Connect with us

DPRD

Kostiana: Merawat Pancasila Adalah Tugas Kita Bersama

Published

on

Foto: Kostiana saat melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sebagai generasi penerus bangsa, para pemuda harus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut diutarakan anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Kostiana, saat mensosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjung Senang, Jumat (28/5/2021).

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat membangkitkan kembali semangat Pancasilais yang mulai terkikis di kalangan anak muda di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung ini kembali menjelaskan, ancaman bangsa yang merusak moral ke depan bakal lebih besar lagi seperti misalnya radikalisme, intoleransi, berita hoax maupun terorisme.

“Maka dengan sosialisasi ini kita memberi pemahaman terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan kepada para pemuda untuk di sosialisasikan kembali kepada teman, saudara maupun lingkungan,” urainya.

Untuk itu, sambung Sekertaris Komisi IV DPRD Lampung tersebut, melalui sosialisasi ini agar generasi muda penerus bangsa dapat memahami nilai-nilai Pancasila untuk menghindari faham-faham yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karena menjaga keutuhan Pancasila bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja, tapi ini adalah tugas kita bersama merawat dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Lampung Herdaus mengatakan, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

“Paham radikalisme, intoleransi, terorisme dan hoax akan sangat mudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, jika kita tidak membentengi itu dengan empat pilar kebangsaan,” kata dia.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan terorisme, radikalisme, dan intoleransi sejak dini. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading