Connect with us

Bandar Lampung

Herman HN Akan Cabut Izin Pengembang Perumahan Citraland

Published

on

BANDAR LAMPUNG – Walikota Bandar Lampung Herman HN akan cabut izin pengembang perumahan Citraland apabila tidak bertanggung jawab, atas insiden rumah roboh yang terjadi kemarin. Rabu (27/01/2021).

Walikota Bandar Lampung Herman HN saat ditemuu di wilayah Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandar Lampung menegaskan, bahwa pihaknya akan mencabut izin Pengembang Citraland pasca insiden longsor yang mengakibatkan dua unit rumah ambruk hingga rata dengan tanah.

“Ya pengembang perumahan Citraland harus ganti rugi, terutama pada pemilik rumah, kalau tidak selesai iya akan kita cabut izin atau hak pengembangnya, kalau itu tidak diselesaikan dengan cepat”. Tegas Walikota Herman HN.

Selanjutnya, Walikota Herman HN juga meminta pihak Citraland untuk mengevaluasi atas insiden yang mengakibatkan rumah ambruk tersebut, agar insiden seperti ini tidak terulang kembali.

“Ini memang musibah, tapi tetap pihak pengembang tetap harus bertanggung jawab, kepada masyarakat disekitar itu. Harus dibagusin lagi”. Pungkas Walikota Herman HN. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bandar Lampung

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Bentuk Posko Satgas THR Tahun 2024

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana akan membentuk Pos Komando Satuan Tugas Tunjangan Hari Raya (Posko Satgas THR) bagi Pegawai Swasta yang tidak terbayarkan.

Walikota Bandar Lampung menyampaikan, terkait THR Pegawai Swasta telah dilaksanakan rapat untuk membentuk Posko Satgas THR.

“Masalah THR untuk pegawai swasta yang tidak dibayarkan, sudah kami rapatkan,” terangnya saat melakukan Safari Ramadhan di Masjid Khoirunnas Tanjung Senang, Rabu (20/03/24).

Ia meminta Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan untuk memimpin langsung pembentukan Posko tersebut.

“Sekda yang akan memimpin untuk membuat Posko Satgas THR,” pungkasnya.

Diketahui, Hal tersebut disampaikannya merujuk permintaan Menteri Ketenagakerjaan yang meminta tiap-tiap kepala daerah memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berjalan lancar

“Saya minta para gubernur, bupati dan walikota, membentuk pos komando satuan tugas ketenagakerjaan, yang melayani konsultasi dan penegakan hukum THR keagamaan 2024 di masing-masing wilayah,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat jumpa pers di kantornya, Jalan Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan, Senin (18/03/24). (Ta).

Facebook Comments Box
Continue Reading