Bandar Lampung
Sekda Kota Bandar Lampung : Keterlambatan Itu Dilatar Belakangi Masalah Tekhnis
BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung Badri Tamam ditemani kepala Dinas (Kadis) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) angkat bicara terkait gaji Aperatur Sipil Negeri (ASN) yang terlambat cair. Kamis (4/2/2021).
Badri Tamam menjelaskan, keterlambatan gaji di pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung di picu oleh beberapa hal seperti dana transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk gaji. ”Keterlambatan itu dilatar belakangi masalah tekhnis menyangkut masalah Sistem Operasional Prosedur (SOP)”.
“Sesuai dengan ketentuan PMK terkait dana transfer ini, pada tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020. Kalau tahun 2020 dana transfer itu turun langsung dari kementerian keuangan kepada daerah setiap akhir bulan tanpa ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan untuk tahun 2021 SOP berubah ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh daerah dalam penyaluran transfer dana alokasi umum”. Ungkapnya.
Sementara itu Kadis BPKAD Wilson mengungkapkan, terkait keterlambatan pembayaran gaji ASN ini dikarenakan adanya updating sistem aplikasi terkait pelaporan penyaluran dana transfer umum daerah sesuai dengan FK nomor 233. Pada Tanggal 11 Januari ada edaran dari kementerian keuangan nomor 4 tahun 2021, terkait adanya penambahan laporan data dan ada tiga item laporan.
“Untuk saat ini update by sistem sedang di lakukan. Ketika ini sudah selesai, isnyallah dana transfer DAU turun ke kas kita dan langsung akan kita sampaikan ke ASN kota Bandar Lampung. Saat ini sedang di proses. Harapan kita ini bisa di cairkan dan disalurkan kepada ASN”. Pungkasnya. (*).
Bandar Lampung
Ratusan Pensiunan Guru Mesti Mendapatkan Kembali Haknya, Asroni Paslah: Audit Koperasi Betik Gawi!
Alteripost.co, Bandarlampung-
Belum lama ini publik Bandarlampung dihebohkan dengan aksi demo yang dilakukan ratusan pensiunan guru yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.
Sekitar 270 pensiunan guru tersebut menuntut pengembalian dana pensiun yang telah mereka simpan melalui Koperasi Betik Gawi selama bertahun-tahun.
Diketahui, tabungan ini dikumpulkan melalui pemotongan Rp100 ribu dari gaji setiap guru per bulan sejak 2018, dengan nilainya saat ini ditaksir mencapai Rp100 miliar.
Kegaduhan itu pun memancing perhatian anggota DPRD Bandarlampung dari Fraksi Gerindra Asroni Paslah. Ia mendukung langkah Pemkot Bandarlampung yang hendak mengaudit Koperasi Betik Gawi.
“Tentu saya sebagai anggota DPRD yang punya tanggungjawab moral kepada masyarakat, saya mendukung langkah Pemkot Bandarlampung melakukan audit pada Koperasi Betik Gawi. Karena kita ingin tahu uang ini alirannya ke mana saja. Kenapa ketika para pensiunan guru hendak mengambil haknya dipersulit,” ucap Ketua DPC Gerindra Bandarlampung tersebut, Selasa (10/09/2024).
Asroni pun meminta atensi dari Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejati dan Polda. Mengingat hal ini sangat krusial, karena ratusan pensiunan guru ini meminta hak mereka yang disimpan di Koperasi Betik Gawi untuk dikembalikan.
“Ini menyangkut hak ratusan pensiunan guru, jadi saya meminta APH mengatensi soal kegaduhan ini. Apakah ada unsur dugaan penyelewengan atau penggelapan yang dilakukan pihak manajemen Koperasi Betik Gawi atau tidak? Tentu harus kita cari tahu semua kebenarannya seperti apa,” tegas Asroni.
Ia pun berharap persoalan ini dapat segera terselesaikan. Sehingga ratusan pensiunan guru tersebut mendapatkan kembali haknya.
“Prinsipnya kita akan kawal persoalan ini sampai ratusan pensiunan guru mendapatkan kembali haknya,” pungkas Asroni. (Gus)