Hukum dan Kriminal
Budhi Condrowati Polisikan Pelaku Diduga Penyebar Hoaks, Lebih Bijak Lagi Dalam Bermedsos!
Alteripost.co, Mesuji-
Merasa dirugikan dengan informasi melalui pemberitaan yang disebarkan oleh Warga Way Serdang Kabupaten Mesuji. Kompak, pengurus DPC PDIP Kabupaten Mesuji mendatangi Polres Mesuji, untuk melaporkan yang bersangkutan. Tindakan ini dilakukan agar pelaku ditindak sesuai dengan perbuatannya.
“Tadi kami bersama jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Mesuji melaporkan warga Way Serdang penyebar informasi Hoaks yang disana ada foto Sekjen dan Ibu Ketua Umum kami, Megawati Soekarno Putri,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji, Budhi Condrowati. Minggu (29/01/2023).
Atas pemberitaan Hoaks tersebut, kata Anggota Komisi V DPRD Lampung itu. PDIP merasa dirugikan, apalagi dengan judul yang berkaitan dengan syara’ dan yang paling sadis di dalam frame tersebut ada gambar Ketua Umum dan Sekjen.
“Saya tegaskan, Ibu Megawati itu simbol kami, ketua Umum kami, yang sangat kami hormati. Jadi, ini sudah sangat tidak wajar, dan pelaku harus ditindak,” tegasnya.
Apalagi, kata Ketua BAGUNA Lampung itu. Pelaku penyebar Hoaks ada di Way Serdang Kabupaten Mesuji, yang menjadi wilayah kerja sekaligus wilayah DPC PDIP Mesuji.
“Yang bersangkutan berdomisili di Way Serdang Mesuji. Jadi, saya selaku Ketua DPC merasa gerah, dan punya kewajiban untuk bertindak tegas atas penghinaan partai saya,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa menjelang tahun politik banyak persaingan yang akan terjadi. Namun, kontestasi politik harus bersaing secara sehat, dengan mengeluarkan ide atau gagasan program yang bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga, dapat tercipta suasana politik yang damai, dan menghasilkan wakil rakyat atau pun pemimpin yang berkualitas, serta pro-rakyat.
“Saya tidak tau pelaku siapa, dan dibelakangnya siapa, saya gak ngerti. Walaupun pelaku orang kampung, gak ngerti apa – apa. Tapi, karena ini mulai masuk tahun politik, jadi wajar saja DPC PDIP Mesuji bertindak dengan melaporkan ke pihak berwajib,” tegasnya
Ia pun meminta khususnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam Bermedia Sosial (Bermedsos). Jika mendapatkan informasi, sebaiknya ditelaah perihal kebenarannya dan jangan mudah terpancing untuk membagikannya.
“Apa pun itu, jika kita mendapatkan informasi yang sumbernya tidak valid, lebih baik jangan dishare atau dibagikan. Kita mesti selektif dalam menyaring informasi yang berkembang, jadi jangan mudah termakan informasi palsu,” pungkasnya.
Perlu diketahui, kehadiran rombongan ke Polres Mesuji dipimpin langsung oleh. Ketua DPC PDIP Mesuji, Budhi Cndrowati, didampingi Sekretaris, Desta Ardiyanto, Anggota Fraksi PDIP DPRD Mesuji Mego, dan Femi, serta pengurus DPC, PAC serta Ranting.
Dan kehadira Rombongan DPC PDIP Mesuji, diterima oleh Ka ops polres Mesuji, Kompol Agung Ferdika, S.H. M.H, dan Kasat Intel AKP Iwan Dharmawan S.H., M.H. (rls)
Hukum dan Kriminal
Dua Kasus Besar Diungkap Polda Lampung, 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal Disita
Alteripost Bandar Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp2,06 miliar.
Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, perdagangan, dan karantina terkait pengangkutan 22 ton beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Kedua pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolda Lampung dalam konferensi pers di depan Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).
Dalam keterangannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. menegaskan, bahwa Polda Lampung berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, tegas, transparan, dan berkeadilan demi menjaga stabilitas keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat.
“Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap tindak pidana ditangani secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Wakapolda menjelaskan, dari 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 20 tersangka.
Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa 27.740 liter solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil dengan tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga menggunakan sejumlah modus operandi, di antaranya memanfaatkan kendaraan dengan tangki modifikasi, menggunakan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Amankan 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal
Selain kasus BBM subsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, perdagangan, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terkait pengangkutan beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, personel Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi mengenai dugaan pengangkutan beras impor yang tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan pemerintah pusat serta tidak dilengkapi sertifikat dari negara asal.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TNI di Rest Area KM 20, Terbanggi Besar, Lampung Selatan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22.000 kilogram atau 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.
Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek maupun label, yang hanya mencantumkan kode IR42.
Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan keabsahan barang yang diangkut tersebut.
Berdasarkan keterangan awal pengemudi, beras itu berasal dari kegiatan bongkar muat kapal di sebuah pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Selanjutnya, beras tersebut rencananya akan dibawa menuju Jalan Lingkar Tanjung Pura, Desa Wargasari, Kecamatan Karawang Timur.
Penyidikan Masih Berlanjut
Wakapolda menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan pengangkutan beras tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti lainnya.
Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum, penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses penuntutan lebih lanjut.
Polda Lampung menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum diimbau segera melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7611-992.
Melalui komitmen Polisi Bersama Masyarakat, Polda Lampung menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. (Indra)

