Lampung
Riana Sari Arinal Hadiri Rakernas Dekranasda Pusat
Alteripost.co, Jakarta-
Ketua Deskranasda Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) tahun 2022 yang dibuka oleh Ketua Umum Dekranas Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Jakarta. Selasa (20/09/2022).
Dalam Rakernas Dekranas 2022, Ibu Wakil Presiden Hj. Wury Ma’ruf Amin mengatakan Pandemi Covid-19 memberikan dampak dan tantangan di berbagai sektor, termasuk bagi para perajin yang membuat produk kriya. Tantangan-tantangan yang dihadapi di antaranya keterbatasan permodalan, kurangnya akses pasar, minimnya regenerasi SDM perajin yang andal, dan persaingan ketat dengan produk sejenis dari luar negeri yang telah membanjiri Indonesia.
Sebagai lembaga yang membina para perajin untuk mendukung kemandirian ekonomi Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) diharapkan dapat membantu mencarikan solusi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
“Saya berharap Rakernas dapat menyusun program-program yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dan pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan daya saing produk kriya dan kesejahteraan perajinnya,” ujar Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin
Selaku Ketua Umum Dekranas,Wury Ma’ruf Amin menggarisbawahi, dalam merumuskan solusi, hendaknya didukung dengan terobosan dan ide kreatif untuk meningkatkan daya saing, sehingga perajin dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan bersaing di pasar global.
“Marilah kita jadikan pelaksanaan Rakernas ini sebagai langkah penting dan pijakan bagi organisasi dalam bekerja mengembangkan kerajinan lokal di tengah upaya kita semua berjuang dan bangkit dari pandemi,” imbaunya.
Menurut Ibu Wury, Rakernas yang mengusung tema “Semangat Bertahan, Rajin Berdaya Saing”, memiliki arti yang menunjukan semangat para perajin untuk terus berkarya dan meningkatkan daya saing di saat pandemi Covid-19 yang menghantam sendi-sendi perekonomian seluruh bangsa di dunia. Sementara, tujuan dari Rakernas yang diselenggarakan hari ini, yaitu untuk menyusun program kerja yang akan dijadikan pedoman bagi organisasi Dekranas dan Dekranasda di seluruh Indonesia selama satu tahun ke depan.
“Rasa optimisme yang memang sudah seharusnya kita tunjukan bahwa kita mampu melewati situasi ini dengan baik dan kita harus sanggup mengubah tantangan ini menjadi suatu peluang serta dapat mengambil hikmah dari kejadian pandemi ini,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Ibu Wury juga mengimbau agar Rakernas ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa, dengan membina dan mengembangkan produk kerajinan Indonesia yang berkualitas sebagai jati diri bangsa.
“Perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap para perajin dalam upaya meningkatkan daya saingnya,” pesannya.
Menutup sambutannya, Ibu Wury mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Dekranas 2022 ini, dan berharap hasil Rakernas dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para perajin.
“Semoga dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan industri kerajinan Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin yang terlibat di dalamnya,” harapnya.
Sebelumnya. Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Carnavian melaporkan bahwa kegiatan Rapat Kerja Nasional Dekranas 2022 bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Dekranas yang telah dilakukan selama Januari-September 2022, dan merencanakan program kerja Dekranas untuk periode 2023.
“Kami laporkan bahwa hari ini acaranya adalah penyampaian dari laporan kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini, dan juga rencana program kerja untuk tahun 2023 nanti,” jelasnya.
Selanjutnya, Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dengan didampingi oleh Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Carnavian, Wakil Ketua Harian 1 Dekranas Ibu Loemongga Agus Gumiwang, dan Sekretaris Jenderal Dekranas Ibu Reni Yanita, memukul gong sebagai tanda Rakernas Dekranas 2022 telah resmi dibuka.
Sebagai informasi, tujuan diberntuknya Dewan Kerajinan Nasional adalah menggali, melestarikan dan mengembalikan warisan budaya bangsa; meningkatkan kualitas produk kerajinan dan perajin sebagai upaya memperkokoh jati diri bangsa; memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dengan mendorong semangat kewirausahaan; serta mempromosikan produk hasil kerajinan dalam rangka perluasan pangsa pasar di dalam negeri dan di luar negeri.
Hadir pula dalam Rakernas tersebut, para Pengurus Pusat Dekranas, Ketua Dekranasda seluruh Indonesia yang hadir secara langsung, serta Pengurus Dekranasda dari seluruh provinsi/ kabupaten/kota Indonesia yang hadir secara daring. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
