Lampung
14 Ruas Jalan Prioritas Provinsi Dipastikan Segera Diperbaiki, Jalan Mantap Bakal Bertambah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi menganggarkan 300 miliar di APBD murni Tahun Anggaran (TA) 2023, yang akan digunakan untuk memperbaiki 14 ruas jalan dengan panjang mencapai 280 kilometer.
Awalnya, 14 ruas jalan provinsi yang masuk kedalam skala prioritas tersebut akan ditangani dengan sumber dana dari pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp569 miliar. Namun pinjaman tersebut dipastikan batal.
Saat diminta keterangannya, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, menjelaskan jika dengan dana sebesar Rp300 miliar tersebut dianggarkan Pemprov Lampung, dan pihaknya akan melakukan penanganan seoptimal mungkin.
“Untuk 14 ruas yang awalnya pakai SMI kita anggarkan di APBD 2023 sebesar Rp300 miliar. Sekarang kita optimalkan dengan anggaran yang ada, yang penting 14 ruas prioritas ini bisa ditangani seoptimal mungkin,” ucapnya saat dimintai keterangan di Hotel Horison, Rabu (16/11/2022).
Levi menjelaskan, jika pihaknya menargetkan pada Desember mendatang paket pekerjaan 14 ruas tersebut sudah mulai ditender. Sehingga pada Februari 2023 penanganan sudah bisa dilakukan.
“Kita upayakan nanti tender di Desember ini, sehingga di Januari atau Februari sudah bisa berjalan. Kita tangani seoptimal mungkin menggunakan APBD dan nanti di 2024 baru kita maksimalkan,” jelasnya.
Ia merincikan 14 ruas yang akan ditangani 2023 mendatang diantaranya ruas Kota Gajah – Simpang Randu Rp40 miliar, Simpang Randu – Seputih Surabaya Rp50,8 miliar, Seputih Surabaya – Sadewa Rp8 miliar.
Selanjutnya, ruas Talang Padang – Ngarip Rp32 miliar, Ngarip – Ulusemong Rp40 miliar, Ulusemong – Tri Mulyo Rp6 miliar, Simpang Tri Mulyo – Bungin sampai Tugu Sari Rp8 miliar.
“Kemudian ruas Kota Bumi – Ketapang Rp15 miliar, Ketapang – Negara Ratu Rp15 miliar, Negara Ratu – Simpang Soponyono Rp25 miliar, Simpang Soponyono – Serupa Indah Rp15 miliar,” katanya lagi.
Kemudian, dilanjutkan dengan ruas Bujung Tenuk – Penumangan Rp12 miliar, Penumangan – Tegal Mukti Rp20 miliar, Tegal Mukti – Tajab Rp40 miliar dan Tajap – Serupa Indah Rp12 miliar.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
Bandar Lampung Usia 344 Tahun, Kolaborasi Pemkot dan Pemprov Ditekankan untuk Pembangunan Berkelanjutan
