, Mulyadi Irsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi dan sukuk daerah, sekaligus menyusun regulasi pendukung Program DesaKu Maju Agrifuture.
“Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan deep dive analysis agar instrumen ini mampu memberikan dampak yang seimbang dan nyata bagi sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.
OJK menilai Lampung memiliki potensi ekonomi yang kuat, ditopang sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah.
Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif diyakini dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah.
Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan peta jalan yang komprehensif apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bertujuan menghadirkan sumber pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau dan berdaya saing.
“OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan,” tegas Otto Fitriandy.(*)
Khaidarmansyah: Biaya Pendidikan Siswa SMA Siger Tetap Ditanggung Pemkot
Ketua TP PKK Tuba Hadiri Haflah Akhirussanah dan wisuda tahfidz Pondok Pesantren Hidayatullah Menggala
Pemprov Lampung Jadi Contoh Nasional, Raih Predikat BB SAKIP dan A- Reformasi Birokrasi
