Lampung
Pemprov Lampung Panen Raya di Tuba
Alteripost.co, Tulang Bawang-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto bersama Bupati Tulang Bawang (Tuba) Winarti secara resmi membuka kegiatan Panen Raya di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Rabu (19/05/2021)
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan bahwa dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, pertanian adalah sektor yang paling mampu bertahan menopang perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Dimana Provinsi Lampung saat ini memiliki banyak komoditi unggulan dalam bidang pertanian, yang diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Lampung, baik pada masa pemulihan akibat Pandemi Covid-19 maupun perekonomian Lampung di masa depan.
Menurut Gubernur, Kementerian Pertanian RI telah menetapkan Provinsi Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia, yang antara lain memiliki fungsi sebagai penyedia pangan nasional, penyedia bahan baku industri, dan penyeimbang pembangunan sektor – sektor lainnya.
“Hal tersebut didasari bahwa Lampung memiliki banyak potensi komoditi unggulan dalam bidang pertanian, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, kopi, lada, kakao, sapi, kambing, ayam dan perikanan. Komoditi-komoditi tersebut telah memenuhi kebutuhan pasar lokal, menyumbang kebutuhan nasional, dan ekspor ke berbagai negara,” ungkap Gubernur
Sebagai Lokomotif Pertanian Nasional, ungkap Gubernur Arinal, tentunya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan kemajuan perekonomian Lampung. Maka kebijakan pemerintah perlu berorientasi pada upaya-upaya untuk mengatasi masalah pembangunan pertanian secara luas.
“Agar Petani, Peternak, dan Nelayan yang tinggal di Lampung, yang jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Lampung, dapat menjalankan usaha pertaniannya dengan lebih baik, produktivitas lahannya meningkat, kesejahteraannya juga meningkat, maka sejak awal kepemimpinan, Saya menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan program utama yaitu Program Kartu Petani Berjaya,” pungkas Gubernur.
Sementara itu Bupati Tulang Bawang Winarti, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur bahwa dalam situasi pandemi covid-19, warga Tulang Bawang tetap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan panen raya.
“Ada sekitar 9.871 Hektar sawah di Tulang Bawang, yang akan dipanen saat ini di Rawapitu seluas 110 Hektar, dimana kekuatan lumbung padi salah satunya ada di Rawapitu, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Sekda, Alhamdulillah, katanya pemprov siap bantu perbaikan jalan dari jalan ronggolawe sampai pintu masuk Kecamatan Rawapitu,” ucap Winarti.
Namun demikian Winarti juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tulang Bawang menganggarkan APBD sebanyak 20 miliar untuk perbaikan jalan di Rawapitu, “kalau jalan bagus, transportasi pengiriman hasil panen ke pusat-pusat sentra pasar di Tulang Bawang jadi lebih mudah,” pungkasnya
Dalam kegiatan panen raya tersebut, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan bantuan berupa bibit sebanyak 50 batang, dan benih untuk lahan seluas 1000 Hektar. Fahrizal juga menyerahkan 374 Kartu Petani Berjaya kepada petani di Kecamatan Rawapitu dan sekitarnya. (Gus)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
