Lampung
Danrem 043/Gatam Dampingi Kepala BNPB Tinjau Penyekatan Arus Balik Mudik di Bakauheni
Alteripost.co, Lampung Selatan-
Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Drajad Brima Yoga S.I.P.,M.H., bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Drs Hendro Sugiatno M.M., dampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Munardo meninjau pelaksanaan penyekatan arus balik mudik di pelabuhan ASDP Bakauheni Lampung Selatan, Sabtu (15/05/2021).
Pelaksanaan peninjauan ini dilakukan ke pos-pos penyekatan gabungan TNI, Polri serta Dinas terkait dari Pemerintah daerah disekitar pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan ASDP Bakauheni.
Rombongan Kepala BNPB melihat langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas di lapangan dengan melaksanakan rapid tes bagi calon penumpang yang tidak memiliki surat keterangan sehat dari pihak kesehatan bagi warga, yang akan melakukan penyeberangan dalam rangka mengatur keluar dan masuknya para pemudik yang memungkinkan akan membawa penularan wabah Covid-19 baik dari luar maupun dari wilayah Sumatra dimana pelabuhan Bakauheni adalah pelabuhan penghubung pulau Sumatera dan pulau Jawa.
Sebelumnya petugas sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghimbau serta melarang para warga masyarakat agar tidak melakukan mudik, namun hal ini dilakukan untuk mengantisipasi para warga yang akan melakukan penyeberangan dengan tujuan Sumatra maupun tujuan ke pulau Jawa yang mungkin dalam pelaksanaan penyekatan lolos dari penjagaan petugas di lapangan.
Saat melakukan peninjauan rombongan Kepala BNPB berkesempatan memberikan bantuan secara simbolis minuman botol bervitamin sejumlah 5000 botol kepada Pemda Provinsi Lampung untuk dibagikan kepada para petugas lapangan. Selesai peninjauan di lapangan Kepala BNPB memimpin rapat Koordinasi dengan mendengarkan paparan dari Kapolda Lampung dan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tentang pelaksanaan penyekatan arus lalu lintas mudik lebaran tahun 2021 serta perkembangan wabah Covid-19 di Wilayah provinsi Lampung,dilanjutkan melakukan Vidio Telecoference dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI bertempat di ruang VVIP kantor ASDP pelabuhan Bakauheni.
Turut hadir dalam kegiatan ini, As Ops Panglima TNI Mayjen TNI Syafrudin, Drs Darminto Sekda Provinsi Lampung Mewakili Gubernur Lampung, Bupati Lampung Selatan H.Nanang Hermanto, Kasi Ops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Slamet Winarto S.E.,Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Bintano, Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Inf Enrico Setyo Nugroho S.Sos.M.tr, Kapolres Lampung Selatan AKBP Zaki Alkazar Nasution S.H., Kadiskes Prov.Lampung Dr.Hj Reihana, Kadishub Provinsi Lampung Drs Idrus Effendi, Kolonel Czi Budi Irwan Korspri Ka BNPB dan General Manager ASDP Bakauheni Bpk Solihin. Kepala BPBD Lampung Selatan M. Darmawan. (rls)
Lampung
Tiga Konstituen Dewan Pers Bentuk Sekretariat Bersama di Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Menyikapi dinamika yang berkembang belakangan ini, tiga asosiasi media siber di Lampung bersepakat membentuk sekretariat bersama. Ketiga asosiasi tersebut tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.
Fenomena “no viral no justice” yang kerap berlangsung di media sosial menjadi salah satu pendorong terjadinya kesepakatan tersebut. Di mana masing-masing pengurus asosiasi melihat peran pers harus lebih dikedepankan. Agar publik tetap terjaga memperoleh informasi valid.
Sementara di sisi lain munculnya persoalan dan tantangan dalam pembangunan, serta penegakan hukum yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan publik menjadi pertimbangan berikutnya untuk disikapi oleh sekretariat bersama.
Adapun ketiga asosiasi yang akan berhimpun dalam ikatan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung adalah JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).
Untuk memperlancar koordinasi pada sekretariat bersama disepakati disusun kepengurusan yang mengakomodir perwakilan dari masing-masing asosiasi. Struktur tersebut yakni koordinator, wakil koordinator dan sekretaris. Lalu dibentuk 3 divisi kerja meliputi Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.
“Pembentukan sekretariat bersama ini jelas menjadi kabar gembira. Setidaknya ini menandakan jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk bersedia melebur demi mengawal kepentingan masyarakat Lampung,” kata Donny Irawan (Ketua SMSI Lampung) yang ditunjuk menjadi Koordinator Sekretariat Bersama, Selasa (21/04/2026).
Dia berharap, melalui dukungan besar dari seluruh anggota masing-masing asosiasi yang jumlahnya ratusan dan tersebar pada 15 kabupaten/kota ini, dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi efektif baik bagi internal sekretariat, terlebih untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Saya melihat sekretariat bersama ini tak ubahnya seperti ‘Rumah Besar’ bagi kami. Ini juga menjadi sejarah di Lampung, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kolaborasi antarasosiasi media seperti ini. Atau malah dalam skala nasional pun belum pernah ada. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami yang berada di dalam sekretariat bersama,” urainya di Sekretariat Bersama di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandarlampung.
Lebih lanjut Donny mengatakan, sekretariat bersama akan mencermati berbagai dinamika yang berkembang di Lampung yang menyangkut hajat hidup khalayak luas. “Kami tentu akan fair. Ketika ada hal baik untuk masyarakat, kami sampaikan apresiasi. Sebaliknya, kalau ada yang perlu dikontrol, kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.”
Termasuk, sambung Donny, terhadap kebijakan atau program di tingkat pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. “Jika memang niatan baik itu juga dijalankan secara baik dan benar, maka perlu diapresiasi,” ujarnya.
Donny menggaris bawahi sekretariat bersama akan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo agar terlaksana optimal. Seperti pelaksanaan dua program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Tentunya pula kita akan mengawal pelaksanaan pembangunan di Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, agar sukses mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” terangnya.
Ahmad Novriwan (Ketua JMSI Lampung) menambahkan, pelaksanaan kontrol sosial yang akan dijalankan Sekretariat Bersama dipastikan mengedepankan kode etik jurnalistik. Termasuk melakukan verifikasi berlapis atas suatu topik tertentu yang sedang didalami.
“Kontrol sosial di sini jangan disalah artikan sebagai niatan mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial yang akan diimplementasikan tiada lain untuk memastikan sesuatu yang sudah menjadi kebijakan publik agar dapat dijalankan sesuai ketentuan,” terang Novriwan, selaku Wakil Koordinator pada Sekretariat Bersama.
“Jadi kami hanya ingin mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau ada yang melenceng wajar kalau diingatkan supaya bisa kembali pada relnya, biar tetap on the track,” imbuhnya.
Novriwan mengatakan sekretariat bersama ini akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Dalam prosesinya nanti akan ditandai dengan penanda tanganan pakta integritas dari masing-masing ketua asosiasi. “Hasil rapat kemarin diputuskan Insya Allah minggu depan sekretariat bersama dideklarasikan,” katanya.
Sementara Hendri Std (Ketua AMSI Lampung) menjelaskan selain mengaktifkan tiga divisi pada sekretariat bersama, kolaborasi ini juga akan membersamai masyarakat agar turut berpartisipasi aktif berkontribusi dalam pembangunan.
“Untuk itu sekretariat bersama akan mengaktifkan saluran informasi yang akan menampung informasi atau pengaduan dari masyarakat Lampung. Kita buka saluran melalui WhatsApp serta media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Instrumen ini disediakan untuk mengakomodir aspirasi publik,” terang Hendri selaku Sekretaris pada Sekretariat Bersama.
Menurutnya bagi anggota masyarakat yang ingin menyampaikan informasi namun merasa terancam keselamatannya, maka Sekretariat Bersama menjamin akan menjaga dan melindungi identitas pelapor. “Keselamatan pelapor wajib kami lindungi,” katanya.
Hendri juga menyebutkan, setelah Sekretariat Bersama dideklarasikan fokus perdana akan mencermati pelaksanaan MBG dan menyusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua program itu dianggap penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. “Kita akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan juknis,” pungkas Hendri. (*)

