Connect with us

Lampung

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Penanganan Covid-19

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui jajarannya mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 secara daring, dengan topik Pemenuhan Tenaga Kesehatan Swabber dan Swab Antigen untuk 21 Titik Penyekatan Jalan Tol Pulau Jawa Antisipasi Arus Balik bersama Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, bertempat di Posko Satgas Covid-19 Pemprov Lampung Ruang Abung Balai Keratun, Jumat (14/05).

Turut hadir dalam rapat, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala BPBD, Sekretaris Dinas Kesehatan, Dirlantas Polda Lampung, Perwakilan Pemprov Banten, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jatim.

Di dalam rapat, Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo menyebutkan, penyekatan dan pengetatan pemeriksaan di 21 titik ini, terutama di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, sebagai langkah antisipasi arus balik pasca Perayaan Idul Fitri 2021.

“Jangan sampai terjadi kasus eksponensial, terutama yang dirawat di rumah sakit atau meninggal, sehingga strategi kita adalah ketika ada yang terindikasi bergejala harus segera dirawat,” ujar Doni Monardo.

Doni Monardo menambahkan, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen P2P akan mendukung dalam keperluan pengadaan Rapid Test Antigen.

Titik Pos Penyekatan yang direncanakan oleh Pemprov Lampung berada di Rest Area 87 B di sekitar Natar, Rest Area 20 B di Kalianda Timur, Pintu Gerbang Pelabuhan Bakauheni, Terminal Bakauheni. Bagi Pemotor, pos penyekatan berada di Exit Tol Hatta.

Polda-Polda menjadi koordinator wilayah penanganan arus balik di daerah-daerah. Khusus penanganan di pelabuhan, Ketua Satgas Covid-19 Nasional mengamanatkan agar Pemprov Lampung berkoordinasi Kapolda Lampung dan Danrem 043/Gatam. Untuk alat tes Rapid Antigen, akan disalurkan melalui Pusdokkes Polri dan jajaran di daerah.

Setelah mengikuti rakor bersama Satgas Covid-19 Nasional, Sekda Provinsi Lampung memimpin briefing terkait beberapa hal yang menjadi kesimpulan di dalam rakor. Untuk antisipasi seandainya terjadi angka positif yang cukup tinggi, Sekda meminta agar kapasitas RS Bob Bazar di Kalianda ditingkatkan. Selain itu perlu diupayakan langkah-langkah alternatif lainnya terkait kapasitas ruang perawatan.

Sekdaprov Lampung menambahkan, upaya yang dilakukan Pemprov Lampung bersama dengan daerah lainnya yang terkait penanganan arus balik merupakan langkah Nasional. Oleh karenanya, Sekda meminta agar setiap dinas/instansi secara harian dapat melaporkan perkembangan kepada dinas/instansi vertikal. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Tiga Konstituen Dewan Pers Bentuk Sekretariat Bersama di Lampung

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Menyikapi dinamika yang berkembang belakangan ini, tiga asosiasi media siber di Lampung bersepakat membentuk sekretariat bersama. Ketiga asosiasi tersebut tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.

Fenomena “no viral no justice” yang kerap berlangsung di media sosial menjadi salah satu pendorong terjadinya kesepakatan tersebut. Di mana masing-masing pengurus asosiasi melihat peran pers harus lebih dikedepankan. Agar publik tetap terjaga memperoleh informasi valid.

Sementara di sisi lain munculnya persoalan dan tantangan dalam pembangunan, serta penegakan hukum yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan publik menjadi pertimbangan berikutnya untuk disikapi oleh sekretariat bersama.

Adapun ketiga asosiasi yang akan berhimpun dalam ikatan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung adalah JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).

Untuk memperlancar koordinasi pada sekretariat bersama disepakati disusun kepengurusan yang mengakomodir perwakilan dari masing-masing asosiasi. Struktur tersebut yakni koordinator, wakil koordinator dan sekretaris. Lalu dibentuk 3 divisi kerja meliputi Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.

