Connect with us

Lampung

Soal Tender Rp2,4 Miliar Milik BPSDM, Begini Penjelasan Biro Pengadaan

Published

on

Foto: Kepala Biro Pengadaan saat memberikan keterangan kepada awak media

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Lampung Slamet Riadi menegaskan, pembatalan paket proyek Penyediaan Makan dan Minum Peserta dan Panitia PKA, PKP dan LATSAR, senilai Rp2,4 miliar tahun anggaran 2021 untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung telah sesuai regulasi.

Slamet Riyadi didampingi Pokja mengatakan,
ada 19 rekanan yang mendaftar tender tersebut, tapi yang memasukkan penawaran hanya dua perusahaan (rekanan).

Ia memaparkan, ada tahapan-tahapan yang dilalui saat proses lelang online, rekanan juga bisa bertanya atau jika ada keluhan melalui tahap demi tahap sampai pembukaan dokumen penawaran.

“Kami juga evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis, memang benar salah satu rekanan yang memasukkan penawaran harga di bawah harga, setelah kita evaluasi keduanya tidak memenuhi syarat, jadi kita tenderkan ulang,” kata dia, Rabu (5/5/2021).

Ia menjelaskan, para rekanan di proyek ini tidak ada salah satupun rekanan yang memasukkan metode, rekanan itu harus menunjukkan pengalaman yang pernah dikerjakan melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) atau pengguna anggaran (PA).

“Namun mereka yang mengklaim pernah mengerjakan pekerjaan, itu poin yang menggugurkan mereka,” jelasnya.

Lanjut dia, selama lima hari masa sanggah tidak ada peserta yang menyanggah, artinya secara hukum dianggap setuju dilakukan tender ulang. Dimungkinkan sambung dia, rekanan kurang membaca dengan cermat tentang pembatalan pemenang proyek, padahal ada semua persyaratan apa yang harus disiapkan.

“Kalau tidak memenuhi itu ya apa boleh buat digugurkan, nanti setelah itu akan dijadwalkan kembali untuk tender ulang,” ucapnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Pemprov Lampung Dorong Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Ekonomi dan Pemberdayaan Desa

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak seluruh kader Karang Taruna untuk menjadi motor penggerak ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi di tingkat desa. Hal ini dinilai sangat krusial guna mempercepat pembangunan daerah dan mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pesan tersebut ditegaskan Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulpakar, saat membuka secara Temu Karya ke-VIII Karang Taruna Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur, Sabtu (8/8/2026).

Agenda utama dari temu karya ini juga dilakukan Pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Masa Bakti 2026-2031.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengapresiasi pengabdian Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah yang terus konsisten merawat semangat kesetiakawanan sosial dan gotong royong hingga ke akar rumput.

Gubernur menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda dalam menyukseskan berbagai program prioritas provinsi, seperti Sekolah Unggulan, Kelas Migran Vokasi, Desaku Maju, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

“Manfaatkan teknologi sebagai sarana berinovasi, kembangkan potensi unggulan Lampung mulai dari pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar inovasi kepemudaan bisa terintegrasi dengan pembangunan daerah, yang ia tutup dengan manis melalui sebuah pantun penyemangat pengabdian.

Sementara itu, Plt. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi, melaporkan bahwa pelaksanaan Temu Karya ke-VIII ini didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) tertanggal 20 April 2026. Di hadapan seluruh ketua dan sekretaris Karang Taruna kabupaten/kota yang hadir, Yuliardi berharap agar organisasi ini selalu diposisikan sebagai aset penggerak, bukan sebagai beban daerah.

“Harapan kami bersama Pak Gubernur, kami bisa terus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Kami ingin maju, dan kemajuan kami pasti linear dengan kemajuan pemerintah,” ujar Yuliardi. Ia juga mengapresiasi soliditas seluruh kader di kabupaten/kota yang selama ini mampu mengelola dinamika organisasi dengan sangat baik.

Turut hadir memberikan arahan, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) PNKT, Ahmad Bahtiar Sebayang, yang mewakili Ketua Umum G. Budisatrio Djiwandono. Ia menekankan bahwa Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan berpelat merah memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal ketat program-program strategis Presiden RI agar benar-benar tepat sasaran.

Terlebih, arah kebijakan ekonomi nasional saat ini sangat berfokus pada pendistribusian anggaran langsung ke kantong-kantong desa untuk mendorong kelas menengah baru dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, Bahtiar mengajak Karang Taruna Lampung untuk agresif mencetak wirausaha muda. Menurutnya, rasio ideal pengusaha untuk mencapai status negara maju adalah 16-17 persen, sedangkan Indonesia saat ini baru menyentuh angka 4 persen.

“Banyak sekali program negara di bawah, dari hulu ke hilir, yang bisa kita suplai dan pasarkan. Teman-teman harus bisa menangkap peluang ini,” pungkas Bahtiar. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading