Kota Metro
Ady Erlansyah Pimpin Tim Monitoring Pantau PKPM di Metro
Alteripost.co, Metro-
Tim Monitoring pemantau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKPM), yang dibentuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, melakukan pemantauan di Kota Metro, Kamis (6/5/2021).
Tim Monitoring dari Divisi IV ini dipimpin Adi Erlansyah melakukan monitoring di Kampung Relawan Kampung Tangguh Mandiri Penanggulangan Covid-19, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Metro.
“Saya meminta kepada jajaran Pemkot Metro untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,” tegas Adi Erlansyah.
Adi Erlansyah minta, Pemkot Metro melaksanakan pencegahan dengan menerapkan Protokol Kesehatan 3M, penanganan dengan melakukan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), dan pembinaan dengan mengoptimalkan Perangkat Pekon atau Kelurahan sampai tingkat RT RW, serta Pendukung Pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan.
Adi Erlansyah menjelaskan bahwa tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktifitas masyarakat khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Terkait dengan kondisi tersebut maka Tim Monitoring Covid-19 Provinsi Lampung melakukan pemantauan guna memastikan seluruh Kabupaten/Kota mematuhi terlaksananya PPKM dan PPKM Mikro sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Metro telah menerapkan PPKM Mikro dengan menyiapkan 22 Kampung Tangguh Mandiri (KTM) dalam penanganan Covid-19.
Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa hampir setiap hari Pemkot Metro melakukan kegiatan terkait penanganan Covid-19 dengan selalu berkoordinasi dengan semua kekuatan, dengan seluruh jajaran yang ada.
“Alhamdulillah kami tetap kuat, mudah-mudahan kami tetap kuat dan bisa segera menangani Covid secara baik, walaupun metro zonanya sangat rawan,” jelasnya.
“Dengan kekuatan yang begitu kuat, kami berupaya untuk melakukan yang terbaik dan akan lebih siap dalam menghadapi resiko apapun,” tambahnya.
Tim Monitoring dari Divisi IV yang Dipimpin Adi Erlansyah Pantau Pelaksanaan PPKM dan Penanganan Covid-19 di Kota Metro
Jelang Hari Raya, Gubernur Lampung Tinjau Terminal Rajabasa Dan Bandara Radin Inten II.
Gubernur Arinal Bentuk Tim Monitoring Pantau Pelaksanaan PPKM, Bagikan Masker ke Gugus Tugas Kabupaten Tulangbawang
Qomaru Zaman mengatakan di KTM ini sudah disiapkan rumah isolasi, sehingga apabila ada masyarakat yang harus diisolasi, maka tidak boleh diisolasi dirumah lagi, namun harus diisolasi di rumah yang telah disiapkan gugus tugas.
Sedangkan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Qomaru menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Metro, bersama jajaran Polres dan Kodim, telah menyiapkan lima titik cek point yang mulai hari akan dilakukan pengetatan sesuai dengan protokol kesehatan kepada pendatang yang dari jauh.
Dalam kesempatan itu, Satgas penanangan Covid-19 Provinsi Lampung menyerahkan bantuan masker sebanyak 2.000 masker kepada jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Kota Metro yang ditujukan untuk masyarakat Metro.
Seperti diketahui, guna meminimalisir dampak penyebaran Covid-19 akibat libur panjang perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Mudik, serta meninjau pelaksanaan PPKM dan PPKM Berbasis Mikro, Gubernur membentuk Tim Monitoring.
Tim Monitoring ini bertugas untuk memonitor pelaksanaan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Berbasis Mikro di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung agar bisa meminimalisir dampak penyebaran Covid 19 akibat libur panjang perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Mudik.
Tim juga sekaligus memonitor pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1652/VI.07/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Peniadaan Mudik dan Pengetatan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1665/VI.07/2021 tentang Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H , Kenaikan Isa Al Masih dan Hari Raya Waisak dalam Situasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung. (Rls)
Kota Metro
Rapat DPRD Tentang Pengambilan Keputusan Bersama Terhadap Raperda Kota Metro
Alteripost Kota Metro – Walikota Metro menyampaikan berapa hal dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut Walikota Metro, Wahdi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro kesediaan melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama pembahasan Raperda tersebut.
“Sehingga tercapailah kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Metro terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Anggaran APBD Kota Metro tahun 2023,” tuturnya di Ruang Sidang DPRD setempat, Kamis (08/08/2024).
Dirinya pun menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan terhadap Raperda Pelaksanaan APBD Kota Metro TA 2023 yang sebelumnya sudah disampaikan pada tanggal 3 Juli 2024 yang lalu.
“Melalui beberapa tahapan yang dibarengi dengan proses dengar pendapat dan pembahasan yang intensif antara DPRD Kota Metro dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD-OPD terkait,” ungkap Wahdi.
Wahdi mengatakan, berbagai masukan, saran dan kritik terhadap subtansi laporan keuangan khusus maupun Pelaksanaan Program Pembangunan di Bumi Sai Wawai.
Baik program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang baru akan dilaksanakan, yang merupakan referensi penting bagi kami untuk terus melakukan pembelajaran, pembenahan, serta perubahan dikemudian hari guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Wahdi.
Wahdi menyebut jika semua dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, monitoring, evaluasi, pertanggungjawaban dilakukan dengan baik maka yang mendapatkan keuntungannya adalah masyarakat Kota Metro.
“Perbedaan pendapat dalam setiap tahapan merupakan bentuk kepedulian kita bersama terhadap Kota Metro,” ujar Wahdi.
Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah yang telah yang telah disepakati dan disetujui bersama tersebut akan segera disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
“Rancangan ini akan kami sampaikan ke Provinsi, guna dievaluasi dan mendapatkan persetujuan Gubernur Lampung seta dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” tutupnya. (ADV).