“Pembentukan sekretariat bersama ini jelas menjadi kabar gembira. Setidaknya ini menandakan jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk bersedia melebur demi mengawal kepentingan masyarakat Lampung,” kata Donny Irawan (Ketua SMSI Lampung) yang ditunjuk menjadi Koordinator Sekretariat Bersama, Selasa (21/04/2026).

Dia berharap, melalui dukungan besar dari seluruh anggota masing-masing asosiasi yang jumlahnya ratusan dan tersebar pada 15 kabupaten/kota ini, dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi efektif baik bagi internal sekretariat, terlebih untuk mengawal kepentingan masyarakat.

“Saya melihat sekretariat bersama ini tak ubahnya seperti ‘Rumah Besar’ bagi kami. Ini juga menjadi sejarah di Lampung, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kolaborasi antarasosiasi media seperti ini. Atau malah dalam skala nasional pun belum pernah ada. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami yang berada di dalam sekretariat bersama,” urainya di Sekretariat Bersama di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandarlampung.

Lebih lanjut Donny mengatakan, sekretariat bersama akan mencermati berbagai dinamika yang berkembang di Lampung yang menyangkut hajat hidup khalayak luas. “Kami tentu akan fair. Ketika ada hal baik untuk masyarakat, kami sampaikan apresiasi. Sebaliknya, kalau ada yang perlu dikontrol, kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.”

Termasuk, sambung Donny, terhadap kebijakan atau program di tingkat pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. “Jika memang niatan baik itu juga dijalankan secara baik dan benar, maka perlu diapresiasi,” ujarnya.

Donny menggaris bawahi sekretariat bersama akan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo agar terlaksana optimal. Seperti pelaksanaan dua program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Tentunya pula kita akan mengawal pelaksanaan pembangunan di Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, agar sukses mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” terangnya.

Ahmad Novriwan (Ketua JMSI Lampung) menambahkan, pelaksanaan kontrol sosial yang akan dijalankan Sekretariat Bersama dipastikan mengedepankan kode etik jurnalistik. Termasuk melakukan verifikasi berlapis atas suatu topik tertentu yang sedang didalami.

“Kontrol sosial di sini jangan disalah artikan sebagai niatan mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial yang akan diimplementasikan tiada lain untuk memastikan sesuatu yang sudah menjadi kebijakan publik agar dapat dijalankan sesuai ketentuan,” terang Novriwan, selaku Wakil Koordinator pada Sekretariat Bersama.

“Jadi kami hanya ingin mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau ada yang melenceng wajar kalau diingatkan supaya bisa kembali pada relnya, biar tetap on the track,” imbuhnya.

Novriwan mengatakan sekretariat bersama ini akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Dalam prosesinya nanti akan ditandai dengan penanda tanganan pakta integritas dari masing-masing ketua asosiasi. “Hasil rapat kemarin diputuskan Insya Allah minggu depan sekretariat bersama dideklarasikan,” katanya.

Sementara Hendri Std (Ketua AMSI Lampung) menjelaskan selain mengaktifkan tiga divisi pada sekretariat bersama, kolaborasi ini juga akan membersamai masyarakat agar turut berpartisipasi aktif berkontribusi dalam pembangunan.

“Untuk itu sekretariat bersama akan mengaktifkan saluran informasi yang akan menampung informasi atau pengaduan dari masyarakat Lampung. Kita buka saluran melalui WhatsApp serta media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Instrumen ini disediakan untuk mengakomodir aspirasi publik,” terang Hendri selaku Sekretaris pada Sekretariat Bersama.

Menurutnya bagi anggota masyarakat yang ingin menyampaikan informasi namun merasa terancam keselamatannya, maka Sekretariat Bersama menjamin akan menjaga dan melindungi identitas pelapor. “Keselamatan pelapor wajib kami lindungi,” katanya.

Hendri juga menyebutkan, setelah Sekretariat Bersama dideklarasikan fokus perdana akan mencermati pelaksanaan MBG dan menyusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua program itu dianggap penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. “Kita akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan juknis,” pungkas Hendri. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading