DPRD
Ni Ketut Dewi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila
Alteripost.co Lampung Tengah – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Ni Ketut Dewi Nadi menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di kebun Edukasi Tri dharma Arta Rumbia Kecamatan Rumbia Lampung Tengah (Lamteng). Jumat (10 /3/2023).
Dalam acara tersebut Ni Ketut Dewi Nadi mengatakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komponen masyarakat bahwa NKRI berdiri diatas pondasi Ideologi Pancasila dengan memiliki ciri khas Kebhinekaan Ras, Suku, Budaya, dan Agama.
Selain itu, sosialisasi juga harapkan dapat mewujud kan tekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, menguatkan rasa Nasionalisme atau rasa Kebangsaan sebagai bagian dari identitas dunia yang bermartabat, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sekaligus menyegarkan kembali pemahaman terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya, meredam berkembangnya penonjolan sikap primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi Bangsa, serta untuk menangkap paham radikalisme dan terorisme utamanya kepada kaum milenial,” ujar Dewi Nadi.
Sementara itu Kapolsek Rumbia Iptu Hairil Rizal selaku Nara sumber pertama mengungkapkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan bentuk pengokohan eksistensi sebagai bangsa yang kuat, bersatu dan berdaya saing, serta terjaganya sejarah dan kecintaan terhadap tanah air.
Hairil Rizal menambahkan bahwa sosialisasi ini dilatar belakangi beberapa hal diantaranya, fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia secara alamiah mengalami suatu pergeseran yang signifikan dari semua kondisi kehidupan.
“Kemudian terjadinya berbagai gejolak atau konflik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, tercabutnya nilai-nilai religius dari akar budaya bangsa, sehingga orang ingin serba instan, tidak sabar, pragmatis, materialistis, sampai pada tingkat krisis kemanusiaan yang berbahaya,” ucapnya.
Selanjutnya I Komang Koheri Anggota DPR RI Komisi VIII selaku Narasumber kedua menjelaskan melalui Sosialisasi ini dapat menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain, mengembangkan sikap toleransi, dan menyubur kan proses pembauran antar seluruh elemen.
‘’Saya berharap dengan mengikuti sosialisasi dapat menumbuhkan toleransi antar sesama serta dapat mengamalkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” harapnya.
“Oleh karenanya, semua peserta juga diharapkan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga wawasan dan pengetahuan yang diperoleh dapat di sebar luaskan dan diimplementasikan di Lingkungan masyarakat, karena ini merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara,’’ pungkasnya.(*).
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
