DPRD
Kostiana: Merawat Pancasila Adalah Tugas Kita Bersama
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sebagai generasi penerus bangsa, para pemuda harus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Hal tersebut diutarakan anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Kostiana, saat mensosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjung Senang, Jumat (28/5/2021).
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat membangkitkan kembali semangat Pancasilais yang mulai terkikis di kalangan anak muda di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung ini kembali menjelaskan, ancaman bangsa yang merusak moral ke depan bakal lebih besar lagi seperti misalnya radikalisme, intoleransi, berita hoax maupun terorisme.
“Maka dengan sosialisasi ini kita memberi pemahaman terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan kepada para pemuda untuk di sosialisasikan kembali kepada teman, saudara maupun lingkungan,” urainya.
Untuk itu, sambung Sekertaris Komisi IV DPRD Lampung tersebut, melalui sosialisasi ini agar generasi muda penerus bangsa dapat memahami nilai-nilai Pancasila untuk menghindari faham-faham yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Karena menjaga keutuhan Pancasila bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja, tapi ini adalah tugas kita bersama merawat dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Lampung Herdaus mengatakan, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.
“Paham radikalisme, intoleransi, terorisme dan hoax akan sangat mudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, jika kita tidak membentengi itu dengan empat pilar kebangsaan,” kata dia.
Menurutnya, sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan terorisme, radikalisme, dan intoleransi sejak dini. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik
Pertukaran Budaya Lewat Senam Pagi: Delegasi AIYEP 2025 Bergabung dengan ASN Lampung Selatan
Menjelang Tutup Tahun, Bupati Egi Fokuskan OPD Kejar Target PAD dan Laporan Keuangan
