Connect with us

Lampung

Gubernur Arinal Akhirnya Izinkan Sholat ID di Masjid Dengan Pengecualian

Published

on

Foto: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Akhirnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengizinkan, digelarnya tradisi malam takbiran, dan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid dan Musholla, serta Tanah Lapang dengan pengecualian tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat.

Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 045-2/1807/02/2021, tertanggal (10/5), yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi,

Sesuai Surat Edaran tersebut, secara teknis, aturan penyelenggaraan Takbiran, boleh dilaksanakan, dengan peserta 10 persen, dari kemampuan dan kapasitas daya tampung setiap Masjid atau Musholla.

Kemudian bagi Kabupaten atau Kota yang berstatus Zona Hijau atau Kuning, diperkenankan menggelar Sholat Idul Fitri berjamaah, dengan peserta 50 % dari kapasitas dan daya tampung maksimal setiap Masjid, Musholla dan Tanah Lapang.

“Takbiran di Masjid, serta Sholat Idul Fitri 1442 H, di Masjid atau di Tanah Lapang, boleh digelar berjamaah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, untuk menghindari Covid-19,” tegas Gubernur Arinal.

Panitia Sholat Idul Fitri harus berkordinasi dengan Satgas Covid-19 Pemerintah, serta pihak keamanan, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, antara lain menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer, melakukan pengukuran suhu badan, jemaah wajib memakai masker, membawa perlengkapan sholat masing-masing, tidak berjabat tangan, dan durasi waktu Khotbah Idul Fitri tidak lebih dari 20 menit. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Beberapa Kegiatan Masih Jadi Temuan BPK, Alzier Sebut Kinerja Inspektorat Lampung Tidak Maksimal

Published

on

Foto: Tokoh Lampung M. Alzier Dianis Thabranie

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Inspektorat Lampung kembali disoal usai sejumlah kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kegiatan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan, serta ada beberapa kegiatan yang masuk kategori kelebihan pembayaran.

Salah satu tokoh Lampung Alzier Dianis Thabranie (ADT), turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung di bawah komando Inspektur Freddy SM.

Alzier menduga, masih cukup banyak kegiatan baik fisik maupun jasa di Tahun Anggaran (2021) yang menjadi temuan BPK menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat Lampung tidak maksimal.

“Inspektorat Lampung tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Sehingga sejumlah kegiatan masih jadi temuan BPK,” ucap Alzier, Kamis (19/05/2022).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana juga turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung. Bahkan ia sampai mempertanyakan kerja Inspektorat Lampung ngapain aja? Mengingat masih cukup banyak kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK.

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar.

Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. Serta jika dikupas semakin dalam masih ada beberapa kegiatan lainnya yang menjadi temuan BPK. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading