Lampung
Cek Ketersediaan Daging Sapi, Disperindag dan Disnak Lampung Sidak Sejumlah Pasar
Alteripost.co, Bandarlampung –
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung Elvira Umihanni Bersama Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Lampung Lili Mawarti, dan Satgas Pangan Polda Lampung AKBP Sastra Budi mengunjungi Pasar Pasir Gintung guna mengecek harga dan ketersedian daging sapi di pasaran.
Kunjungan tersebut, untuk melihat secara langsung ketersedian harga daging sapi dan memantau penyebab kenaikan harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional yang mulai merangkak naik hingga 140 ribu hingga 150 ribu perkilogram sejak kemarin dan hari ini, Selasa (11/5/2021).
Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni didampingi Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri Mohammad Zimmi Skil menjelaskan bahwa, kenaikan harga daging sapi mulai terlihat dari para agen dan juga pengecer di pasar.
“Hari ini daging sapi cukup naik 140 – 150 ribu perkilogram, makanya kami langsung tinjau kelapangan ke Pasir Gintung untuk memastikan ketersediaan daging dan jumlah ketersediaan di Rumah Potong Hewan (RPH) tampan (Zbeef Indonesia),” kata Mohammad Zimmi Skil kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).
Menurut Zimmi, kenaikan harga daging sapi ini sering menjadi fenomena menjelang hari Raya Idul Fitri dan pihak dinas terkait dan juga Satgas pangan siap untuk menstabilkan harga.
“Hal ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya menjelang mendekati hari lebaran ada kenaikan tetapi untuk stok dan ketersediaan bisa tanya langsung ke dinas peternakan yang mana dinas perindag bersama dengan satgas dan dinas terkait kedepannya siap menstabilkan harga di seluruh wilayah di Provinsi Lampung dengan Operasi Pasar,” jelasnya.
Usai mengunjungi Pasar Pasir Gintung, sejumlah rombongan dari Dinas Perindag dan Dinas Peternakan serta Satgas Pangan langsung melanjutkan kunjungan ke Rumah Potong Hewan Tampan yang ada diwilayah Kemiling untuk memastikan jumlah pemotongan sapi hidup dan harga dari Rumah Potong hewan (Zbeef Indonesia)
” Ya, semoga setelah lebaran harga daging sapi menurun dikarenakan permintaan secara otomatis juga menurun,” kata dia. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026)
Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.
Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.
Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.
Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.
“Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung” tegas Wakil Gubernur.
Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
“Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen,” ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.
Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026.(*)
Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan
Wali Kota Bandarlampung Dukung Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027
Lampung Siapkan Restorasi Hutan 35 Ribu Hektare, Libatkan 18 Ribu Petani Lewat Program Perhutanan Sosial
