Connect with us

Lampung

Pemprov Targetkan Penurunan Angka Stunting di Lampung

Published

on

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) dalam Pertemuan Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung dalam rangka Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Tahun 2021 di Hotel Novotel. Senin (24/5/2021).

Wagub mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi serta percepatan penurunan stunting.

“Mengingat target penurunan angka stunting di Provinsi Lampung dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 14 persen,” ujar Wagub Nunik.

Nunik menjelaskan masalah stunting penting untuk ditangani, karena berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak.

“Stunting dapat diatasi atau dikoreksi sejak seribu hari pertama kehidupan sehingga saat bayi lahir sampai dengan usia 2 tahun masih bisa dilakukan intervensi agar tidak menjadi stunting,” katanya.

Nunik menyebutkan konsep pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan dalam intervensi gizi, baik pada lokasi dan kelompok sasaran.

“Melalui penyelarasan yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Nunik, intervensi, perhatian, dan kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan asistensi dan edukasi.

“Sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan menyadari arti pentingnya pemenuhan gizi spesifik maupun sensitif,” katanya.

Adapun kinerja kabupaten yang dinilai pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting sebanyak enam Kabupaten lokus prioritas.

Yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Utara dan Pesawaran.

Nunik berharap melalui penilaian tersebut mampu meningkatkan motivasi dan semangat Kabupaten dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di wilayahnya.

Sekaligus kembali memperkuat komitmen kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

“Sehingga dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024,” katanya.

Pada kesempatan itu, hadir Tim Tenaga Ahli LGCB-ASR (Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian, Tim Penilai Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung dan OPD terkait yakni Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas PMDT Kabupaten se- Provinsi Lampung. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

TPID Provinsi Lampung Siapkan Langkah Kongkrit Pengendalian Inflasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Jelang momen Bulan Suci Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Gubernur Lampung pimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID yang diikuti oleh Bupati/Walikota, jajaran TPID, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita harus bersinergi dalam pelaksanaan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif)” ucap Ir. H. Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung, pada kegiatan HLM TPID. Rabu (21/2/2024) di KPw BI Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilitasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi yang disampaikan Gubernur Lampung, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga. “Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya”. Ujarnya.

Berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur Lampung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jum’at, 16 Februari 2024. Torehan surplus sebagian besar komoditas bahan pangan di Provinsi Lampung juga disampaikan oleh Kepala DKPTPH Provinsi Lampung dan Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung.

Langkah konkrit atasi isu kelangakaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung menghimbau, agar Bupati/Walikota, jajaran OPD dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub no. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

“Saya mohon tindakan segera dari Bupati/Walikota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis”. Lanjutnya.

Menindaklanjuti substansi koordinasi yang disampaikan oleh Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung memimpin kegiatan pemaparan analisis dan diskusi dalam pelaksanaan HLM TPID Provinsi Lampung. “Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala BPS Provinsi Lampung telah mengupas data dan risiko-risiko inflasi menjelang periode HBKN Idulfitri 1445 H. Langkah strategis yang diusulkan juga sangat baik, kami optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1%”. Ucap Ir. Fahrizal Darminto, MA., Sekda Provinsi Lampung.

‘Optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat, terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota”. Lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building. “Setelah disampaikan perkembangan dan risiko inflasi dari sisi global hingga regional, pelaksanaan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 diharapkan dapat memperkuateL eektivitas kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung”. Ucap Junanto Herdiawan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 mengusung tema “Pengendalian Inflasi yang Forward Looking dan Berbasis Risiko”, dengan 3 sinergi program a.l.(i) pengendalian inflasi yang disertai Penguatan Rantai Pasok Domestik; (ii) hilirisasi pangan di sisi hulu dan hilir berbasis best agricultural practices; dan (iii) penguatan awareness dan kapabilitas TPID. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading