Lampung
Pemprov Lampung Panen Raya di Tuba
Alteripost.co, Tulang Bawang-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto bersama Bupati Tulang Bawang (Tuba) Winarti secara resmi membuka kegiatan Panen Raya di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Rabu (19/05/2021)
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan bahwa dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, pertanian adalah sektor yang paling mampu bertahan menopang perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Dimana Provinsi Lampung saat ini memiliki banyak komoditi unggulan dalam bidang pertanian, yang diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Lampung, baik pada masa pemulihan akibat Pandemi Covid-19 maupun perekonomian Lampung di masa depan.
Menurut Gubernur, Kementerian Pertanian RI telah menetapkan Provinsi Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia, yang antara lain memiliki fungsi sebagai penyedia pangan nasional, penyedia bahan baku industri, dan penyeimbang pembangunan sektor – sektor lainnya.
“Hal tersebut didasari bahwa Lampung memiliki banyak potensi komoditi unggulan dalam bidang pertanian, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, kopi, lada, kakao, sapi, kambing, ayam dan perikanan. Komoditi-komoditi tersebut telah memenuhi kebutuhan pasar lokal, menyumbang kebutuhan nasional, dan ekspor ke berbagai negara,” ungkap Gubernur
Sebagai Lokomotif Pertanian Nasional, ungkap Gubernur Arinal, tentunya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan kemajuan perekonomian Lampung. Maka kebijakan pemerintah perlu berorientasi pada upaya-upaya untuk mengatasi masalah pembangunan pertanian secara luas.
“Agar Petani, Peternak, dan Nelayan yang tinggal di Lampung, yang jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Lampung, dapat menjalankan usaha pertaniannya dengan lebih baik, produktivitas lahannya meningkat, kesejahteraannya juga meningkat, maka sejak awal kepemimpinan, Saya menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan program utama yaitu Program Kartu Petani Berjaya,” pungkas Gubernur.
Sementara itu Bupati Tulang Bawang Winarti, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur bahwa dalam situasi pandemi covid-19, warga Tulang Bawang tetap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan panen raya.
“Ada sekitar 9.871 Hektar sawah di Tulang Bawang, yang akan dipanen saat ini di Rawapitu seluas 110 Hektar, dimana kekuatan lumbung padi salah satunya ada di Rawapitu, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Sekda, Alhamdulillah, katanya pemprov siap bantu perbaikan jalan dari jalan ronggolawe sampai pintu masuk Kecamatan Rawapitu,” ucap Winarti.
Namun demikian Winarti juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tulang Bawang menganggarkan APBD sebanyak 20 miliar untuk perbaikan jalan di Rawapitu, “kalau jalan bagus, transportasi pengiriman hasil panen ke pusat-pusat sentra pasar di Tulang Bawang jadi lebih mudah,” pungkasnya
Dalam kegiatan panen raya tersebut, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan bantuan berupa bibit sebanyak 50 batang, dan benih untuk lahan seluas 1000 Hektar. Fahrizal juga menyerahkan 374 Kartu Petani Berjaya kepada petani di Kecamatan Rawapitu dan sekitarnya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sejumlah organisasi wartawan mendesak Pemprov Lampung mengevaluasi oknum anggota tim media Gubernur terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik.
Tuntutan tersebut diketahui buntut dari dugaan intimidasi terhadap jurnalis Garuda TV berinisial AA yang diminta menghentikan peliputan dan menghapus rekaman saat meliput agenda Gubernur di The Canopy, Bandar Lampung, Jumat (2/10/2026) lalu.
Kejadian tersebut membuka kembali tabir serupa yang diduga melibatkan tim media gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, menghasilkan dialog yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, didampingi sejumlah kepala OPD, serta perwakilan organisasi pers diantaranya, PWI, Forwako, AMSI, IJTI, FJPI, KWRI, PWRI, Koalisi Wartawan Lampung, Taring, IJP, dan Pewarta Foto.
Sekretaris PWI Lampung, Andi S. Panjaitan, menegaskan permintaan maaf harus datang dari pihak yang menjadi pokok persoalan.
“PWI Lampung mengecam segala bentuk pelarangan atau penghalangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan,” tegasnya.
Menurut Andi, evaluasi internal tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan tata kelola pendampingan media di lingkungan Pemprov Lampung bisa lebih profesional.
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, Abung Mamasa, menegaskan persoalan ini bukan konflik pribadi, melainkan soal batas kewenangan tim media gubernur dan kebebasan pers.
Ia bahkan menolak permintaan maaf yang disampaikan Sekdaprov Marindo atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Gubernur.
“Mohon maaf, Pak Sekda dan kepala-kepala OPD lainnya, bukan kami bermasalah dengan Sekda ataupun Gubernur. Kami tidak menerima permintaan maaf itu, karena untuk apa kami menerima? Karena konteksnya bukan Gubernur atau Sekda yang berbuat salah,” tegas Abung.
Menurut Abung, pihak yang diduga melakukan penghalangan harus hadir dan bertanggung jawab langsung.
“Sejauh mana kewenangan tim media dalam melakukan peliputan? Apakah kelasnya di atas kawan-kawan jurnalis yang melakukan peliputan? Apakah dia punya hak untuk melarang?” ujarnya.
Ia menyebut setelah kasus AA mencuat, sejumlah wartawan lain juga mengaku pernah mengalami perlakuan serupa.
Ketua FJPI Lampung, Leni Marlina, turut menyoroti dugaan kekerasan fisik terhadap jurnalis perempuan berinisial L saat meliput apel pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman H.N., Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).
Dalam laporan FJPI, L mengaku didorong oleh salah satu anggota tim media gubernur hingga mengenai area dada dan membuatnya syok.
“Jurnalis yang sedang bekerja di lapangan itu tidak sedang sendiri, Pak. Tetapi si L ini tiba-tiba didorong sehingga mengenai area dada korban,” kata Leni.
FJPI mendesak Pemprov mengevaluasi total tim media gubernur dan memperjelas SOP pendampingan agar tidak disalahgunakan untuk membatasi kerja wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemprov dan jajaran Gubernur, serta berjanji segera melakukan evaluasi.
“Sebagai manusia, sebagai pemerintah, kami akan mengevaluasi. Kami memastikan yang terjadi ini menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran yang mahal bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Marindo.
Ia mengatakan akan memberi ruang bagi oknum anggota tim media yang disebut dalam pokok persoalan, untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. (Rls)
Sekdaprov Marindo Terima Aspirasi Insan Pers Lampung
Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
