Connect with us

Hukum dan Kriminal

Soal Kasus KONI Lampung, Alzier: Segera Ungkap dan Tangkap Oknum-oknum yang Hendak Memperkaya Diri Sendiri!

Published

on

Foto: (kiri) Aspidsus Kejati Lampung Hutamrin, (kanan) Ketua LPPPL Alzier Dianis Thabranie

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Polemik berkepanjangan mewarnai rentetan dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung Tahun Anggaran (TA) 2020. Bagaimana tidak, hampir dua tahun kasus yang sempat menyita perhatian publik tersebut belum kunjung ada penetapan tersangka.

Padahal belum lama ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Hutamrin, menyampaikan bahwa ditemukannya unsur kerugian negara berdasarkan audit, yang dilakukan oleh auditor independen pada Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni dan Rekan atas dugaan Tipikor dalam penyalahgunaan anggaran dana hibah yang diberikan kepada KONI Provinsi Lampung Tahun 2020.

Hutamrin mengatakan, dari hasil audit tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Belanja Hibah KONI Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh pengurusnya yang mengakibatkan kerugian negara.

“Kerugian negara tersebut berasal dari mana saja, hal tersebut nanti akan diuraikan dalam proses persidangan. Nanti secara detail kami akan ungkap di dalam proses persidangan,” kata dia.

Kemudian, ia mengatakan bahwa selanjutnya Tim Penyidik Kejati akan melakukan ekspos berdasarkan fakta dan data hasil penyidikan guna menentukan tersangka.

“Secepat mungkin penentuan tersangka pada kasus ini akan ditetapkan, karena kami telah mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara,” kata dia.

Hutamrin kembali mengatakan, penetapan tersangka pada kasus ini kemungkinan setelah ekspos fakta dan data hasil penyelidikan dengan berlandaskan KUHAP serta keterangan ahli berdasarkan adanya perhitungan kerugian negara.

“Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah bisa ada ditetapkan tersangka pada dugaan kasus Tipikor dalam penyalahgunaan anggaran dana hibah yang diberikan kepada KONI Provinsi Lampung Tahun 2020,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Ketua LPPPL Alzier Dianis Thabranie bakal menyurati Jaksa Agung ST. Burhanuddin ihwal kasus KONI Lampung yang terkesan lambat penanganannya.

Selain lambat penanganannya, menurut Alzier, ia menduga seharusnya lebih dari 2,5 miliar kerugian negara dalam dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung TA 2020 tersebut.

“Saya menduga seharusnya kerugian negara itu lebih dari 2,5 miliar. Makanya saya bakal menyurati Pak St Burhanuddin ihwal kasus KONI Lampung. Selain itu juga jangan sampai lambatnya penanganan ini karena belum adanya penetapan tersangka, bakal jadi preseden buruk bagi lembaga Adhiyaksa,” ucap Alzier Rabu (26/11/2022).

Alzier kembali berujar, karena telah ditemukannya unsur kerugian negara, maka Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung beserta jajarannya mesti konsisten dalam mengungkap kasus KONI Lampung ini, dan juga segera menangkap aktor-aktor yang dengan sengaja hendak memperkaya diri sendiri maupun kelompok melalui cara-cara yang melawan hukum.

“Segera ungkap dan tangkap aktor-aktor yang sengaja hendak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dengan perbuatan melawan hukum. Tentunya praktik korupsi ini adalah kejahatan luar biasa, hal ini mesti jadi atensi khusus Pak Nanang sebagai Kajati Lampung,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Dua Kasus Besar Diungkap Polda Lampung, 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal Disita

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp2,06 miliar.

Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, perdagangan, dan karantina terkait pengangkutan 22 ton beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Kedua pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolda Lampung dalam konferensi pers di depan Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).

Dalam keterangannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. menegaskan, bahwa Polda Lampung berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, tegas, transparan, dan berkeadilan demi menjaga stabilitas keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat.

“Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap tindak pidana ditangani secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Wakapolda menjelaskan, dari 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 20 tersangka.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa 27.740 liter solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil dengan tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga menggunakan sejumlah modus operandi, di antaranya memanfaatkan kendaraan dengan tangki modifikasi, menggunakan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Amankan 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal

Selain kasus BBM subsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, perdagangan, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terkait pengangkutan beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, personel Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi mengenai dugaan pengangkutan beras impor yang tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan pemerintah pusat serta tidak dilengkapi sertifikat dari negara asal.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TNI di Rest Area KM 20, Terbanggi Besar, Lampung Selatan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22.000 kilogram atau 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.

Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek maupun label, yang hanya mencantumkan kode IR42.

Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan keabsahan barang yang diangkut tersebut.

Berdasarkan keterangan awal pengemudi, beras itu berasal dari kegiatan bongkar muat kapal di sebuah pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Selanjutnya, beras tersebut rencananya akan dibawa menuju Jalan Lingkar Tanjung Pura, Desa Wargasari, Kecamatan Karawang Timur.

Penyidikan Masih Berlanjut

Wakapolda menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan pengangkutan beras tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti lainnya.

Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum, penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses penuntutan lebih lanjut.

Polda Lampung menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum diimbau segera melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7611-992.

Melalui komitmen Polisi Bersama Masyarakat, Polda Lampung menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. (Indra)

Facebook Comments Box
Continue Reading