Lampung
ORARI Siap Bersinergi Dengan Pemprov Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Callsign, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Seragam sebagai tanda keanggotaan Orari dari Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Lampung Iwan Novriza, di Mahan Agung, Selasa (13/09/2022).
Orari menurut Iwan Novriza, adalah organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial dan non-politik.
Iwan Novriza mengatakan bahwa Orari Daerah Lampung selama ini banyak berkegiatan di bidang sosial dan mitigasi kebencanaan, Orari juga selama ini giat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi menggelar Special Event Station (SES) pada kegiatan-kegiatan besar daerah, seperti HUT Provinsi, dan lain sebagainya.
“Special Event Station biasanya akan diikuti oleh seluruh anggota Orari se-Indonesia, bahkan oleh manca negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam, karena Orari juga tergabung dalam International Amateur Radio Union (IARU) Region 3,” ucap Iwan.
Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi Pemerintah, Lembaga, dan Ekosistem Telekomunikasi dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio.
Terkait mitigasi bencana, keberadaan media penyiaran, khususnya radio, sangat penting dan dapat diandalkan menjadi media penyampai informasi kebencanaan.
Di kala seluruh infrastruktur komunikasi jatuh akibat terjadinya bencana, salah satu media yang efektif dalam menciptakan sistem informasi yang ideal adalah komunikasi radio.
Oleh karenanya Gubernur Arinal Djunaidi memberikan perhatian khusus agar organisasi seperti Orari dan Rapi dapat turut berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
“Semua organisasi yang berkaitan dengan siber kita koordinasikan dengan kominfo, kita lakukan pemetaan potensi di setiap wilayah, baik itu bencana dan lain sebagainya, jadi pemerintah selalu siap,” ucap Gubernur
“Tidak hanya itu, bangun komunikasi dengan berbagai instansi lintas sektoral, misal dengan Kesbangpol terkait aksi massa, jadi aktif disemua kegiatan tidak hanya dibidang sosial dan kebencanaan,” tegas Gubernur.
Pada kesempatan tersebut Gubernur juga direncanakan akan memberikan bantuan 1 Unit Ambulan kepada Orari Daerah Lampung sebagai sarana transportasi untuk membantu warga yang membutuhkan.
“Mohon digunakan sebagaimana mestinya, jangan disalah gunakan untuk gaya-gayaan, saya memberikan ini karena saya juga dulu anggota Orari, tapi harus tetap sesuai aturan, silahkan diajukan surat resmi terlebih dahulu,” pinta Gubernur.
Selain Gubernur Lampung dan Ketua Orari Daerah Lampung, hadir juga pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) kelas II Lampung, Enik Sarjumanah. (*)
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
